Gantikan Sri Mulyani, Ini 4 Kandidat Potensial untuk Jadi Menkeu
Oleh Ferrika Lukmana Sari 19 Februari 2024, 20:19
Susunan kabinet Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan usai unggul dalam hitung cepat atau quick count Pemilu 2024. Salah satu posisi penting yang banyak diperbincangkan adalah menteri keuangan.
Seperti diketahui, Sri Mulyani Indrawati menjadi sosok yang sulit tergantikan sebagai Menkeu. Dia bahkan mendapat kepercayaan sebagai Menkeu pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudyohono (SBY) hingga Jokowi.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita bahkan sulit memprediksi siapa kandidat Menkeu yang cocok di pemerintahan baru nanti, jika patokannya adalah Sri Mulyani.
“Masalahnya Bu Sri Mulyani ini sangat lama sekali menjabat [Menkeu]. Jejaknya di mana-mana. Di Era SBY beliau sempat lima tahun. Di era Jokowi dua periode malah,” ujar Ronny kepada Katadata.co.id, Senin (19/2).
Tak hanya itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut juga mempunyai reputasi dan kredibilitas yang bagus di mata investor maupun pasar. Sehingga, menurut Ronny, belum ada Menkeu yang bisa setara dengan Sri Mulyani.
Tak berbeda, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga sempat menyebut Sri Mulyani merupakan sosok yang punya kredibilitas, sehingga belum ada yang bisa menggantikannya sebagai Menkeu.
Bahkan pada era Jokowi, kata Bhima, kepercayaan internasional bergantung pada Sri Mulyani. Hal itu diungkapkan oleh Bhima pada 20 Januari 2024 lalu, terkait pentingnya posisi Sri Mulyani di pemerintahan Jokowi.
"Hampir tidak ada, investor yang percaya langsung kepada Jokowi. Tentu perantara melewati Sri Mulyani atau Luhut Binsar Pandjaitan misalnya, tapi kredibilitas Sri Mulyani masih sangat penting di kabinet Jokowi," ujarnya.
Peluang Sri Mulyani Jadi Menkeu Lagi
Ronny memperkirakan, Sri Mulyani masih berpeluang untuk menjadi Menkeu untuk lima tahun ke depan. Namun hal ini tidak akan mudah. Karena muncul kabar ketidakcocokan antara Sri Mulyani dan Prabowo.
Dalam debat capres di Jakarta, Minggu (7/1), Prabowo sempat mengeluhkan, keputusan Sri Mulyani yang beberapa kali menolak pengajuan anggaran Kementerian Pertahanan. Salah satu alasannya terkait penyesuaian anggaran selama pandemi Covid-19.
Namun jika dilihat dari sisi proyeksi nomenklatur anggaran yang akan diajukan oleh pemerintahan Prabowo - Gibran, strategi pengelolaan utang akan memainkan peranan yang cukup penting.
“Maka Prabowo juga memerlukan sosok seperti Sri Mulyani untuk tetap mendapatkan atau mempertahankan kredibilitas dan reputasi surat utang ke depannya di mata investor, baik domestik maupun internasional,” ujarnya.
Walau Sri Mulyani masih punya peluang, Ronny menyebut empat kandidat lain yang dinilai cocok untuk menjadi Menkeu ke depan. Mereka adalah Drajad Wibowo, Eddy Suparno, Airlangga Hartarto dan Chatib Basri.
Berikut 4 Kandidat Potensial sebagai Menkeu:
1. Drajad Wibowo
Drajad Wibowo merupakan Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran. Dia juga seorang ekonom Indef dan mantan anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) periode 2004-2009. Dradjad meraih gelar sarjana di IPB Bogor dan meraih gelar Master dan Doktor di universitas yang sama yaitu University of Queensland.
Dia pernah menjadi wakil ketua Fraksi PAN untuk periode 2004-2009, dan Anggota Komisi XI DPR RI (2004-2009). Selain itu, ekonom ini juga pernah mengemban tugas sebagai Ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan Badan Intelijen Negara (BIN).
2. Eddy Suparno
Eddy Suparno adalah pebisnis dan politikus. Dia menjabat sebagai Direktur Keuangan Bakrie and Brothers (2009-2015) setelah sebelumnya bergabung sebagai Chief Financial Officer (CFO) Bakrie Indo Infrastructure pada Juli 2008 lalu.
Dia mempunyai pengalaman di dunia perbankan selama 20 tahun, termasuk bekerja di berbagai negara di Asia seperti Singapura dan Hongkong. Eddy juga sempat mengembangkan kariernya sebagai direktur investasi di Merrill Lynch.
Selain sebagai pebisnis, Eddy juga merupakan politikus. Dia adalah Sekretaris Jenderal PAN dalam kepengurusan periode 2015-2020 dan juga merupakan Wakil Direktur Eksekutif Amien Rais for President.
3. Airlangga Hartarto
Airlangga Hartarto kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 dan pernah menjadi Menteri Perindustrian pada periode 2016-2019.
Di samping jabatan di pemerintahan, lelaki kelahiran Surabaya ini juga menduduki posisi penting di partai politik. Sejak 2017 hingga sekarang, Airlangga dipercaya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Tak hanya politik dan pemerintah, dia juga pebinis ulung. Airlangga pernah menduduki posisi sebagai Komisaris PT Sorini Corporation Tbk, Presiden Direktur PT Bisma Narendra, Presiden Komisaris PT Ciptadana Sekuritas dan Presiden Komisaris PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
4. Chatib Basri
Chatib Basri memiliki rekam jejak menjadi Menteri Keuangan di era SBY selama setahun. Ronny menyebut, Chatib juga tergolong cukup pro terhadap kebijakan countercyclical seperti Sri MuIyani. "Sehingga tidak terlalu mengkhawatirkan investor global, karena beliau akan berjuang untuk menjaga creditworthiness surat utang nasional,” ujar Ronny. Muhammad Chatib Basri adalah seorang ekonom, peneliti, dan profesional asal Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia sejak 21 Mei 2013 hingga 20 Oktober 2014.
Sebelumnya, Chatip pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sejak 14 Juni 2012 hingga 1 Oktober 2013. Keahliannya terutama dalam bidang makroekonomi, perdagangan internasional, dan ekonomi politik. Tak hanya itu, alumnus Australia National University juga pernah duduk sebagai Penasehat Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia (2006-2010), Sherpa Indonesia untuk G-20 (2008) dan Deputi Menteri Keuangan untuk G-20 (2006-2010).
- Hits: 152
Bocoran Kabinet Prabowo-Gibran: Kemungkinan Tanpa Sri Mulyani
tim | CNN Indonesia
Senin, 19 Feb 2024 18:13 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyebutkan jajaran kabinet yang akan diangkat jagoannya menang nanti kemungkinan besar tak terdapat nama Sri Mulyani. Artinya, posisi menteri keuangan akan jatuh kepada sosok lainnya.
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengatakan hal ini lantaran Prabowo dan Sri Mulyani memiliki pandangan yang berbeda.
"Tapi kalau saya sebagai ekonom membaca dan melihat memang chemistry Pak Prabowo dengan Mba Ani (sapaan akrab Sri Mulyani) enggak jalan," ujarnya saat berbincang dengan media, Senin (19/2).
Kendati, ia mengatakan sampai saat ini belum ada susunan kabinet yang siapkan, terutama di bidang ekonomi. Sebab, sampai saat ini belum ada pertemuan dari para ketua partai politik.
Menurutnya, susunan kabinet akan disusun setelah ada diskusi antar para parpol. Kemungkinan akan dilakukan setelah pengumuman resmi hasil pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Biasanya akan ada pembicaraan, kalau sekarang mereka sering bertemu, Pak Prabowo, Pak Airlangga, Bang Zul (Zulkifli Hasan), dan sekarang ada Mas AHY (Agus Yudhoyono) kan. Pasti nanti akan ada pembicaraan dan pengaturan berapa yang parpol dan berapa non parpol," jelasnya.
Namun, Drajad kembali menekankan hasil akhirnya akan dipastikan usai ada hasil resmi dari KPU. Apalagi, Prabowo menginginkan 'gerbong' nya nanti adalah yang mempunyai misi sama dalam memajukan Indonesia.
"Tapi pada intinya, Pak Prabowo mengatakan siapa saja yang ingin membantu Indonesia, maka akan masuk (tim kabinet). Tapi kembali lagi, semua keputusan presiden yang dilantik nanti," pungkasnya.
Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tidak mau ikut membicarakan sinkronisasi pemerintahan dengan presiden berikutnya.
Ani, sapaan akrabnya, mengatakan ingin mengerjakan tugasnya sebagai menteri keuangan. Dia menyerahkan hal itu kepada Presiden Jokowi.
"Nanti itu Bapak Presidenlah ya. Aku enggaklah, aku ngurusin APBN aja," kata Ani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/3).
Meski begitu, Ani mengakui sinkronisas pemerintahan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Menurutnya, harus ada pembahasan antara pemerintah Jokowi dengan presiden berikutnya.
Dalam pertemuan dengan Jokowi hari ini, Sri Mulyani mengaku mendapat sejumlah arahan. Salah satunya terkait transisi kepemimpinan ke presiden baru.
"Juga mendapatkan arahan mengenai bagaimana untuk menavigasi situasi saat-saat ini ya, terutama pada kondisi transisi supaya bisa berjalan dengan baik," ujarnya.
Akan tetapi, Sri Mulyani enggan membeberkan detail arahan Jokowi tentang transisi pemerintahan.
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul di quick count beberapa lembaga. Akan tetapi, hasil perhitungan resmi baru diterbitkan KPU pada 15-20 Maret 2024.
- Hits: 102
TKN Ungkap Kabinet Prabowo-Gibran Kemungkinan Besar Tanpa Sri Mulyani
Senin, 19 Februari 2024 20:01 WIB
Editor: Budi Sam Law Malau
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengungkapkan kabinet yang akan dibentuk Prabowo-Gibran jika resmi dinyatakan menang Pilpres 2024, maka kemungkinan besar tidak terdapat nama Sri Mulyani yang kini menjabat sebagai menteri keuangan di dalamnya.
Artinya, kata Drajad, posisi menteri keuangan akan jatuh kepada sosok atau tokoh lain yang dianggap mampu mengemban tugas dan jabartan tersebut.
Menurut Drajad, kemungkina besar tidak ada nama Sri Mulyani di kabinet Prabowo-Gibran, karena Prabowo dan Sri Mulyani memiliki pandangan yang berbeda soal ekonomi dan beberapa lainnya.
"Tapi kalau saya sebagai ekonom membaca dan melihat, memang chemistry Pak Prabowo dengan Mba Ani (sapaan akrab Sri Mulyani) enggak jalan," ujarnya, Senin (19/2/2024).
Dikutip dari laman cnnindonesia, Drajad mengatakan sampai saat ini belum ada susunan kabinet yang disiapkan, terutama di bidang ekonomi.
Sebab, katanya sampai saat ini belum ada pertemuan dari para ketua partai politik.
Menurut Drajad, susunan kabinet akan disusun setelah ada diskusi antar para petinggi parpol.
Kemungkinan, kata dia, hal itu akan dilakukan setelah pengumuman resmi hasil pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Biasanya akan ada pembicaraan, kalau sekarang mereka sering bertemu, Pak Prabowo, Pak Airlangga, Bang Zul (Zulkifli Hasan), dan sekarang ada Mas AHY (Agus Yudhoyono) kan. Pasti nanti akan ada pembicaraan dan pengaturan berapa yang parpol dan berapa non parpol," jelasnya.
Drajad menekankan hasil akhirnya akan dipastikan usai ada hasil resmi dari KPU.
Apalagi, menurutnya Prabowo menginginkan orang-orang di kabinetnya adalah orang yang mempunyai misi sama dalam memajukan Indonesia.
"Tapi pada intinya, Pak Prabowo mengatakan siapa saja yang ingin membantu Indonesia, maka akan masuk (tim kabinet). Tapi kembali lagi, semua keputusan presiden yang dilantik nanti," pungkasnya.
Sementara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan dirinya lebih memilih untuk mengurus anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ketimbang melakukan sinkronisasi dengan pemerintahan berikutnya.
Menurut Sri Mulyani, sinkronisasi akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan Presiden selanjutnya.
Namun, Sri Mulyani mengakui bahwa proses sinkronisasi antar pemerintahan menjadi hal yang tidak bisa dihindari.
"Nanti itu (sinkronisasi oleh) Bapak Presiden lah ya. Aku enggak lah. Aku ngurusin APBN saja," ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/2/2024).
"Tapi ya memang nanti kan tidak terhindarkan itu harus ada pembahasan antara pemerintah sekarang dengan yang akan datang," lanjut dia.
Menurut Sri, dirinya juga mendapatkan arahan lain dari Presiden Jokowi dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Salah satunya arahan untuk membantu menavigasi situasi ekonomi sebagai persiapan transisi kepemimpinan mendatang.
"Mendapatkan arahan mengenai bagaimana untuk menavigasi situasi saat-saat ini ya. Terutama pada kondisi transisi (pemerintahan) supaya bisa berjalan dengan baik," ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa dirinya melaporkan persiapan pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil (PNS) kepada Presiden Jokowi.
Menurutnya laporan disampaikan agar THR bisa langsung diproses pada 10 hari sebelum Idul Fitri 2024.
Selain itu, Sri Mulyani mengaku jugfa menyampaikan perkembangan APBN 2024 karena ada sejumlah perubahan yang terjadi untuk sejumlah pos belanja.
Selain itu, ada pula penyesuaian (adjustment) di sejumlah pos dalam APBN 2024.
- Hits: 104
Ini Sinyal Sri Mulyani Ogah Masuk Kabinet Prabowo-Gibran
Oleh Iwan Purwantono
Senin, 19 Februari 2024 - 19:23 WIB
Jika Prabowo-Gibran benar-benar ditetapkan KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di Pemilu 2024, Sri Mulyani naga-naganya ogah masuk kabinet. Meski, kinerja Sri Mulyani sebagai menteri keuangan (menkeu) cukup mumpuni.
Sinyal itu disampaikan Sri Mulyani yang memilih tidak ikut membahas sinkronisasi pemerintahan dengan presiden berikutnya. "Biar Bapak Presiden saja, ya. Aku enggaklah, aku ngurus APBN aja," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/3/2024).
Dia menjelaskan, sinkronisas pemerintahan merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan. Harus ada pembahasan antara pemerintah Jokowi dengan pemerintah selanjutnya.
Namun demikian, Sri Mulyani mendapat sejumlah arahan. Salah satunya terkait transisi kepemimpinan ke presiden baru. "Saya mendapatkan arahan mengenai bagaimana untuk menavigasi situasi saat-saat ini ya, terutama pada kondisi transisi supaya bisa berjalan dengan baik," kata Sri Mulyani.
Tanda-tanda Sri Mulyani tak akan gabung dalam kabinet Prabowo-Gibran, dibenarkan anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo. "Tapi kalau saya sebagai ekonom membaca dan melihat memang chemistry Pak Prabowo dengan Mba Ani (Sri Mulyani) enggak jalan," kata Dradjad yang dikenal sebagai ekonom Indef itu.
Sejauh ini, kata mantan anggota DPR asal PAN ini, memang belum ada pembahasan terkait susunan kabinet Prabowo-Gibran. Termasuk siapa menkeu atau menteri bidang ekonomi lainnya. Besar kemungkinan, susunan kabinet Prabowo-Gibran dibahas di pertemuan ketum parpol pendukung.
"Biasanya akan ada pembicaraan, kalau sekarang mereka sering bertemu. Baik, Pak Prabowo, Pak Airlangga, Bang Zul (Zulkifli Hasan), dan sekarang ada Mas AHY (Agus Yudhoyono). Pastilah nanti akan ada pembicaraan dan pengaturan (susunan menteri). Berapa yang parpol dan berapa non parpol," jelasnya.
https://www.inilah.com/ini-sinyal-sri-mulyani-ogah-masuk-kabinet-prabowo-gibran
- Hits: 121
”Putar Otak” Dongkrak Pajak, Prabowo Sasar Ekonomi Bawah Tanah
Jika menjabat, Prabowo ingin memajaki aktivitas ekonomi ilegal atau bawah tanah untuk menambah penerimaan negara.
Oleh AGNES THEODORA
19 Februari 2024 17:56 WIB
JAKARTA, KOMPAS — Kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang sejauh ini unggul di berbagai hasil hitung cepat, sedang ”putar otak” mencari sumber penerimaan negara baru demi membiayai berbagai janji kampanye mereka. Salah satunya, Prabowo ingin memajaki aktivitas ekonomi ilegal atau ekonomi bawah tanah untuk menambah penerimaan.
Dalam visi-misi pasangan nomor urut 02 itu, rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ditargetkan sampai 23 persen yang terdiri dari penerimaan pajak dan nonpajak. Angka tersebut jauh di atas tingkat rasio perpajakan (tax ratio) RI saat ini yang di kisaran 10 persen dan jauh di atas negara tetangga lainnya di kawasan Asia Tenggara.
Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, Senin (19/2/2024), mengatakan, untuk mencapai target tersebut, pihaknya akan menempuh sejumlah terobosan. Salah satunya menyasar penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi ilegal atau ekonomi bayangan (shadow economy).
Ekonomi bayangan adalah ekonomi bawah tanah yang tidak terdeteksi oleh pemerintah sehingga mendistorsi kinerja pertumbuhan ekonomi atau PDB. Aktivitas ekonomi bayangan di Indonesia bernilai tinggi. Salah satunya, berasal dari aktivitas ekonomi ilegal yang berdampak buruk bagi masyarakat seperti judi dan prostitusi, serta produksi ilegal lain seperti rokok ilegal dan hasil tambang ilegal.
Tingkat informalitas ekonomi yang tinggi di Indonesia selama ini juga ikut berkontribusi pada pergerakan ekonomi bayangan yang tidak bisa dipajaki itu. Meski demikian, Drajad mengatakan, pekerja informal dan pekerja yang selama ini gajinya di bawah batas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp 4,5 juta per bulan tidak akan ikut dipajaki.
Menurut dia, masih banyak kegiatan ekonomi ilegal yang selama ini merugikan masyarakat yang semestinya bisa direalisasikan sebagai penerimaan negara. Oleh karena itu, jika menjabat nanti, Prabowo-Gibran tidak akan menurunkan batas PTKP demi bisa memperluas basis pajak.
”Kami tidak akan pakai sistem yang eksesif, apalagi ekstortif. Jadi, pekerja di bawah PTKP dan sektor informal itu tidak akan diotak-atik. Yang akan dikejar adalah sektor-sektor ilegalnya,” ujar Drajad saat dihubungi.
Ia mengklaim timnya sudah menyusun strategi untuk memajaki lapisan ekonomi bawah tanah yang selama ini sulit dideteksi dan dipajaki itu. Namun, ia masih enggan mengungkap jenis aktivitas ekonomi apa saja yang akan duluan dipajaki dan bagaimana mekanismenya. ”Cara-cara untuk menembus sektor ilegal itu saya temukan berdasarkan pengalaman selama di Badan Intelijen Negara (BIN),” kata Drajad.
Wakil Ketua TKN Eddy Soeparno mengatakan, kenaikan rasio perpajakan diharapkan bisa menopang kebutuhan pembiayaan untuk sejumlah janji kampanye Prabowo-Gibran. Misalnya, program andalan berupa pemberian makan siang gratis untuk sejumlah kelompok, seperti anak sekolah, ibu hamil, dan anak balita, yang akan memakan anggaran hingga Rp 400 triliun.
Namun, Eddy mengatakan, upaya menaikkan rasio perpajakan itu tidak akan berdampak pada naiknya tarif pajak yang harus dibayar masyarakat. Sebaliknya, Prabowo-Gibran ingin menurunkan beberapa tarif pajak.
”Kita coba naikkan rasio perpajakan lewat ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Nanti setelah rasio pajak berhasil naik, otomatis bisa menurunkan tax rate, seperti Pajak Penghasilan (PPh) badan, PPh perorangan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga bisa kita turunkan lagi jadi 10 persen (saat ini 11 persen),” katanya.
Potensi besar
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, aktivitas shadow economy di Indonesia diperkirakan bisa mencapai 8,3-10 persen dari PDB nasional. Perkiraan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) lebih tinggi lagi, yakni 30-40 persen dari total PDB nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, aktivitas shadow economy di Indonesia diperkirakan bisa mencapai 8,3-10 persen dari PDB nasional.
Artinya, dengan berpatok pada besaran PDB atas dasar harga berlaku terakhir pada tahun 2023 sebesar Rp 20.892,4 triliun, potensi aktivitas ekonomi bayangan di Indonesia bisa mencapai Rp 1.671,3 triliun sampai Rp 6.267,72 triliun.
Sebagai gambaran, saat ini, rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia memang terhitung masih rendah dibandingkan negara tetangga lainnya di kawasan Asia Tenggara. Pada 2023, rasio perpajakan RI adalah 10,21 persen, turun dari 2022 yang sebesar 10,39 persen.
Pada prinsipnya, semakin tinggi nilai rasio pajak, semakin mampu suatu negara membangun dengan sumber daya sendiri tanpa perlu bergantung pada utang. Bagi negara berkembang, rasio perpajakan yang ideal adalah 15 persen.
Sementara, selama sembilan tahun pemerintahan Joko Widodo, rasio perpajakan tidak pernah menyentuh level 11 persen meski ekonomi tumbuh stabil di kisaran 5 persen. Selama 2019-2021, rasio perpajakan bahkan sempat merosot ke satu digit atau terendah sepanjang sejarah.
Sulit dipajaki
Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, mengatakan, ada banyak kajian yang berusaha memperkirakan besaran shadow economy, dari 8 persen sampai 20 persen terhadap PDB. Mayoritas studi memperkirakan besaran ekonomi bayangan bisa mencapai 8 persen dari total nilai perekonomian Indonesia.
”Kalau melihat besaran shadow economy di Indonesia, memang potensinya besar sekali untuk kita bisa meningkatkan penerimaan pajak. Tetapi, kalau melihat definisinya, apakah bisa sektor-sektor itu dipajaki? Bagaimana caranya?” kata Fajry.
Menurut dia, barang atau jasa ilegal seperti judi daring, misalnya, tidak mungkin dijadikan sumber penerimaan pajak baru. Sebab, sebelum dilegalkan, aktivitas-aktivitas tersebut tidak bisa dijadikan sumber penerimaan baru. Memajaki sektor informal berskala rumah tangga juga bukan pilihan populer secara politik karena tidak populis dan berpotensi memberatkan masyarakat menengah-bawah.
”Kemungkinan tinggal aktivitas produksi bawah tanah (underground) seperti hasil tambang ilegal, rokok ilegal, dan hasil hutan ilegal. Tetapi, potensi dua aktivitas tidak mudah didapat datanya. Lagi pula, ada masalah hukum juga, sulit sekali memajaki sektor underground ini karena biasanya punya backing aparat atau politisi,” ujarnya.
Editor: ARIS PRASETYO
- Hits: 619
Subcategories
More Articles …
Page 31 of 77
