TKN: Program Kerja Prabowo-Gibran Sudah Memperkirakan Perlambatan dan Risiko Ekonomi
Oleh: Siti Masitoh
Senin, 12 Agustus 2024 16:43 WIB
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Program jumbo yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dikhawatirkan bisa membebani APBN.
Bahkan, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) mewanti-wanti lonjakan utang di pemerintahan baru bisa mencapai 41% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2029, apabila anggaran belanja dirancang lebih tinggi dan menyebabkan defisit APBN mencapai 3% dari PDB dalam lima tahun kedepan
Menanggapi hal tersebut, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Drajad Wibowo memastikan visi dan misi alias program yang sudah dirancang Prabowo-Gibran sudah mempertimbangkan perlambatan ekonomi, dan sudah dilakukan simulasi.
“Jadi kita memahami risiko yg dihadapi APBN 2025-2029. Kita jangan berpandangan seolah-olah IMF (juga Bank Dunia) sebagai otoritas kebenaran ekonomi. Mereka sering salah dan mengoreksi proyeksinya sendiri,” tutur Drajad kepada Kontan, Senin (12/8).
Drajad memastikan, pemerintahan Prabowo nantinya akan menjaga disiplin fiskal dengan ketat. Ia juga menegaskan defisit fiskal dan rasio utang yang diperkirakan IMF meningkat, hanyalah spekulasi saja.
Pada dasarnya, Kata Drajad, Presiden terpilih Prabowo dan tim pakarnya menyadari, untuk menjalankan program-program yang sudah direncanakan ada pada pendapatan negara.
“Itu sebabnya, kami menyiapkan serangkaian terobosan untuk bisa mendobrak ‘kutukan 10%’ rasio pajak kita. Bahkan jika yang dihitung adalah pendapatan pajak yang dikumpulkan Ditjen Pajak, yaitu pendapatan pajak dalam negeri tanpa cukai, rasionya malah jauh lebih rendah lagi. Tidak tega saya menyebutkannya,” ungkapnya.
Drajad menyebut, anggaran belanja yang akan dijalankan pada pemerintahan baru akan mengikuti dengan kinerja pendapatan negara.
- Hits: 9
Prabowo Siap Bongkar 'Kutukan 10% Tax Ratio' RI, Tim Ekonomi Ungkap Strateginya
Bisnis.com,12 Agt 2024, 18:00 WIB
Penulis: Surya Dua Artha Simanjuntak
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto siap membongkar "kutukan 10% tax ratio" alias rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) yang hanya berkisar 10% seperti yang dialami pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kesiapan Prabowo tersebut diungkapkan oleh Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad H. Wibowo. Dradjad sendiri merupakan salah satu anggota tim penyusun visi-misi perekonomian pasangan Prabowo-Gibran.
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ini mengklaim, pemerintah Prabowo tidak akan membiarkan rasio utang negara naik ataupun membiarkan adanya defisit fiskal dalam APBN 2024—2029. Oleh sebab itu, pendapatan negara akan digenjot.
"Presiden terpilih Prabowo dan tim pakarnya menyadari, kuncinya ada pada pendapatan negara. Itu sebabnya, kami menyiapkan serangkaian terobosan utk bisa mendobrak 'kutukan 10%' rasio pajak kita," jelas Dradjad saat dikonfirmasi Bisnis, Senin (12/8/2024).
Dia tidak menampik, selama ini rasio pajak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) cenderung rendah. Bahkan, sambungnya, jika yang dihitung adalah pendapatan pajak dalam negeri tanpa cukai maka rasionya malah jauh lebih rendah lagi.
Oleh sebab itu, Dradjad menjelaskan setidaknya ada dua strategi yang akan dijalankan pemerintahan Prabowo ke depan untuk mendongkrak rasio pajak. Pertama, cara yang sifatnya sistematis.
"Melalui perbaikan sistem IT [teknologi informasi], SDM [sumber daya manusia], dan kultur di Ditjen Pajak atau Badan Penerimaan Negara nantinya," jelasnya.
Kedua, cara yang sifatnya ad hoc. Pemerintah Prabowo, ujar Dradjad, ingin menarik pendapatan-pendapatan yang seharusnya disetorkan ke negara namun karena satu dan lain hal tidak kunjung disetorkan.
"Ad hoc ini sifatnya one off [satu kali]; setelah ditarik, ya selesai. Tapi jumlahnya besar seperti kasus-kasus pajak yang sudah inkracht [di pengadilan]," ungkapnya.
Dradjad pun menyimpulkan, pemerintahan Prabowo akan menjalankan kebijakan fiskal yang ketat. Dengan demikian, belanja negara akan mengikuti kinerja pendapatan negara.
Sebagai informasi, sejak Presiden Jokowi mengambil alih pemerintahan pada 2014, rasio pajak memang tidak pernah berada di bawah 11%—bahkan lebih sering berada di angka satu digit. Padahal, ketika kampanye Pilpres 2019, Jokowi berjanji akan menggenjot rasio pajak hingga 12,2%.
Sementara itu, Prabowo sempat mengungkapkan ambisinya agar rasio pajak mencapai 16% terhadap PDB. Dia menjelaskan, rasio pajak Indonesia yang kerap berada di angka 10% tergolong kecil.
Prabowo membandingkan rasio pajak Indonesia tersebut dengan dengan sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, hingga Kamboja yang rasio pajaknya jauh lebih besar yaitu di kisaran 16-18% terhadap PDB.
Dia menjelaskan, salah satu upaya yang bakal dilakukannya adalah melakukan efisiensi dalam pengelolaan anggaran hingga memperluas wajib pajak.
"Tenang saja, saya rasa itu bisa dilakukan dari 10% kita bisa naikkan menjadi 16% seperti Thailand. Kalau sekarang US$1.500 miliar dari GDP, jika naik ke 16% maka meningkat signifikan menjadi US$1.900 miliar," kata Prabowo di acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2024, Selasa (5/3/2024).
- Hits: 12
Respons PAN soal Sosok S yang Disebut-sebut Pendamping Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta
Reporter: Savero Aristia Wienanto
Editor: Eko Ari Wibowo
Sabtu, 10 Agustus 2024 14:09 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional atau Sekjen PAN Eddy Soeparno merespons sosok berinisial S yang disebut Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai bakal calon wakil gubernur pendamping Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Adapun Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suswono disebut-sebut sebagai orang berinisial S itu.
Eddy mengaku bahwa Suswono menjadi salah satu kandidat yang dipertimbangkan oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk menjadi calon wakil gubernur. Namun, dia mengatakan KIM belum resmi mengusung Suswono.
"Saya dengar memang beliau yang diusulkan. Tetapi kepastiannya tunggu pengumuman resmi KIM," kata Eddy Soeparno dalam pesan tertulisnya kepada Tempo, Sabtu, 10 Agustus 2024.
Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad H. Wibowo mempersilakan publik untuk mencari tahu siapa sosok S yang disebut Airlangga. Menurut dia, sosok berinisial S bisa merujuk ke siapa saja, termasuk tokoh PKS. Namun, dia enggan menyebut dengan tegas siapa orang berinisial S itu.
Dradjad juga menyambut baik wacana PKS untuk merapat ke kubu KIM untuk mendukung Ridwan Kamil. "Jika PKS siap bergabung tentu akan bagus sekali. Ahlan wa sahlan (selamat datang)," ujar Dradjad dalam pesan tertulisnya via WhatsApp.
Lebih lanjut, Dradjad menyebut jika jadi bergabung dengan KIM Plus, maka PKS berkesempatan untuk mengajukan siapa calon wakil gubernur sebagai pendamping Ridwan Kamil.
"Kalau PKS memang bergabung dan kalau semua sepakat cawagub dari PKS, ya nanti PKS yang mengusulkan nama," tuturnya.
Tak sampai di situ, Dradjad menegaskan, KIM akan mengedepankan pengusungan pasangan calon terbaik berdasarkan kompetensi dan pengalaman untuk maju di Pilkada Jakarta. Dia juga menyatakan sejumlah nama yang pasti akan bertarung telah dipersiapkan. "Belum final, tapi sudah mengerucut," ucapnya.
Hingga berita ini dibuat, Tempo masih berupaya untuk mendapatkan konfirmasi dari PKS soal kemunculan Suswono dalam bursa cawagub Jakarta di kubu KIM Plus.
Kemunculan Inisial S
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan KIM sudah mengantongi identitas bakal calon wakil gubernur Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Bakal cawagub Ridwan tersebut berinisial S.
“Sudah ada (bakal cawagub RK). Sementara inisialnya S,” kata Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini memastikan bahwa S bukanlah Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu maupun Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Muhammad Sohibul Iman. Nama keduanya sempat mengemuka ketika PKS berencana bergabung ke Koalisi Indonesia Maju untuk menghadapi Pilkada Jakarta.
“None of the above (tidak seorang pun dari mereka),” kata Airlangga saat dikonfirmasi inisial S itu adalah Syaikhu atau Sohibul Iman.
Saat ini Koalisi Indonesia Maju –koalisi partai pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di pemilihan presiden 2024-- sudah memastikan akan mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta. Namun, mereka belum mengumumkan cawagub Ridwan Kamil.
Di tengah jalan, PKS disebut-sebut merapat ke KIM. Padahal PKS awalnya akan mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai calon gubernur di Jakarta.
Tempo mendapatkan informasi bahwa anggota Koalisi Indonesia Maju sudah menyepakati Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Suswono, sebagai bakal cawagub Ridwan Kamil. Sejumlah petinggi KIM yang ditemui oleh Tempo sepanjang pekan ini membenarkan informasi tersebut.
Beberapa sumber Tempo di KIM mengatakan koalisinya memilih kader PKS di posisi cawagub karena partai ini menjadi pemenang pemilu di Jakarta. Adapun Suswono dipilih sebagai jalan tengah dari dua faksi di PKS yang disebut-sebut berbeda sikap dalam menghadapi Pilkada Jakarta. Faksi pertama tetap hendak mengusung Anies sebagai calon gubernur. Faksi lainnya memutuskan untuk bergabung ke poros Partai Gerindra.
Suswono pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian di periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009 hingga 2014. Ia juga pernah menjadi Wakil Ketua Komisi IV DPR periode 2004-2009. Ia terpilih menjadi anggota DPR di daerah pemilihan Jawa Tengah IX, yang meliputi Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes.
- Hits: 58
Cawagub RK Inisial S, Dewan Pakar PAN Singgung Petinggi PKS Suswono
Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Jumat, 09 Agu 2024 20:15 WIB
Jakarta - Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto membeberkan figur kuat bakal cawagub Ridwan Kamil (RK) yakni berinisial S. PAN, partai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersama Golkar, menyinggung figur itu kemungkinan merupakan petinggi PKS, yang belakangan membuka opsi bergabung KIM di Pilgub Jakarta.
"Jika PKS siap bergabung tentu akan bagus sekali. Ahlan wa sahlan jika jadi. Itu adalah keputusan teman-teman di PKS," ujar Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo kepada wartawan, Jumat (9/8/2024).
Dia pun menyebutkan sosok inisial S di kalangan partai KIM. Dia menuturkan ada Waketum Gerindra Sugiono hingga Wakil Ketua MPR Fraksi Demokrat Syarief Hasan.
"Soal inisial S yang disebut Ketum Golkar Mas Airlangga, monggo di-google saja siapa tokoh atau pimpinan parpol KIM yang nama depannya S. Di Golkar tidak ada. Di Gerindra ada Waketum Sugiono. Di PAN ada Ketua Fraksi Saleh Daulay. Di Demokrat ada Wakil Ketua MPR Sjarief Hasan," ujarnya.
Selain nama-nama itu, Dradjad mengungkit kemungkinan kuat PKS bergabung KIM. Dia pun menyebut ada banyak figur berinisial S di partai pemenang pileg di Jakarta itu, di antaranya Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf dan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS Suswono.
"Kalau PKS bergabung, memang PKS yang paling banyak S-nya. Ketua Majelis Syuro dan Presidennya saja S. Tapi masak maju sebagai cawagub? Yang lainnya ada Sohibul Iman, Suharna, Suswono, Sukamta, Sigit, Soemandjaja. Itu kalau PKS bergabung lho," katanya.
Dradjad menuturkan figur bakal cawagub yang akan dipasangkan dengan RK masih belum ketok palu hingga kini. Namun, kata dia, bursa namanya sudah mengerucut.
"Yang jelas KIM mendorong figur yang berintegritas, matang kapasitas dan pengalamannya, serta diterima semua parpol KIM. Belum final, tapi sudah mengerucut," kata dia.
Airlangga sebelumnya membocorkan bacawagub Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta berinisial S. Airlangga memastikan tokoh yang dimaksud bukan Presiden PKS Ahmad Syaikhu ataupun Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman.
"None of the above (tidak satu pun dari hal di atas)," jawab Airlangga saat ditanya kemungkinan dua nama tersebut, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/8).
- Hits: 59
PAN Anggap Wajar Dua Orang Dekat Prabowo Jadi Wamen Jokowi
Kompas.com - 19/07/2024, 16:28 WIB
Tatang Guritno, Ihsanuddin
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo menganggap wajar dua orang dekat presiden terpilih Prabowo Subianto diangkat menjadi wakil menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo.
Alasannya, Jokowi juga punya kepentingan untuk memastikan transisi pemerintahan ke depan.
“Kan putranya (Jokowi) akan jadi wapres di pemerintahan akan datang, jadi wajar kalau beliau menyiapkan transisi sebaik mungkin,” ujar Dradjad dihubungi Kompas.com, Jumat (19/7/2024).
Dua orang dekat Prabowo, yaitu Thomas Djiwandono yang merupakan keponakannya telah dilantik Jokowi menjadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II).
Kemudian, mantan sekretaris pribadi (sespri) Sudaryono diangkat menjadi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan).
Bagi Dradjad, peran Thomas dibutuhkan untuk menemani Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Pasalnya, salah satu kunci pemerintahan mendatang adalah realisasi APBN 2024 dan penyusunan RAPBN 2025.
“Kenapa realisasi itu penting? Karena Pak Prabowo akan mewarisi untuk bulan November dan Desember. Nah itu kalau ada wamen yang timnya Pak Prabowo artinya pemerintah baru sudah punya prediksi yang detail, mengenai bagaimana nanti realisasi pajak, cukai, dan belanja,” paparnya.
“Sehingga pengelolaan APBN itu lebih bagus. Jadi bagi Pak Jokowi kepentingannya adalah beliau menyiapkan sisi itu,” sambung dia.
Sementara itu, Dradjad menuturkan, Sudaryono menjadi wamen saat ini untuk mengawal persoalan pangan. Khususnya proyek food estate.
Supaya, nantinya program itu bisa dioptimalkan di era kepemimpinan Prabowo.
“Kalau untuk wamentan kan prioritas Pak Prabowo ke depan kan pangan. Itu prioritas besar, jadi dari awal disiapkan supaya nanti food estate bisa disempurnakan. Baik di Kalimantan maupun di Merauke,” imbuh dia.
- Hits: 50
Subcategories
More Articles …
Page 1 of 77
