Reporter: Irfan Amin, tirto.id - 18 Feb 2024 11:35 WIB

Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai dijakdikan satu lembaga untuk tingkatkan rasio penerimaan pajak ke level 23 persen.

tirto.id - Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo, mengungkap rencana Prabowo dan Gibran untuk menyatukan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai menjadi satu lembaga.

Drajad menyebut lembaga itu nantinya akan diberi nama Badan Penerimaan Negara merupakan bagian dari target 8 program hasil terbaik cepat. Badan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke level 23%.

"Pembentukan Badan Penerimaan Negara itu menjadi salah satu dari 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)," kata Drajad saat dihubungi Tirto, Minggu (18/2/2024).

Perlu diketahui, 8 PHTC lainnya termasuk makan siang dan susu gratis, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, sekolah unggul terintegrasi, program kartu kesejahteraan sosial, menaikkan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara.

Drajad menyampaikan bahwa rencana tersebut sudah disiapkan sejak sebelum Prabowo dan Gibran dilantik. Drajad meyakini Prabowo dan Gibran bakal terpilih berdasarkan hitung cepat KPU saat ini.

"Karena harus sudah disiapkan bahkan sejak transisi pemerintahan jika diperlukan," kata dia.

Dirinya juga meminta masyarakat bersabar, karena menyatukan dua lembaga tersebut butuh waktu. Dia menjelaskan bahwa ada sejumlah penyesuaian undang-undang, sehingga tak bisa dilaksanakan di saat awal pemerintahan.

"Memang tidak akan terwujud langsung pada hari-hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran karena peraturan perundangannya kan harus disiapkan dengan matang. Mungkin perlu satu tahun-an atau lebih sedikit," kata Drajad.

Nantinya, Kementerian Keuangan akan ditunjuk menjadi penanggungjawab atas proses penyatuan dua lembaga negara tersebut. Dengan tanggungjawab di bawah Kementerian Keuangan, Drajad berharap Badan Penerimaan negara dapat segera diterapkan.

"Namun selama penyiapan peraturan, persiapan dan proses pra-transisi kelembagaan mulai bisa dijalankan. Pra-transisi ini maksudnya, desain kelembagaan dimatangkan, dan utk sementara masih dalam bingkai Kemenkeu," kata Drajad.

Selain itu, Drajad juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menaikkan tarif pajak. Hal itu sebagai penegasan atas pernyataan Gibran yang mengatakan bahwa yang dinaikkan adalah rasio pendapatan bukan tarif pajak.

"Perlu diingat, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf sudah jauh-jauh hari mengumumkan kenaikan PPN untuk tahun 2025," kata dia.

Reporter: Irfan Amin Penulis: Irfan Amin Editor: Dwi Ayuningtyas

https://tirto.id/tkn-ungkap-prabowo-gibran-akan-satukan-dirjen-pajak-bea-cukai-gV3q

Minggu, 18 Februari 2024 11:21 WIB

Editor: Rita Noor Shobah

TRIBUNKALTIM.CO - Situasi ekonomi rentan resesi, Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran minta pendukung paslon 02 tak euforia kemenangan secara berlebihan.

Tantangan ekonomi akan makin sulit, hal ini juga bisa terjadi di Indonesia.

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran yang juga ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Dradjad H Wibowo mengatakan situasi perekonomian global yang menantang juga bisa merembet ke Indonesia.

Oleh karena itu Dradjad Wibowo mengingatkan agar pendukung Prabowo-Gibran jangan merayakan euforia kemenangan dengan berlebihan.

Apalagi hasil resmi dari KPU juga belum diumumkan, bahkan rekapitulasi suara masih berjalan.

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dalam sejumlah quick count dan penghitungan sementara real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilu Presiden 2024.

Meski demikian, para pendukung pasangan ini, apalagi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, diminta tak larut dalam euforia kemenangan.

Situasi perekonomian global yang menantang, menjadi sebab.

Hanya soal waktu bagi dampak situasi ini merembet ke Indonesia.

"Jangan euforia karena tantangan ekonomi sudah ada sinyal-sinyalnya," kata ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Dradjad H Wibowo, dalam perbincangan dengan Kompas.com, Sabtu (17/2/2024).

Dradjad menyebutkan, setidaknya lima negara perekonomian utama dunia kini menghadapi atau setidaknya berisiko mengalami resesi secara teknikal (technical recession).

Kelima negara itu adalah Jepang, Inggris, China, Amerika Serikat, dan Jerman.

Resesi secara teknikal adalah istilah ekonomi untuk kondisi ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami kontraksi alias penurunan dalam dua kuartal berturut-turut.

Tecnical recession merupakan salah satu pertanda kuat atas risiko terjadinya resesi.

Jepang dan Inggris sudah mengalami technical recession pada saat tulisan ini dibuat.

Adapun China, Amerika Serikat, dan Jerman, dalam situasi yang mewaspadai kondisi tersebut terjadi.

"Memang situasi global tidak cerah. Banyak mendung dan kelihatan bakal hujan deras. Kita harus waspada," ujar Ketua Pembina Sustainable Development Indonesia (SDI) ini memberikan analogi untuk situasi perekonomian global.

Bagi Indonesia, lanjut Dradjad, dampak dari situasi global ini memang tidak seketika.

Biasanya, kata Dradjad, dampak tersebut akan berjeda waktu satu hingga dua kuartal.

Menurut dia, ancaman dampak tersebut nyata bagi Indonesia.

"Artinya, pelantikan presiden-wakil presiden (pada Oktober 2024) terjadi saat situasi ekonomi tidak menguntungkan Indonesia," tegas Dradjad yang juga adalah anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran.

Strategi Prabowo-Gibran

Terkait situasi ini, kata Dradjad, pertanyaan yang kemudian sering muncul adalah soal strategi yang hendak dipakai oleh pasangan Prabowo-Gibran kelak.

"Orang akan bicara, kita akan pakai rem atau pakai gas?" ujar Dradjad, lagi-lagi memakai analogi.

Atas pertanyaan itu, Dradjad mengatakan strategi Prabowo-Gibran adalah menaikkan tekanan injakan pedal gas.

"Gas akan kita naikkan, pakai stimulus Keynesian," sebut Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional ini.

Catatannya, ungkap Dradjad, stimulus Keynesian yang sekarang dijalankan dibiayai dari utang. Ini, kata dia, efeknya tidak bagus bagi Indonesia.

"Karenanya, krusial bagi Indonesia untuk mencari sumber pendanaan baru dan sebaiknya itu dimulai dari sekarang," tegas Dradjad. (*)

https://kaltim.tribunnews.com/2024/02/18/situasi-ekonomi-rentan-resesi-dewan-pakar-tkn-minta-pendukung-prabowo-gibran-tak-euforia-kemenangan?page=2

Anisa Indraini - detikFinance

Minggu, 18 Feb 2024 11:17 WIB

Jakarta - Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sejauh ini unggul di hitung cepat atau quick count Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Jika keduanya resmi menjadi pemimpin Indonesia 2024-2029, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan dipisah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengatakan pemisahan DJP dan DJBC dari Kemenkeu akan dilakukan lewat pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang akan berada langsung di bawah presiden.

"Iya jadi (pisah DJP dan DJBC dari Kemenkeu). Pembentukan BPN itu menjadi salah satu dari 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Prabowo-Gibran," kata Drajad saat dihubungi detikcom, Minggu (18/2/2024).

Rencana Prabowo-Gibran membentuk BPN sudah tercantum dalam dokumen visi misi dan program kerja. Meski begitu, program itu diakui tidak bisa terealisasi dengan cepat karena perlu persiapan bahkan jika perlu sejak transisi pemerintahan.

"Memang tidak akan terwujud langsung pada hari-hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran karena peraturan perundang-undangannya kan harus disiapkan dengan matang. Mungkin perlu 1 tahunan atau lebih sedikit," ucap Drajad.

Selama penyiapan peraturan, persiapan dan proses pra-transisi kelembagaan akan mulai dijalankan. Pra-transisi ini maksudnya desain kelembagaan dimatangkan dan untuk sementara masih dalam bingkai Kemenkeu.

"Sehingga kita tidak membuang waktu, ketika peraturan perundang-undangan selesai, BPN sudah bisa langsung berjalan cepat," imbuhnya.

Sebelumnya, Gibran mengatakan BPN harus dibentuk untuk meningkatkan penerimaan negara guna membiayai kebutuhan pembangunan yang besar. DJP dan DJBC akan dilebur dan dipisah dari Kemenkeu.

"Kita akan membentuk Badan Penerimaan Negara yang dikomandoi langsung Presiden, sehingga mempermudah kementerian-kementerian terkait. DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, fokus ke penerimaan negara saja, tidak lagi akan mengurusi masalah pengeluaran," kata Gibran dalam Debat Kedua Pemilu 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7199141/prabowo-gibran-unggul-di-quick-count-pajak-bea-cukai-jadi-dipisah-dari-kemenkeu

Dradjad mengeklaim ada tiga sumber penerimaan baru yang besar.

Sabtu 17 Feb 2024 10:26 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Agus raharjo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo membantah informasi terkait rencana calon presiden nomor urut 2 (capres) Prabowo Subianto yang bakal memangkas subsidi energi termasuk di dalamnya Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mendanai program makan siang dan susu gratis.

Drajad memastikan, pembiayaan program makan siang dan susu gratis bukan dari pemotongan pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah ada.

"Program ini akan dibiayai dari sumber-sumber penerimaan atau pembiayaan baru. Sumber-sumber yang merupakan hak negara yang selama ini belum terkoleksi," ujar Dradjad kepada Republika.co.id, Sabtu (17/2/2024).

Dradjad melanjutkan, sumber penerimaan baru untuk program makan siang dan susu gratis ini juga bukan dengan meningkatkan tarif pajak. Besaran pajak berlaku adalah yang sudah diumumkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu.

Politikus PAN ini menyampaikan, ada beberapa sumber penerimaan negara yang bisa dimanfaatkan. Dia pernah menyebutkan dua sumber yakni hak negara yang sudah inkract dengan angka minimal Rp 90 triliun serta perubahan satu peraturan yang bisa merilis Rp 116,4 triliun.

"Ini hitungan pertengahan tahun 2023. Sekarang kemungkinan lebih besar. Masih ada minimal tiga sumber lain yang potensinya lebih besar, tapi belum bisa diungkapkan dulu," ujarnya.

Dradjad menegaskan, Prabowo-Gibran tidak merencanakan pelebaran defisit fiskal. Menurutnya, Prabowo-Gibran fokus pada memaksimalkan penerimaan negara dengan menggali sumber-sumber yang seharusnya bisa terkumpul.

"Itu salah satu alasan kami menyiapkan Badan Penerimaan Negara yang langsung di bawah Presiden," katanya.

Informasi pemangkasan BBM untuk program makan siang gratis ini ini bermula dari pernyataan yang disampaikan Wakil Ketua Tim Kampanye (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno dalam wawancara di salah satu media. Terkait hal tersebut, ekonom senior INDEF ini juga telah mengkonfirmasi kepada Eddy Soeparno.

"Yang bersangkutan tidak pernah mengatakan Prabowo-Gibran akan memangkas subsidi BBM. Apalagi, untuk membiayai program makan siang gratis. Yang bersangkutan pimpinan Komisi 7 DPR, jadi tahu betul di mana sumber peningkatan efisiensi subsidi tanpa harus mengurangi subsidi BBM," ujarnya.

https://pemilukita.republika.co.id/berita/s8zdjf436/tkn-klaim-program-makan-siang-gratis-dari-sumber-penerimaan-baru-tak-pangkas-bbm