Kompas.com - 24/12/2023, 09:33 WIB Kiki Safitri, Yoga Sukmana Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo menekankan bahwa pihaknya tidak berencana untuk menaikkan pajak.

Drajat menekankan, paslon Prabowo-Gibran akan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk meningkatkan penerimaan negara, termasuk dari pajak yang selama ini tidak terkumpulkan.

“Kita enggak ada rencana menaikkan rate pajak. Tidak ada rencana dari Prabowo-Gibran untuk menaikkan rate pajak, tapi kita akan mengumpulkan yang tidak terkumpulkan itu,” kata Drajad kepada Kompas.com, Minggu (24/12/2023).

Selain itu, Dradjad juga menjelaskan soal informasi yang dikatakan oleh Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD dalam debat. Mahfud mempertanyakan rencana Prabowo-Gibran menaikkan rasio pajak jadi 23 persen.

Namun menurut Dradjad, informasi yang diperoleh Mahfud itu keliru. Dia bilang, yang ditargetkan oleh Prabowo-Gibran adalah penerimaan negara, bukan rasio pajak.

“23 persen itu bukan rasio pajak, yang didebat sama Pak Mahfud itu informasinya (mungkin) yang kurang tepat. Jadi, yang 23 persen itu rasio penerimaan negara terhadap PDB,” ujar Drajat.

“Rasio itu yang akan kita naikkan, dan saya sudah menghitung berapa tambahan potensi penerimaan negara yang bisa diambil dari situ,” tambahnya.

Drajat merinci, penerimaan negara tersebut nantinya berasal dari terutama dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dari digitalisasi, dan juga potensi dari koleksi sumber-sumber perpajakan, dan terkahir dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pajak Penghasilan atau PPh.

Dia menjelaskan, nantinya Prabowo-Gibran akan menaikkan penerimaan negara melalui transformasi di dalam sistem BPN. Keduanya juga akan mengumpulkan sumber penerimaan negara yang sebenarnya harus terkumpul karena kasusnya sudah inkra atau karena hal lain.

“Jadi, ini uangnya bisa dikumpulkan, tapi tidak terkumpul. Yang akan dilakukan pertama, transformasi sistem BPN dan PNBP, kedua mengumpulkan (uang) yang tidak tekumpulkan tadi. Lalu ketiga, pemanfaatan digitalisasi terutama di berbagai industri misalkan industri ekstraksi, dan kemudian keempat harus ada operasi tersendiri untuk ini,” tambah dia.

Sebelumnya, Mahfud MD menanggapi pernyataan Gibran mengenai target rasio pajak dalam debat cawapres 22 Desember 2023. Mahfud bilang, sejauh ini insentif pajak hanyalah alat negosiasi yang dilakukan di kantor pajak.

Mahfud lantas menyinggung rencana Prabowo-Gibran menaikan rasio pajak jadi 23 persen. Menurut Mahfud, tax ratio merupakan perbandingan atau presentasi penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) nominal suatu negara. Oleh karena itu kata dia, tidak masuk akal jika hal tersebut dinaikkan 23 persen.

“Rasio pajak kalau dinaikkan 23 persen, dalam simulasi kami angka itu tidak masuk akal,” ungkap Mahfud MD.

https://money.kompas.com/read/2023/12/24/093349426/tkn-prabowo-gibran-tidak-berencana-menaikkan-rate-pajak

Kompas.com, 24 Desember 2023, 15:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam acara Debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada Jumat (22/12/2023), Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sempat mengatakan jika Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024, ia akan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) yang langsung berada di bawah presiden.

“Yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda, gimana caranya menaikan penerimaan pajak atau menaikan rasio pajak?. Saya sudah bilang kita akan membentuk badan penerimaan negara yang langsung dikomandoi oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait,” ujar Gibran.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo menegaskan, pada dasarnya ide badan penerimaan negara sudah ada sekitar 20 tahun lalu.

“Itu sudah dari lama disuarakan, ketika saya di DPR saya menyuarakan ide itu. Pertimbangannya sekarang ini kan Dirjen Pajak sama Ditjen Bea Cukai di bawah Kemenkeu. Kalau mereka itu bisa kita naikkan dan badannya langsung di bawah presiden, secara psikologis akan memberi insentif jabatan ke mereka. Itu dari segi practice-nya,” kata dia kepada Kompas.com, Minggu (24/12/2023).

Dradjad mengatakan pos penerimaan dan pengeluaran negara di banyak negara memiliki badan masing-masing, tidak digabung. Hal itu kata dia dapat meningkatkan berbagai fungsi utama dari para pejabat terkait, termasuk peran penyelidikan, hingga pemeriksaan.

“Ada banyak otoritas negara yang membidangi terkait dengan pengeluaran dan penerimaan negara yang dipisah. Kalau saat ini di kita kan digabung. Untuk mengikuti international best practice itu argumen dasarnya, ya memberikan efek psikologis pada pejabat yang ada,” kata dia.

“Argumen implementatifnya, itu bisa meningkatkan berbagai fungsi di Dirjen Pajak yang saat ini hanya levelnya eselon II, fungsi itu bisa kita naikkan ke eselon I sehingga fungsi itu makin berperan, penyelidikan dan pemeriksaan,” sambungnya.

Dradjad menjelaskan BPN nantinya hanya mengurusi pendapatan negara saja. Meski belum secara rinci membahas mengenai strukturnya, dia menjelaskan ke depannya BPN akan bekerja menangani per sektor. Misalkan pendapatan negara dari PPh, PNBP, hingga PPN, yang juga terintegrasi dengan sistem digital.

“Saya sudah menghitung berapa tambahan potensi penerimaan negara yang bisa diambil dari situ, terutama dari PPN, digitalisasi, dan juga potensi dari koleksi sumber-sumber perpajakan termasuk juga PNBP. Untuk PPh belum saya hitung karena pertimbangan politis yang harus kuat,” ungkap dia.

Dia menekankan, BPN juga nantinya akan mengumpulkan penerimaan negara yang selama ini belum masuk, dengan mentransformasikan sistem BPN dan PNBP.

“Kita mengumpulkan (penerimaan negara) yang tidak tidak terkumpul tadi, dan memanfaatkan digitalisasi di berbagai industi, dan harus ada operasi tersendiri untuk ini,” kata dia.

https://amp.kompas.com/money/read/2023/12/24/150730426/penjelasan-tkn-prabowo-gibran-soal-urgensi-badan-penerimaan-negara

Reporter

Han Revanda Putra

Editor

Juli Hantoro

Minggu, 24 Desember 2023 08:30 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran Dradjad Wibowo mengungkap soal materi yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka dalam debat cawapres Jumat lalu. Menurut dia, materi itu telah disiapkan oleh Dewan Pakar dan tim tersendiri. Tak hanya Gibran, Dewan Pakar dan tim itu juga mempersiapkan materi debat capres Prabowo Subianto.

Kepada Tempo, Dradjad mengungkapkan informasi itu melalui pesan singkat. "Materi debat Mas Gibran, dan juga Pak Prabowo, disiapkan oleh Dewan Pakar dan tim tersendiri," ucapnya, Sabtu, 23 Desember 2023.

Tak hanya itu, Dradjad mengakui sejumlah orang membantu Gibran dalam menyusun taktik. Dalam debat cawapres, dia diketahui menyampaikan istilah-istilah teknis yang tak diketahui kandidat lain. "Ada beberapa orang yang membantu. Saya tidak bisa cerita lebih lanjut," ujarnya.

Perihal performa Gibran, dia mengatakan pihaknya telah menyampaikan kepada sejumlah media pada 8 Desember 2023 bahwa Wali Kota Solo itu akan membikin kejutan. Bahkan, dia mengatakan pada waktu itu, Gibran siap berdebat menggunakan gaya Amerika.

Namun, Dradjad mengatakan pada waktu itu justru pihaknnya dituding mau menghilangkan debat cawapres, Komisi Pemilihan Umum atau KPU melindungi Gibran, hingga tak bisa berdebat. "Padahal niat kami lebih agar debat itu memperdalam kebijakan," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua TKN, Erwin Aksa, mengatakan Gibran sudah siap menghadapi debat cawapres. Gibran disebut berlatih dengan tiga tim pelatih yang disiapkan pihaknya. “Tim Gus Ipang, Tim Budi Djiwandono, dan Tim Pakar,” kata Erwin saat dihubungi Kamis siang, 21 Desember 2023.

Gus Ipang adalah sapaan akrab dari praktisi komunikasi publik sekaligus Staf Khusus Kementerian Koordinator Perekonomian, Irfan Wahid. Sementara itu, Budi Djiwandono merupakan Wakil Ketua Partai Gerindra. Tim Pakar yang dimaksud adalah tim dari Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran.

Menurut Erwin, ketiga tim itulah yang melatih dan mempersiapkan segala sesuatu untuk Gibran mengikuti debat. Erwin mengatakan putra sulung Jokowi itu sudah siap mengikuti debat cawapres. “Insyaallah, oke,” kata Erwin.

Debat cawapres pada Jumat malam kemarin diikuti oleh Gibran Rakabuming Raka, Muhaimin Iskandar dan Mahfud Md. Mereka membahas soal ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, serta infrastruktur dan perkotaan.

https://nasional.tempo.co/read/1813109/tkn-ungkap-soal-materi-yang-dibawakan-gibran-dalam-debat-cawapres-disiapkan-dewan-pakar-dan-tim-khusus#google_vignette

Reporter: Han Revanda Putra

Editor: Linda novi trianita

Sabtu, 23 Desember 2023 15:46 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, enggan mengungkapkan sumber pendanaan dari duit Rp116,4 triliun yang dimiliki oleh Prabowo-Gibran. "Saya belum bisa menjelaskannya," ucapnya saat dihubungi, Jumat, 22 Desember 2023.

Dalam pesannya kepada Tempo, Dradjad mengoreksi nominal uang simpanan yang belakanhan ramai disebut sebagai "celengan rahasia" itu. Dia mengatakan jumlah sebenarnya Rp116,4 triliun, bukan Rp104 triliun yang seperti dia sampaikan sebelumnya.

Sebelumnya, Dradjad mengatakan uang Rp116,4 triliun itu bisa menjadi sumber pendanaan janji kampanye Prabowo-Gibran jika menang Pilpres 2024. Namun, dia mengatakan duit itu kini tergembok dalam satu pasal sebuah aturan.

Dradjad mengatakan, hak untuk menjelaskan ihwal pendanaan itu secara terbuka berada di tangan capres dan cawapres.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, mengatakan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka akan menjelaskan ihwal "celengan Rp104 triliun" dalam debat cawapres. Namun, sampai debat berakhir di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Desember 2023 kemarin, Wali Kota Solo tak menyinggung ihwal duit itu.

Budiman mengatakan, penjelasan tentang sumber pendanaan itu bukan merupakan kapasitasnya. "Itu akan dijelaskan oleh Mas Gibran dalam debat cawapres," ucapnya saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Desember 2023.

Eks politikus PDIP itu meyakini simpanan pribadi Prabowo-Gibran tak mungkin sebanyak itu. Kendati begitu, dia mengatakan pihaknya sudah menghitung sumber-sumber pendanaan program-program yang dijanjikan dalam kampanye.

Dalam debat cawapres, Gibran Rakabuming Raka menyatakan, pihaknya akan menjalankan program makan siang gratis, meski banyak pihak yang nyinyir. Ia mengklaim, program makan siang gratis adalah investasi menuju Indonesia Emas.

"Kita punya program makan siang gratis banyak yang nyinyir. Tapi sekali lagi, Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia Emas," ujar Gibran.

Gibran mengklaim, program makan siang gratis yang membutuhkan biaya sebesar Rp 400 triliun bakal menjadi stimulan bagi ibu-ibu yang memasak untuk program ini. "Program makan siang gratis Rp 400 triliun ini adalah stimulan untuk ibu-ibu warteg-warteg warung-warung catering yang ada di daerah," ujarnya.

Menurut dia, biaya sebesar Rp 400 triliun itu nantinya akan mengalir ke daerah-daerah. "Bayangkan Rp 400 triliun mengucur ke daerah-daerah. Semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita. Itu, Pak, yang saya maksud dengan infrastruktur sosial.

Program makan siang gratis itu investasi ke depan untuk menuju Indonesia emas," katanya.

https://nasional.tempo.co/read/1812966/tkn-emoh-ungkap-sumber-celengan-rahasia-rp1164-t-untuk-biayai-program-prabowo-gibran