Kompas.com - 31/12/2023, 13:22 WIB

Adhyasta Dirgantara, Novianti Setuningsih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo prihatin pada calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD karena menyindir program makan siang dan susu gratis yang dicanangkan Prabowo-Gibran.

Drajad mengatakan, Mahfud yang saat ini masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) justru dipertanyakan kepeduliannya terkait gizi anak Indonesia.

"Pernyataan Pak Mahfud itu membuat kita pantas meragukan kepedulian Prof Mahfud kepada kondisi gizi anak-anak Indonesia," ujar Drajad saat dimintai konfirmasi, Minggu (31/12/2023).

"Yang jelas hal itu menunjukkan ketidakpahaman Pak Mahfud tentang program yang sangat didorong oleh The World Food Program (WFP) dari PBB ini. Sangat memprihatinkan karena beliau masih Menko Polhukam yang seharusnya sangat memahami prioritas-prioritas PBB," katanya lagi.

Menurut Drajad, WFP memberi prioritas yang sangat tinggi terhadap program makan siang dan susu gratis.

Dia mengatakan, makan siang bagi anak sekolah adalah salah satu investasi terbaik pemerintah.

"Kita tahu belanja pemerintah itu ada komponen konsumsi dan komponen investasi. Para ekonom memberi preferensi kepada belanja investasi dibanding konsumsi pemerintah. Makan siang gratis ini termasuk dalam belanja investasi pemerintah," ujar Drajad.

"Lebih memprihatinkan lagi, Pak Mahfud meremehkan program yang menjadi salah satu upaya andalan untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 8," katanya lagi.

Kemudian, Drajad menyinggung bahwa di dunia ini sudah ada 76 negara yang menjalankan program makan siang gratis.

Dia menyebut bahwa ada sekitar 418 juta anak di seluruh dunia yang menikmatinya.

Oleh karena itu, Drajad mengatakan, Prabowo-Gibran sebenarnya hendak menjalankan salah satu program yang tergolong sebagai praktik terbaik internasional.

"Program ini akan banyak dinikmati oleh pelaku usaha rakyat. Ketika kita bicara UMKM (usaha mikro kecil dan menengah), sering yang terpikirkan adalah kredit, pelatihan dan sebagainya. Jaminan pasar dan harga bagi UMKM sering terlupakan. Padahal jaminan pasar dan harga itu sangat krusial," kata Drajad.

Melalui program ini, menurutnya, negara menjadi pasar bagi UMKM dan menjamin harganya.

Drajad juga mengatakan, otomatis program itu menjadi insentif bagi pelaku UMKM seperti peternak ayam pedaging, ayam petelur, sapi perah, sapi pedaging, petani palawija, sayur dan buah, petani padi, jasa katering (yang kebanyakan ibu-ibu), jasa transportasi dan sebagainya.

"Karena pasar dan harga dijamin negara, tentu akan makin banyak orang yang mau ikut beternak dan sebagainya. Sehingga, produksi diharapkan akan meningkat. Jika tidak cukup, baru kita impor," ujarnya.

Sementara itu, bagi keluarga miskin dan mendekati miskin, berhubung mereka jadi tidak harus mengeluarkan biaya makan siang bagi anak-anaknya, otomatis mereka akan terangkat dari jebakan kemiskinan.

Drajad menganggap bahwa program makan siang dan susu gratis ini juga mengurangi kemiskinan, meski programnya terlihat sederhana.

Drajad lantas memastikan dampak dari program makan siang dan susu gratis bakal dahsyat, mulai dari pengurangan stunting, peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia) khususnya generasi penerus, pencapaian SDGs termasuk pengurangan kemiskinan, serta manfaat ekonominya bagi rakyat.

"Sudah beberapa kali Prof Mahfud offside. Sebelumnya soal food estate, sekarang soal makan siang. Saya berharap beliau masih bisa menjaga obyektifitas akademis meskipun elektabilitasnya masih rendah. Tirulah Pak Prabowo yang tidak segan-segan menyetujui bahkan memuji program pesaingnya ketika beliau melihat program tersebut memang bagus," katanya.

Sebelumnya, Mahfud MD menyentil program makan siang gratis dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Mahfud menilai bahwa program yang diperkirakan menelan biaya Rp 400 triliun tersebut tidak jelas prospek atau tujuannya.

"Begini, kalau makan siang gratis itu bagus lah, tetapi prospeknya apa?," kata Mahfud saat ditemui di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023).

Mahfud mengatakan, dirinya bersama Ganjar Pranowo memiliki program gastronomi yang akan lebih memberdayakan masyarakat jika terpilih dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Ia mengeklaim bahwa program yang akan dilakukan bersama Ganjar bukan hanya sekadar menghadirkan makan siang gratis, tapi juga memastikan makanan yang diberikan kepada rakyat, sehat.

"Kita lebih dari itu, orang tidak hanya dikasih ikan, tapi diberi pancingnya, pancing ikan. Kalau soal makan, kita punya program namanya gastronomi, bukan hanya makan siang. Tetapi makanannya juga sehat," kata Mahfud.

"Makan siang gratis, susu dan sebagainya itu kan impor, kalau gastronomi dari bumi dan laut laut kita. Itu nanti, tapi tidak dalam sebuah program yang khusus dan seketika. Itu nanti akan menjadi bagian program yang jangka panjang," ujarnya lagi.

Mahfud berjanji, akan ada 21 program unggulan untuk kebutuhan rakyat yang direalisasikan jika dirinya bersama Ganjar Pranowo menang Pilpres 2024.

Puluhan program unggulan Ganjar-Mahfud yang memakan anggaran senilai Rp 2.500 triliun itu diklaim akan lebih tepat sasaran.

"Kami punya program-program unggulan khusus perbaikan untuk rakyat, ada 21 program tepat sasaran yang itu tidak mengada-ada dan Insya Allah bisa direalisasikan lebih dari sekadar makan siang,” kata Mahfud.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/31/13225941/mahfud-sindir-program-makan-siang-gratis-tkn-prihatin-karena-menko-polhukam?page=2

LAPORAN: AHMAD SATRYO

Jumat, 29 Desember 2023, 13:30 WIB

Pertanyaan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD terkait isu ekonomi yang diangkat dalam debat beberapa waktu lalu, direspon Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo menilai, pernyataan Mahfud tidak tepat, karena yang dimaksud adalah terkait angka 23 persen target penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang masuk ke dalam visi dan misi Prabowo-Gibran.

"Pada saat debat, Pak Mahfud menanyakan ke Mas Gibran tentang pembentukan Badan Penerimaan Negara dan target tax ratio atau rasio pajak 23 persen dari Prabowo-Gibran itu dihitung dari PDB atau apa, dan pak Mahfud menyampaikan pesimisme angka itu bisa dicapai," ujar Dradjad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/12).

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menegaskan, pernyataan Mahfud salah besar menyebut angka 23 persen dalam visi-misi bukanlah rasio pajak, melainkan rasio penerimaan dari PDB.

Menurut Drajad, penerimaan negara 23 persen adalah angka yang realistis, karena pendapatan negara tidak hanya meliputi pajak saja melainkan cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti ekspor dan impor ataupun pemungutan pajak atas belanja yang bersumber dari APBN.

"Jadi yang dimasukkan bukan hanya penerimaan pajak, tapi ditambah penerimaan dari cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan lainnya seperti hibah," urainya.

Drajad menggarisbawahi, per 2021 posisi rasio penerimaan negara terhadap PDB Indonesia baru 11,8 persen. Dia tak memungkiri, angka tersebut jauh di bawah negara-negara tetangga kita seperti Kamboja, Thailand dan Vietnam.

"Di mana ketiga negara tersebut memiliki rasio penerimaan negara terhadap PDB di atas 18 persen. Di antara negara tetangga, hanya Malaysia saja yang rasio penerimaan negara terhadap PDB sebesar 15,1 persen," sambungnya memaparkan.

Sebagai ekonom, Dradjad meyakini target 23 persen penerimaan negara terhadap PDB masih masuk akal, dengan catatan sumber-sumber penerimaan yang selama ini tidak tergali bisa diambil.

Sebagai contoh, Dradjad mengungkapkan salah satu sumber pendanaan untuk merealisasikan program Prabowo-Gibran berasal dari revisi regulasi.

Menurutnya, ada regulasi di Indonesia yang jika salah satu pasalnya diubah, negara bisa menghasilkan pendapatan hingga lebih dari Rp100 triliun.

"Jika Pak Mahfud pesimis, mungkin karena beliau belum mengetahui sumber-sumber itu. Jika beliau sudah tahu, saya yakin beliau akan optimis seperti saya," kata Dradjad mengakhiri.

EDITOR: AHMAD KIFLAN WAKIK

https://politik.rmol.id/read/2023/12/29/603251/kritik-mahfud-md-tkn-optimis-rasio-penerimaan-negara-naik-hingga-23-persen

BISNIS.COM, 28 Des 2023, 14:07 WIB

Penulis: Jessica Gabriela Soehandoko

Bisnis.com, JAKARTA - Program susu dan makan siang gratis menjadi janji dari kampanye pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyebut bahwa membutuhkan dana jumbo untuk menjalankan semua program tersebut dan telah melakukan perhitungan.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajat Hari Wibowo ketika ditanyakan mengenai sumber dana dari program seperti makan siang dan susu gratis tersebut, menuturkan bahwa sumber anggaran berasal dari sumber penerimaan.

“Jadi sekarang sudah kita hitung, sudah kita lakukan semacam prognosis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025-2029 sehingga sudah tahu kebutuhan biayanya kita-kira totalnya berapa, target pertumbuhannya berapa,” jelas kepada Bisnis pada Rabu (27/12/2023) ketika ditanyakan mengenai skema sumber tersebut.

Lanjutnya, ia mengatakan bahwa sumber-sumber penerimaan tersebut kemudian akan digenjot pada 2025. Setelahnya, ia berpendapat otomatis ekonomi akan membesar sehingga penerimaan lainnya akan lebih ringan.

Untuk itu, menurutnya, kuncinya nanti adalah menggenjot penerimaan pada 2025, ketika Prabowo-Gibran mulai memimpin.

“Kuncinya penerimaan,” jelas Drajat kembali menekankan mengenai sumber dana tersebut.

Berdasarkan catatan Bisnis, Drajat menuturkan bahwa pihaknya tengah menyisir sumber penerimaan negara agar program dari capres-cawapres nomor urut dua tersebut dapat berjalan dengan baik.

Drajat menuturkan bahwa anggaran untuk menjalankan semua program Prabowo-Gibran bisa mencapai lebih dari Rp400 triliun untuk makan siang dan susu gratis. Namun, masih terdapat program lain yang ingin dijalankan yakni swasembada pangan dan energi.

"Minimal Rp400 triliun untuk makan siang gratis, lalu kita juga butuh beberapa ratus triliun untuk target kita yaitu swasembada pangan dan energi. Jadi memang ada kebutuhan dana yang sangat besar," tuturnya di Jakarta, Selasa (19/12/2023).

Keponakan Prabowo yang juga Ketua Tim Komunikasi TKN pasangan Prabowo Gibran, Budisatrio Djiwandono, memperkirakan bahwa program makan siang gratis tersebut akan diterima 82,9 juta orang pada 2029. Adapun perhitungan ini dengan asumsi program langsung dimulai pada 2024.

https://m.bisnis.com/amp/read/20231228/15/1727814/tkn-prabowo-gibran-buka-bukaan-soal-dana-jumbo-program-susu-dan-makan-siang-gratis

Jumat, 29 Desember 2023 – 14:54 WIB

JPNN jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo menjelaskan visi misi pasangan capres-cawapres nomor urut dua dalam meningkatkan penerimaan negara.

Salah satunya dengan mendirikan Badan Penerimaan Negara di bawah presiden guna meningkatkan rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 23 persen. Penjelasan Drajad sekaligus membantah pertanyaan cawapres nomor urut tiga Mahfud MD dalam sesi debat terkait bagaimana pasangan Prabowo-Gibran meningkatkan rasio pajak hingga 23 persen.

Dia menegaskan bahwa angka 23 persen dalam visi-misi bukanlah rasio pajak, melainkan rasio penerimaan dari PDB.

Menurut Drajad, penerimaan negara 23 persen adalah angka yang realistis, karena pendapatan negara tidak hanya meliputi pajak saja melainkan cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti ekspor dan impor ataupun pemungutan pajak atas belanja yang bersumber dari APBN.

"Pada saat debat, Pak Mahfud menanyakan ke Mas Gibran tentang pembentukan Badan Penerimaan Negara dan target tax ratio atau rasio pajak 23 persen dari Prabowo-Gibran itu dihitung dari PDB atau apa,“ ucap Drajad dalam keterangannya, Jumat (29/12).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menggarisbawahi, per 2021 posisi rasio penerimaan negara terhadap PDB Indonesia baru 11,8 persen.

Angka tersebut jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Kamboja, Thailand, dan Vietnam. Di mana ketiga negara tersebut memiliki rasio penerimaan negara terhadap PDB di atas 18 persen.

"Sebagai ekonom, saya melihat target tersebut masih masuk akal, dengan catatan sumber-sumber penerimaan yang selama ini tidak tergali bisa kami ambil," kata dia.

Angka rasio penerimaan negara terhadap PDB sebesar 23 perse itu juga tercantum resmi dalam visi misi Prabowo-Gibran yang diserahkan ke KPU.

Di dalam visi misi tersebut dinyatakan bahwa untuk mencapai target 23 persen, negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri, salah satunya melalui rencana pendirian Badan Penerimaan Negara.

Selain itu, salah satu sumber pendanaan untuk merealisasikan program Prabowo-Gibran berasal dari revisi regulasi.

Menurutnya, ada regulasi di Indonesia yang jika salah satu pasalnya diubah, negara bisa menghasilkan pendapatan hingga lebih dari Rp 100 triliun.

"Contohnya adalah kasus-kasus pajak dan hukum lain yang sudah inkrah dan masih ada beberapa sumber pendapatan lainnya. Salah satunya pernah saya ungkapkan, hanya dengan perubahan satu peraturan, dana sebesar Rp 116,4 triliun bisa dimanfaatkan,” tuturnya. (mcr4/jpnn).

https://www.jpnn.com/news/tkn-prabowo-gibran-optimis-rasio-penerimaan-negara-naik-hingga-23-persen?page=2