BISNIS.COM,29 Des 2023, 08:58 WIB

Penulis: Jessica Gabriela Soehandoko

Bisnis.com, JAKARTA - TKN Prabowo-Gibran mengungkapkan strategi untuk menjaga agar ekonomi Indonesia dapat bertahan dari guncangan global.

Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Hari Wibowo. Menurutnya, ahwa pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 tersebut menggunakan konsep stimulus keynesian.

“Dengan konsep itu, makanya kita banyak menekankan pada pembiayaan negara. Kami berharap dengan stimulus keynesian akan cukup untuk memproteksi ekonomi Indonesia dari berbagai ancaman risiko dari luar,” jelasnya kepada Bisnis pada Rabu (27/12/2023).

Lanjutnya, Drajad menuturkan bahwa kunci yang perlu dilakukan adalah benar-benar menggali sumber penerimaan. Dengan sumber penerimaan solid, dia berpendapat bahwa Indonesia akan siap untuk menghadapi dari apa yang terjadi di luar negara.

Adapun, jika sumber penerimaan lebih lemah, menurutnya Indonesia akan bergantung pada pembiayaan dari utang dan mungkin akan memicu capital outflow dan biaya obligasi menjadi terlalu mahal. Hal ini dinilai dapat membuat ekonomi makro menjadi berisiko.

Menimbang hal tersebut, maka konsep tersebut digunakan agar perekonomian Indonesia menjadi cukup kuat. Kendati demikian, ekonom senior itu mengungkapkan bahwa Indonesia harus juga bersiap menghadapi berbagai perubahan di luar.

Sebagai contoh dari perubahan yang bisa saja terjadi, Drajad menyebutkan soal apakah akan terjadi konflik atau tidak di Laut China Selatan.

“Kita berharap tidak [terjadi konflik]. Tapi jika misalkan terjadi konflik apa yang kita lakukan? Kita harus siap,” ucapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa ketidakpastian pasar keuangan mulai mereda seiring suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) yang berpotensi turun pada 2024.

Namun, Sri Mulyani menuturkan bahwa masih ada dua risiko dari sisi global yang perlu untuk diwaspadai, yakni perlambatan ekonomi China yang merupakan salah satu negara mitra dagang terbesar Indonesia dan risiko dari fragmentasi geopolitik yang menyebabkan dunia tidak lagi terglobalisasi.

“Jadi kita tetap akan menghadapi 2024 yang eksternalnya tidak friendly dan punya masalah fundamental,” jelas Sri Mulyani.

https://m.bisnis.com/amp/read/20231229/9/1728008/tkn-prabowo-gibran-ungkap-cara-agar-ekonomi-ri-tahan-dari-guncangan-global

Jumat, 29 Desember 2023 - 15:18 WIB

Oleh : Anwar Sadat

Jakarta – Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo, menjelaskan visi misi pasangan capres-cawapres nomor urut 2 dalam meningkatkan penerimaan negara. Salah satunya dengan mendirikan Badan Penerimaan Negara di bawah Presiden guna meningkatkan rasio penerimaan terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 23%.

Penjelasan Drajad sekaligus membantah pertanyaan Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, dalam sesi debat terkait bagaimana pasangan Prabowo-Gibran meningkatkan rasio pajak hingga 23%. Ia pun menegaskan pernyataan Mahfud salah besar, bahwa angka 23% dalam visi-misi bukanlah rasio pajak, melainkan rasio penerimaan dari PDB.

Menurut Drajad, penerimaan negara 23% adalah angka yang realistis, karena pendapatan negara tidak hanya meliputi pajak saja melainkan cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti ekspor dan impor ataupun pemungutan pajak atas belanja yang bersumber dari APBN. Oleh karena itu apa yang dipertanyakan Mahfud dinilai Drajad salah kaprah.

"Pada saat debat, Pak Mahfud menanyakan ke Mas Gibran tentang pembentukan Badan Penerimaan Negara dan target tax ratio atau rasio pajak 23% dari Prabowo-Gibran itu dihitung dari PDB atau apa, dan pak Mahfud menyampaikan pesimisme angka itu bisa dicapai," kata Drajad dalam keterangan tertulis, Jumat 29 Desember 2023

"Jadi yang dimasukkan bukan hanya penerimaan pajak, tapi ditambah penerimaan dari cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan lainnya seperti hibah," ujar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Ini menambahkan.

Drajad menggarisbawahi, per 2021 posisi rasio penerimaan negara terhadap PDB Indonesia baru 11,8%. Angka tersebut jauh di bawah negara-negara tetangga kita seperti Kamboja, Thailand dan Vietnam. Di mana ketiga negara tersebut memiliki rasio penerimaan negara terhadap PDB di atas 18%. Di antara negara tetangga, hanya Malaysia saja yang rasio penerimaan negara terhadap PDB sebesar 15,1%.

"Sebagai ekonom, saya melihat target tersebut masih masuk akal, dengan catatan sumber-sumber penerimaan yang selama ini tidak tergali bisa kita ambil," kata Drajad.

Angka rasio penerimaan negara terhadap PDB sebesar 23% itu juga tercantum resmi dalam visi misi Prabowo-Gibran yang diserahkan ke KPU. Di dalam visi misi tersebut dinyatakan bahwa untuk mencapai target 23%, negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri, salah satunya melalui rencana pendirian Badan Penerimaan Negara.

https://www.viva.co.id/berita/politik/1672570-jawab-mahfud-md-tkn-optimis-rasio-penerimaan-negara-naik-hingga-23-persen?page=2

Kompas.com, 29 Desember 2023, 12:56 WIB

KOMPAS.com - Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo mengatakan bahwa peningkatan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 23 persen adalah angka yang dapat dicapai secara realistis.

Menurutnya, pendapatan negara tidak hanya berasal dari pajak, cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor ekspor dan impor, serta pemungutan pajak atas belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pernyataan tersebut disampaikan Dradjad sebagai tanggapan akan komentar yang menyebut bahwa peningkatan rasio pajak 23 persen susah tercapai.

"Penerimaan 23 persen adalah angka yang realistis. Jadi, yang dimasukkan bukan hanya penerimaan pajak, tapi juga ditambah penerimaan dari cukai, PNBP, dan sumber penerimaan lainnya seperti hibah," ujar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Dradjad menjelaskan bahwa visi dan misi Prabowo-Gibran dalam meningkatkan penerimaan negara salah satunya dilakukan dengan mendirikan badan penerimaan negara di bawah presiden. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasio penerimaan terhadap PDB hingga 23 persen.

Ia menegaskan bahwa angka 23 persen dalam visi-misi tersebut bukanlah rasio pajak, melainkan rasio penerimaan dari PDB.

Target 23 persen masih masuk akal

Dalam kesempatan tersebut, Dradjad menekankan bahwa pada 2021, rasio penerimaan negara terhadap PDB Indonesia masih berada di angka 11,8 persen.

Angka tersebut secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga, seperti Kamboja, Thailand, dan Vietnam yang memiliki rasio penerimaan negara terhadap PDB di atas 18 persen. Hanya Malaysia di antara negara tetangga yang memiliki rasio penerimaan negara terhadap PDB sebesar 15,1 persen.

"Sebagai (seorang) ekonom, saya melihat bahwa target tersebut masih realistis, dengan catatan bahwa sumber-sumber penerimaan yang selama ini belum tergali dapat kita manfaatkan," ujar Dradjad.

Angka rasio penerimaan negara terhadap PDB sebesar 23 persen juga secara resmi tercantum dalam visi misi Prabowo-Gibran yang telah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam dokumen visi misi tersebut, disebutkan bahwa untuk mencapai target 23 persen, diperlukan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri, termasuk melalui rencana pendirian badan penerimaan negara.

Dradjad menambahkan bahwa salah satu sumber pendanaan untuk merealisasikan program Prabowo-Gibran berasal dari revisi regulasi.

Menurutnya, terdapat regulasi di Indonesia yang jika salah satu pasalnya diubah dapat menghasilkan pendapatan negara hingga lebih dari Rp 100 triliun.

Dradjad mencontohkan beberapa kasus, seperti masalah pajak dan regulasi hukum lainnya yang telah inkracht (berkekuatan hukum tetap) dan masih terdapat beberapa sumber pendapatan lainnya.

“Salah satunya pernah saya ungkapkan, hanya dengan mengubah satu peraturan, dana sebesar Rp 116,4 triliun dapat dimanfaatkan. (Jumlah ini bahkan) lebih besar dari Rp 104 triliun yang pernah saya sebutkan sebelumnya," ujarnya. (Media Center Indonesia Maju)

https://amp.kompas.com/nasional/read/2023/12/29/12561561/soal-ide-gibran-naikkan-rasio-pajak-jadi-23-persen-tkn-angka-yang-realistis

Tim detikcom - detikNews

Jumat, 29 Des 2023 17:15 WIB

Jakarta - Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo, menjelaskan visi misi pasangan capres-cawapres nomor urut 2 dalam meningkatkan penerimaan negara.

Disebutkan, salah satunya dengan mendirikan Badan Penerimaan Negara di bawah Presiden untuk meningkatkan rasio penerimaan terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 23%.

Drajad menyebut penerimaan negara 23% adalah angka yang realistis, karena pendapatan negara tidak hanya meliputi pajak saja melainkan cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti ekspor dan impor ataupun pemungutan pajak atas belanja yang bersumber dari APBN.

Oleh karena itu apa yang dipertanyakan Mahfud dinilai Drajad salah kaprah.

"Pada saat debat, Pak Mahfud menanyakan ke Mas Gibran tentang pembentukan Badan Penerimaan Negara dan target tax ratio atau rasio pajak 23% dari Prabowo-Gibran itu dihitung dari PDB atau apa, dan pak Mahfud menyampaikan pesimisme angka itu bisa dicapai," kata Drajad dalam keterangan tertulis, Jumat (29/12/2023).

"Jadi yang dimasukkan bukan hanya penerimaan pajak, tapi ditambah penerimaan dari cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan lainnya seperti hibah," sambungnya.

Drajad menuturkan per 2021 posisi rasio penerimaan negara terhadap PDB Indonesia baru 11,8%. Angka tersebut jauh di bawah negara-negara tetangga kita seperti Kamboja, Thailand dan Vietnam yang memiliki rasio di atas 18%.

Menurutnya, di antara negara tetangga, hanya Malaysia yang rasio penerimaan negara terhadap PDB sebesar 15,1%.

"Sebagai ekonom, saya melihat target tersebut masih masuk akal, dengan catatan sumber-sumber penerimaan yang selama ini tidak tergali bisa kita ambil," kata Drajad.

Angka rasio penerimaan negara terhadap PDB sebesar 23% itu juga tercantum resmi dalam visi misi Prabowo-Gibran yang diserahkan ke KPU.

Di dalam visi misi tersebut dinyatakan bahwa untuk mencapai target 23%, negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri, salah satunya melalui rencana pendirian Badan Penerimaan Negara.

"Contohnya adalah kasus-kasus pajak dan hukum lain yang sudah inkracht dan masih ada beberapa sumber pendapatan lainnya. Salah satunya pernah saya ungkapkan, hanya dengan perubahan satu peraturan, dana sebesar Rp116,4 triliun bisa dimanfaatkan. Lebih besar dari Rp104 triliun yang pernah saya sebut sebelumnya," ujar Drajad.

"Jika Pak Mahfud pesimis, mungkin karena beliau belum mengetahui sumber-sumber itu. Jika beliau sudah tahu, saya yakin beliau akan optimis seperti saya," tuturnya.

(dwia/dwia)

https://news.detik.com/pemilu/d-7115320/tkn-optimis-rasio-penerimaan-negara-naik-hingga-23