Jumat 11 Nov 2022 05:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir dinilai telah teruji menjadi pemimpin di masa krisis kehidupan, selama masa pandemi Covid-19. Erick juga telah membuktikan diri sebagai pemimpin yang efektif.

Hal ini disampaikan ekonom senior INDEF, Dradjad Wibowo, saat berbicara dalam peluncuran buku: (Bukan) Kisah Sukses Erick Thohir, Kamis (10/11/2022).

Dradjad mengatakan salah satu ujian sebagai pemimpin adalah ketika menghadapi krisis. Menurutnya, di dunia ini belum ada krisis sebesar krisis karena pandemi Covid-19. “Itu bukan hanya krisis kesehatan, krisis ekonomi, tapi sudah menjadi krisis kehidupan, Ini jadi ujian bagi banyak kalangan,” kata Dradjad.

Ketua Dewan Pakar PAN ini melihat Erick Thohir sudah menunjukkan kepemimpinan efektif dalam menghadapi krisis tersebut. Dijelaskannya, dari sisi epidemiologi, kata Dradjad, untuk menghadapi pandami harus dengan mengurangi jumlah penduduk rentan yang tertular.

“Jadi dari populasi rentan populasi terinfeksi kita kurangi tingkat infeksinya, kemudian meningkatkan jumlah penduduk yang terinfeksi menjadi populasi yang sembuh,” papar Dradjad.

Menurut Dradjad, ia sering mengatakan dalam menghadapi pandemi, jangan dipertentangkan antara ekonomi dengan kesehatan masyarakat. Harus ditangani lebih dulu pandeminya, ekonomi nanti akan pulih. “Di situ yang dilakukan Erick Thohir. Sekalipun ia bukan ahli kesehatan, tapi yang dilakukannya betul-betul sudah sesuai dengan ilmu pengetahuan,” kata Dradjad.

Erick melakukan meningkatkan kesembuhan dengan bergerak cepat menjadikan Wisma Atlet sebagai Rumah Sakit (RS) Covid-19. “Mungkin orang menganggap biasa saja. Enggak . Itu sesuatu yang sangat dibutuhkan,” ungkap Dradjad.

Dijelaskannya, jika tidak punya RS yang berkapasitas besar dan memisahkan orang yang terkena Covid dari pasien yang lain, penyebaran Covid akan semakin besar, dan semakin banyak korban meninggal dunia.

“Kita tidak tahu berapa banyak orang yang terselamatkan dengan Wisma Atlet. Ini sesuatu ibadah yang luar biasa bagi Erick dan mereka yang membantu mengubah Wisma Atlet menjadi RS Covid-19,” jelas ekonom senior ini.

Untuk mencegah orang dari populasi rentan menjadi populasi terinfeksi, dilakukan dengan social distancing, memakai masker.  Namun yang hal krusial adalah masalah vaksin. Ini juga menjadi perhatian Erick Thohir.

Di awal pandemi, setelah vaksin mulai muncul, terjadilah nasionalisme vaksin. Negara-negara yang menghasilkan vaksin tidak mau berbagi dulu dengan negara lain. Dalam kondisi ini, kata Dradjad, Erick Thohir bersama Menteri Luar Negeri langsung mendekati China, yang mengembangkan vaksin Sinovac.

“Memang saat itu banyak pertanyaan soal kualitasnya. Tapi pada saat krisis, yang perlu dilakukan adalah langkah cepat agar vaksin tersedia dulu. Soal efektifitasnya memang penting, tapi bisa sambil berjalan,” ungkapnya.

Langkah Erick Thohir ini membuat Indonesia memiliki vaksin dalam jumlah yang cukup besar. “Erick juga bergerak cepat menemui vaksin AstraZeneca, untuk vaksin yang dianggap lebih berkualitas,” kata Dradjad.

Dengan ketersediaan vaksin, Erick mengerahkan BUMN untuk melakukan distribusi ke masyarakat. Sehingga, menurut Dradjad, banyak yang sudah tervaksinasi. "Sehingga orang lebih percaya diri, dan kalaupun tertular Covid sudah tidak separah sebelumnya,” ujar Dradjad.

Saat inipun, menurut Dradjad, Erick Thohir mendorong BUMN Bio Farma agar membuat vaksin sendiri. Hal ini karena vaksin menjadi kunci. “Saya menyarankan agar dikembangkan obat untuk Covid-Sehingga Covid menjadi flu biasa,” ungkap Dradjad.

Dari penanganan Covid-19 ini, kata Dradjad, ekonomi kembali bergerak, pergerakan manusia juga mulai pulih, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi membaik.

Hal lain yang juga dilakukan Erick Thohir terlihat dari transformasi BUMN.

Dikatakannya, Erick menggabungkan bank-bank syariah, sehingga Indonesia memiliki bank syariah yang cukup besar. “Menjadi salah satu yang terbesar di dunia, kalau tidak salah ranking 11, dan menjadi bank ke-7 terbesar di Indonesia,” ungkapnya.  Untuk menggabungkan bank-bank syariah ini perlu keberanian.

Selain itu, Erick Thohir juga berani mendobrak berbagai penyimpangan di BUMN. Mulai dari ASABRI, Jiwa Sraya. “Jadi saya rasa Erick Thohir mempunyai kepemimpinan yang efektif, berorientasi pada hasil. Dan hasilnya memang riil bukan pencitraan. Bukan tidak ada hasil tapi dicitrakan ada hasil.

https://www.republika.co.id/berita/rl5f82318/dradjad-erick-thohir-telah-teruji-efektivitas-dan-kepemimpinannya-di-masa-pandemi

Senin, 03 Oktober 2022 | 15:38 WIB

Red : Joko Sadewo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Dewan Pakar PAN, Dradjad Wibowo menyebut, tragedi berdarah di Kanjuruhan lagi-lagi menampakkan lemahnya jajaran Polri dalam menjalankan fungsi perlindungan dan pengayoman.

Terlepas dari aturan FIFA, secara logika menembakkan gas air mata di dalam sebuah stadion itu berisiko membahayakan nyawa masyarakat. "Padahal sesuai UU 2/2002 Pasal 4, salah satu tujuan Polri adalah '… terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat'. Itu pesan UU-nya,” kata Dradjad, Senin (3/10/2022).

Terkait pernyataan Kapolda Jatim Nico Afinta yang menyatakan penembakan gas air mata itu sesuai prosedur yang berlaku, Dradjad mengatakan, masyarakat bisa melihat, prosedur itu berdampak jatuhnya korban meninggal dalam jumlah besar.

Jelas terlihat, prosedur itu membuat aparat Polri yang bertugas gagal melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat yang menjadi penonton pertandingan di Kanjuruhan. "Bahasa politiknya, prosedur itu membuat jajaran Polri gagal menegakkan UU 2/2002 di Kanjuruhan,” kata Dradjad yang juga pakar ekonomi dari INDEF.

Tragedi Kanjuruhan, kasus Sambo, dan berbagai kasus lainnya, menurut Dradjad, menunjukkan ada masalah besar dalam bidang profesionalisme jajaran Polri.

Dradjad mengatakan tanpa bermaksud masuk ke ranah kasus karena bukan pihak  yang menyaksikan dan atau menangani kasus Sambo, namun berbagai bentuk hiruk pikuk kasus ini tidak akan terjadi seandainya semua jajaran Polri yang terlibat dalam kasus tersebut maupun yang menanganinya, secara konsisten menegakkan profesionalisme.

"Saya pernah menjadi unsur pimpinan di BIN. Jadi sedikit paham tentang profesionalisme jajaran TNI dan Polri ini, baik dalam penanganan terorisme maupun berbagai bentuk ancaman keamanan nasional lainnya," ungkapnya.

Kapolri harus menjadikan tragedi Kanjuruhan dan kasus Sambo, sebagai titik awal untuk secepat mungkin melakukan profesionalisasi jajaran Polri. Ini dimulai dengan Polri secara kritis mengevaluasi diri sendiri.

"Mengapa beberapa kali terjadi kasus besar yang menunjukkan lemahnya profesionalisme sebagian jajaran Polri yang mengakibatkan fungsi pengayoman dan perlindungan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan evaluasi tersebut, Kapolri sebaiknya secara signifikan merombak profesionalisme jajarannya," kata Dradjad.

Link Artikel : https://www.republika.co.id/berita/rj65ca318/kasus-kanjuruhan-polisi-dinilai-gagal-ayomi-masyarakat

Rabu 27 Jul 2022 07:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Masuknya Menteri BUMN Erick Thohir (ET) sebagai salah satu sosok yang dipertimbangkan PAN untuk menjadi calon presiden (capres), karena ET sangat dikenal dikenal konstituen PAN.

"Nama ET bukan hanya muncul dalam daftar capres/cawapres yang diwacanakan oleh pimpinan wilayah dan daerah PAN. Tapi, ET justru menjadi salah satu nama terpopuler setelah Ketum PAN bang Zul (Zulkifli Hasan,” kata Dradjad menjawab pertanyaan Republika.co.id, Rabu (27/7/2022).

Semua pimpinan wilayah dan daerah PAN, menurut Dradjad, mengusulkan nama Zulkifli Hasan. Untuk nama ET, lanjut dia, belum semuanya, tapi hampir semuanya.  Ada beberapa pimpinan wilayah dan daerah yang belum mengusulkan, mungkin karena masih perlu mengenal ET lebih jauh.

Ekonom INDEF ini menjelaskan popularitas ET di jajaran PAN ini sangat rasional dan wajar. Hal ini karena sebagian besar konstituen PAN adalah pemilih terdidik dengan literasi tinggi. Mereka bisa melihat sendiri kinerja ET sebagai Menteri BUMN.

Penutupan BUMN zombie, misalnya, banyak diapresiasi oleh konstituen PAN dari segmen profesional perusahaan, akademisi, peneliti, aktifis, jurnalis, dan kelompok terdidik lain.

"Kenapa wajar? Ya karena ET memang akrab dengan bang Zul, dan sering bersilaturahmi dengan kader PAN, baik dalam acara PAN di Jakarta maupun di daerah,” ungkap politisi senior ini.

Mengenai siapa yang akan diputuskan PAN, kata Dradjad, nantinya akan berproses. PAN bersilaturahmi dengan semua tokoh potensial. Dan jangan lupa, para ketum parpol Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) adalah tokoh potensial.

"Jadi bang Zul, mas Airlangga (Airlangga Hartarto, Red) dan mas Harso (Soeharso Monoarfa) juga berpotensi dicalonkan,” ungkap Dradjad. Keputusan resminya nanti, lanjutnya, di tangan Rakernas, yang tentunya akan mempertimbangkan konstelasi politik nasional terbaru.

https://www.republika.co.id/berita/rfnloq318/erick-masuk-bursa-capres-karena-pemilih-pan-paham-kinerjanya

Dwi Andayani - detikNews

Kamis, 21 Jul 2022 10:58 WIB

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak laporan terkait kegiatan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) membagikan Minyakita sembari meminta agar anaknya, Futri Zulya Savitri, dipilih pada pemilu mendatang. Bawaslu menyebut laporan tersebut tidak memenuhi syarat.

"Bawaslu telah mengkaji laporan masyarakat dengan terlapor Zulkifli Hasan tentang dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal. Kesimpulannya, laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil laporan sehingga tidak dapat diregistrasi," ujar anggota Bawaslu Puadi dalam keterangan tertulis, Kamis (21/7/2022).

Puadi mengatakan pihaknya telah melakukan analisis terkait kegiatan yang dilakukan Zulhas. Namun, menurutnya, saat ini belum terdapat peserta Pemilu 2024, sehingga kegiatan tersebut belum dapat dikualifikasikan sebagai kampanye pemilu.

"Bawaslu melakukan analisis terhadap peristiwa sebagaimana di laporan pelapor. Analisis dilakukan berdasarkan Pasal 1 angka 35 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu," ujarnya.

"Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, diketahui bahwa pada saat ini belum terdapat peserta Pemilu 2024. Artinya, perbuatan terlapor sebagaimana dilaporkan belum dapat dikualifikasikan sebagai kegiatan kampanye pemilu," sambungnya.

Ia juga menuturkan Bawaslu mempertimbangkan Pasal 280 ayat 1 UU Pemilu yang mengatur larangan atas tindakan-tindakan yang dilakukan dalam kegiatan kampanye. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Larangan juga dilakukan atas menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Selain itu, Puadi menuturkan, berdasarkan UU Pemilu, presiden, menteri, hingga gubernur yang mengikuti kampanye pemilu harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Salah satunya tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan.

"Pasal 281 ayat 1 UU Pemilu menetapkan kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan harus menjalani cuti di luar tanggungan negara," tuturnya

Atas dasar tersebut, Puadi mengatakan laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat ditindaklanjuti.

"Bawaslu menyimpulkan bahwa laporan dengan nomor 001/LP/PL/RI/00.00/VII/2022 tidak memenuhi syarat materiil. Dengan demikian, laporan tersebut tidak dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti," ujarnya.

Zulhas Dilaporkan ke Bawaslu

Diberitakan sebelumnya, Zulhas dilaporkan ke Bawaslu. Laporan ini terkait kegiatan Zulhas membagikan Minyakita sembari meminta agar anaknya, Futri Zulya Savitri, dipilih di pemilu mendatang.

"Kami dari LIMA Indonesia dan Kata Rakyat melaporkan dugaan adanya praktik kampanye dengan fasilitas negara dan praktik politik uang dalam kampanye yang dilakukan oleh Bapak Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai Ketua Umum partai PAN dan sekaligus Menteri Perdagangan (Mendag) RI dalam aktivitas pasar murah partai politik PAN di Lampung, Sabtu, 9 Juli 2022," kata Ray Rangkuti dari LIMA Indonesia selaku pelapor seperti dalam keterangan tertulis, Selasa (19/7/2022).

Ray Rangkuti mengatakan, berdasarkan rekaman video yang beredar, aktivitas bagi-bagi minyak goreng tersebut disertai dengan ajakan memilih Saudari Futri Zulya Savitri yang sekaligus disertai janji untuk mendapatkan kembali pembagian minyak goreng dalam dua bulan ke depan. Ray Rangkuti menyebut ajakan itu terindikasi praktik politik uang.

"Secara definisi, dua kalimat itu mengandung dua hal sekaligus, satu kampanye untuk memilih seseorang, dua praktik politik uang dengan pembagian minyak goreng gratis, dan janji akan dilakukan pada dua bulan lagi. Disebut politik uang karena tidak bisa dilepaskan dari aktivitas sebelumnya mengenai adanya ajakan untuk memilih," ujar Ray.

Ray menyebut UU No 7/2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat 1-h mengatur pejabat negara seperti menteri yang sedang kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah dan Pasal 281 ayat 1-a menyatakan dilarang menggunakan fasilitas jabatannya. Sementara itu, dalam Pasal 280 ayat 1-j dinyatakan larangan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

"Oleh karena itu, LIMA Indonesia dan Kata Rakyat meminta kepada Bawaslu agar segera memeriksa aktivitas Bapak Zulkilfli Hasan di Lampung terkait dengan dugaan adanya dua pelanggaran yang dimaksud," kata Ray.

"Dua pelanggaran yang dimaksud bersifat sangat tercela, dan salah satunya politik uang dalam pemilu termasuk dalam kategori pelanggaran serius dalam pemilu demokratis. Politik uang bukan hanya berakibat pidana, tapi sangat mungkin dapat mendiskualifikasi pelakunya dalam kesertaan tahapan pemilu dan kemenangan pemilu," imbuh dia.

Zulhas Dilaporkan ke Bawaslu

Diberitakan sebelumnya, Zulhas dilaporkan ke Bawaslu. Laporan ini terkait kegiatan Zulhas membagikan Minyakita sembari meminta agar anaknya, Futri Zulya Savitri, dipilih di pemilu mendatang.

"Kami dari LIMA Indonesia dan Kata Rakyat melaporkan dugaan adanya praktik kampanye dengan fasilitas negara dan praktik politik uang dalam kampanye yang dilakukan oleh Bapak Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai Ketua Umum partai PAN dan sekaligus Menteri Perdagangan (Mendag) RI dalam aktivitas pasar murah partai politik PAN di Lampung, Sabtu, 9 Juli 2022," kata Ray Rangkuti dari LIMA Indonesia selaku pelapor seperti dalam keterangan tertulis, Selasa (19/7/2022).

Ray Rangkuti mengatakan, berdasarkan rekaman video yang beredar, aktivitas bagi-bagi minyak goreng tersebut disertai dengan ajakan memilih Saudari Futri Zulya Savitri yang sekaligus disertai janji untuk mendapatkan kembali pembagian minyak goreng dalam dua bulan ke depan. Ray Rangkuti menyebut ajakan itu terindikasi praktik politik uang.

"Secara definisi, dua kalimat itu mengandung dua hal sekaligus, satu kampanye untuk memilih seseorang, dua praktik politik uang dengan pembagian minyak goreng gratis, dan janji akan dilakukan pada dua bulan lagi. Disebut politik uang karena tidak bisa dilepaskan dari aktivitas sebelumnya mengenai adanya ajakan untuk memilih," ujar Ray.

Ray menyebut UU No 7/2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat 1-h mengatur pejabat negara seperti menteri yang sedang kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah dan Pasal 281 ayat 1-a menyatakan dilarang menggunakan fasilitas jabatannya. Sementara itu, dalam Pasal 280 ayat 1-j dinyatakan larangan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

"Oleh karena itu, LIMA Indonesia dan Kata Rakyat meminta kepada Bawaslu agar segera memeriksa aktivitas Bapak Zulkilfli Hasan di Lampung terkait dengan dugaan adanya dua pelanggaran yang dimaksud," kata Ray.

"Dua pelanggaran yang dimaksud bersifat sangat tercela, dan salah satunya politik uang dalam pemilu termasuk dalam kategori pelanggaran serius dalam pemilu demokratis. Politik uang bukan hanya berakibat pidana, tapi sangat mungkin dapat mendiskualifikasi pelakunya dalam kesertaan tahapan pemilu dan kemenangan pemilu," imbuh dia.

https://news.detik.com/berita/d-6190516/tolak-laporan-ke-zulhas-bawaslu-nyatakan-aksi-bagi-minyakita-bukan-kampanye.