Dradjad Sebut Tommy Djiwandono Punya Rekam Jejak di Pengelolaan Keuangan
Tommy Djiwandono selama ini mengelola keuangan partai, kampanye, maupun perusahaan.
Red: Joko Sadewo
Ahad 02 Jun 2024 13:22 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Keua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo, mengatakan, keponakan Prabowo Subianto, Tommy Djiwandono, memiliki rekam jejak bagus dalam pengelolaan keuangan. Ia dipercaya Prabowo dan keluarga besar Djojohadikusumo dalam memegang keuangan.
Hal ini disampaikan Dradjad menanggapi pertanyaan kemungkinan Tommy Djiwandono, akan dipercaya Prabowo untuk menjadi menteri keuangan. “Rekam jejak mas Tommy selama ini bagus. Apalagi, pak Prabowo dan keluarga besar Djojohadikusumo tidak pernah berhenti mempercayainya memegang keuangan, baik di grup perusahaan, parpol maupun tim kampanye,” kata Dradjad, Ahad (2/6/2024).
Setahu Dradjad, selama ini, Tommy memang dipercaya Prabowo mengelola keuangan Gerindra dan kampanyenya. Dradjad mengaku kenal Tommy sejak 2014. Saat itu dia menjadi Bendahara Umum Gerindra sekaligus bendum kampanye Prabowo-Hatta.
“Saya Waketum PAN yang ditugasi menyusun Visi Misi dan Program Prabowo-Hatta. Selain itu, secara profesional saya mengenalnya sebagai pimpinan korporasi yang prudent. Grup perusahaannya bahkan berkomitmen berbisnis berdasarkan prinsip2 kelestarian / keberlanjutan.” ungkap Dradjad yang juga anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran ini.
Jadi dalam istilah Jawa, menurut Dradjad, Tommy sudah memenuhi dari sisi bibit bobot dan bebet. Karena itu sangat wajar jika dia diberi tugas dan peranan sentral dalam Gugus Tugas Sinkronisasi. “Seperti selama ini yang dia lakukan, saya rasa mas Tommy langsung membedah 'buku' di semua butirnya. Kalau dulu buku korporasi dan parpol, sekarang buku keuangan negara,” ungkap politikus PAN ini.
Mengenai apakah Presiden terpilih Prabowo akan memberinya amanat Tommy sebagai Menkeu atau tugas lain, kata Dradjad, Prabowo yang lebih mengetahuinya.
- Hits: 88
Tim Sinkronisasi Prabowo Diisi Kader Gerindra, PAN: Memang Harus yang Melekat
Reporter: Yohanes Maharso Joharsoyo
Editor: Eko Ari Wibowo
Jumat, 31 Mei 2024 16:34 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo, merespons pembentukan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran yang seluruhnya diisi oleh kader Partai Gerindra. Drajad mengatakan, tidak ada masalah sama sekali pada komposisi tim sinkronisasi ini.
Mantan Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu juga menyebut, tim sinkronisasi pemerintahan memang harusnya orang-orang yang melekat dengan presiden terpilih, Prabowo Subianto.
"Jadi tidak ada masalah sama sekali. Memang yang mengurusi seperti ini harus mereka yang melekat dengan Presiden terpilih," ujar Drajad saat dihubungi pada Jumat, 31 Mei 2024.
Adapun Tim Gugus Tugas Sinkronisasi diketuai oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani didapuk menjadi wakil ketua. Anggota tim ini terdiri dari Bendahara Umum Gerindra Thomas Djiwandono, Budi Djiwandono, Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono, Sugiono dan Ketua DPP Gerindra Prasetyo Hadi.
Drajad mengatakan, berdasarkan informasi yang dia terima, tim sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran memang dibuat sangat kecil dan berisi orang-orang yang dekat dengan Prabowo.
"Memang timnya dibuat sangat kecil dan berisi teman-teman yang setiap hari intensif berinteraksi atau melekat istilahnya dengan Pak Prabowo," tutur dia.
Drajad menjelaskan, Prasetyo Hadi dan Sugiono merupakan mantan ajudan Prabowo, sementara Thomas Djiwandono dan Budi Djiwandono merupakan keponakan Prabowo. "Saya rasa semuanya sudah hafal betul," kata Drajad.
Diketahui, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat, 31 Mei 2024. Kemenkeu merupakan institusi pertama disambangi oleh tim gugus tugas ini.
Muzani mengatakan, tim sinkronisasi ini diminta oleh Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto untuk melakukan sinkronisasi dengan kementerian-kementerian. Selain itu, kata Muzani, tim ini juga untuk mempersiapkan proses pemerintahan Prabowo-Gibran setelah nanti dilantik 20 Oktober.
Tim ini membawa pesan harapan dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Muzani menyebut, Prabowo berharap agar proses sinkronisasi antara pemerintahan saat ini dengan pemerintahan mendatang berjalan baik dan tak menghabiskan waktu lama.
"Beliau (Prabowo) berharap bahwa proses sinkronisasi ini akan berjalan baik, karena beliau ingin pada pemerintahan yang akan datang tidak memakan waktu terlalu lama untuk proses transisi, sehingga komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi akan terjadi,” ujar Muzani.
Dia melanjutkan, Prabowo ingin proses transisi berlangsung cepat agar janji-janji kampanye bisa segera dilaksanakan.
"(Selama) Sisa waktu yang kini ada sampai waktu pelantikan nanti, kami akan melakukan koordinasi dan sinkronisasi terus dengan Kemenkeu dan beberapa menteri terkait untuk melakukan persiapan-persiapan pada pelaksanaan program-program itu,” tutur Muzani.
- Hits: 61
PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Cuma Diisi Gerindra: Harus yang Melekat
kumparanNEWS
31 Mei 2024 19:50 WIB
Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo, mengaku tidak ada masalah dengan komposisi Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran yang seluruhnya diisi oleh kader Partai Gerindra.
Drajad menuturkan, tim tersebut memang harusnya orang-orang yang melekat dengan presiden terpilih, Prabowo Subianto.
"Jadi tidak ada masalah sama sekali [Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran] Memang yang mengurusi seperti ini harus mereka yang 'melekat' dengan presiden terpilih," kata Drajad saat dihubungi, Jumat (13/5).
Drajad menjelaskan tim tersebut memang hanya diisi oleh tokoh-tokoh yang setiap hari intensif berinteraksi dengan Prabowo.
"Mas Pras [Prasetyo Hadi] dan Mas Sugiono itu dulu ajudan pak Prabowo. Mas Tommy [Djiwandono] dan Mas Budi [Djiwandono] itu keponakan beliau. Mas Tommy juga Bendum Gerindra dan seorang pimpinan perusahaan yang profesional. Mas Budi di DPR. Bang Dasco dan Mas Muzani saya rasa semuanya sudah hapal betul," terang dia.
Prabowo-Gibran kini punya tim baru, namanya Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Tim ini dipimpin oleh Ketua Harian Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad.
Tim langsung bekerja dengan menyambangi kantor Kementerian Keuangan, Jumat, 5 Mei 2024. Dasco bertemu langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Dalam kunjungannya, Dasco ditemani oleh Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi sekaligus Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani.
"Ini adalah tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran yang diminta oleh Presiden terpilih untuk melakukan sinkronisasi dengan kementerian-kementerian untuk mempersiapkan proses pemerintahan setelah mereka dilantik pada tanggal 20 Oktober," kata Muzani di kantor Kemenkeu, Jumat, (31/5).
- Hits: 66
PAN Mengaku Siap Bertarung di Pilkada 2024
Senin, 27 Mei 2024 / 16:26 WIB
Reporter: Aurelia Lucretie | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo menyatakan, partainya sudah sangat siap untuk menghadapi Pilkada 2024.
Kata Dradjad, PAN telah membentuk tim khusus untuk menangani Pilkada 2024 yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto.
"Kader-kader yang siap maju juga sudah diidentifikasi dan dipastikan kebenaran siap tidaknya. Selain itu, survey dijadikan basis untuk mengetahui elektabilitas calon, baik kader maupun bukan kader," terang Dradjad kepada Kontan.co.id, Senin (27/5).
Dradjad mengaku, kader-kader PAN berpeluang untuk menjadi kepala daerah di beberapa tempat di mana kepala daerahnya berasal dari PAN misalnya di Bogor, Jambi, dan Padang.
Namun, tidak menutup kemungkinan akan ada kader-kader dengan kesiapan dan elektabilas tinggi untuk dicalonkan pula di daerah-daerah lain.
Soal koalisi, dia tidak memungkiri bahwa konstelasi politik di tingkat nasional dan daerah berbeda, sehingga tidak menutup kemungkinan PAN akan berkoalisi dengan partai parlemen maupun non-parlemen saat Pilkada 2024.
Walaupun begitu, Dradjad mengaku, PAN koalisi dengan partai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo-Gibran pada saat Pilpres 2024 akan menjadi bekal dan prioritas PAN.
"Tentu koalisi dengan parpol KIM menjadi modal awal dan prioritas. Namun PAN terbuka, menyesuaikan dengan konstelasi daerah," ujar Dradjad.
Dia memastikan PAN telah menjalin komunikasi terkait Pilkada dengan partai-partai lain secara intensif untuk membentuk koalisi dan tim kampanye di daerah-daerah.
"Jika calonnya sama, di provinsi atau kabupaten/kota tersebut tentu akan ada koalisi dan tim kampanye," pungkas Dradjad.
https://nasional.kontan.co.id/news/pan-mengaku-siap-bertarung-di-pilkada-2024
- Hits: 100
Indonesia’s free school lunch initiative stirs positive change despite cost concerns
The Straits Times
Linda Yulisman
Indonesia Correspondent
UPDATED MAY 18, 2024, 10:54 PM
SUKABUMI, WEST JAVA - A trial programme providing a free meal a day has yielded not just financial relief for households but also improved child nutrition and student outcomes such as attendance and focus.
The free school lunch initiative for children from poor or disadvantaged families was introduced by President-elect Prabowo Subianto and Vice-President-elect Gibran Rakabuming Raka as one of their key campaign promises. Mr Gibran is President Joko Widodo’s elder son.
But as the programme is being rolled out, it faces criticism over its cost and sustainability.
The pair – who won the Feb 14 presidential election by a landslide and will be inaugurated in October – had in the lead-up to the polls pledged to offer free lunches and milk for students as well as nutritional aid to toddlers and pregnant women in a bid to lower the country’s stunting rate.
Over 20 per cent of Indonesian children under the age of five experienced stunted growth in 2022, according to the United Nations. Stunting, which is being too short for one’s age as a result of poor nutrition, can result in long-term development delays.
When fully implemented by 2029, the programme will cover 83.9 million beneficiaries across the world’s fourth-most-populous nation of nearly 280 million, and cost over 400 trillion rupiah (S$33.7 billion) a year – about 2 per cent of annual gross domestic product.
But on the ground, a trial that was first rolled out in January at 16 schools in Sukabumi, in West Java, has been warmly received by around 3,500 students, their parents and school leaders, who have seen positive changes.
For one thing, saving on the cost of lunches for four of her nine children has provided significant financial relief for Indonesian housewife Rofiati, 46.
Her husband, a teacher at an Islamic boarding school in Sukabumi, earns 2.5 million rupiah a month on average, and the free school meals have helped them save about 420,000 rupiah monthly, which she can put towards other household needs.
Her children do not usually have breakfast before school. Before the free lunch programme, her children would eat lunch only upon returning home from school. Lunch would usually consist of instant noodles, or dishes of vegetables, eggs, tempeh or salted fish.
“I am not worried any more because I know they will eat at school. They have more appetite as they eat together with their friends,” Ms Rofiati told The Straits Times, adding that her children’s appetites have improved and they also like the variety of the meals provided. In fact, her 11-year-old daughter has gained 4kg since the programme started.
Every day, students on the programme receive a lunch package worth 15,000 rupiah, containing rice, meat such as chicken, fish or beef, vegetables, fruit and milk.
At home, the family usually eats meat only once a week.
It is not just the financial savings that parents are happy about. Ms Depi Ratna Juwarti, who has two out of three children benefiting from the free lunches, has noticed other encouraging results.
“They rarely get sick now. They are more motivated to study and spend a longer time studying at night,” Ms Depi said.
Her eldest daughter, Adifa Alifiya Mahrain, 12, also has good reviews. “The food is always delicious and the menu changes every day. I always eat everything. It’s a lot of fun to eat together with my friends,” said Adifa, who hopes to become a paediatrician in the future.
Mr Shalahudin Sanusi, principal of Gelarsari Islamic primary school in Sukabumi, which is trialling the programme, said he has noticed that pupils have been able to concentrate better and understand lessons more.
He said the initiative has raised the attendance rate of its 110 pupils from 85 per cent to 95 per cent. “They eat modestly at home – mostly rice and salted fish. Rice and eggs are the best they can get,” he told ST. “Now, they are so excited, some even arrive in school at 6am, an hour before lessons start.”
The free lunch trial has been extended to other parts of the country, such as Tangerang in Banten.
While educators and parents that ST spoke to lauded the free lunch initiative, it has been criticised by the World Bank, international rating agencies and economists. They fear that its hefty price tag would raise the country’s budget deficit – now capped at 3 per cent of its GDP – and have a negative impact on the economy.
The free meal programme, along with Mr Prabowo’s other policy plans, points to a more expansionary fiscal stance that, if implemented, “would mark a divergence from Indonesia’s long track record of conservatively managing budgetary finances and debt ratios”, Ms Anushka Shah, senior credit officer at Moody’s Investors Service, was quoted as saying by Reuters in February.
However, Mr Prabowo is confident Indonesia will be able to maintain fiscal prudence while also implementing various initiatives, including the free food programme. “We have studied this. We are very confident we can do that,” he said at the Qatar Economic Forum on May 16.
“We calculate that it’s a matter of refocusing and cutting down the waste, cutting down the allocation to the non-essential activities. So it’s a matter of efficient, good governance, good administration, good management.”
A researcher at Jakarta-based think-tank Core Indonesia, Mr Yusuf Rendy Manilet, said the incoming government will likely reallocate some expenditure from other existing programmes to cope with the budget constraint. But he raised concerns over the consequences of a budget shift.
“In the short term, the budget reallocation will put a few things at stake. An existing programme may not run optimally as its budget is taken or cut, or a new programme cannot be executed as the fund is earmarked for the free lunch programme,” he told ST.
But economist Dradjad Wibowo, a member of the expert council of the Prabowo-Gibran campaign team, told ST the lunch initiative will not disrupt Indonesia’s fiscal stability as it will be adjusted to fall within the available budget.
The programme will also be rolled out in phases, beginning in the least developed regions first, he noted.
In April, a team went to India, which has implemented the Mid-day Meal Scheme covering over 100 million schoolchildren since 1995, to do a comparative study, especially on the cost of meals served, said Dr Dradjad.
India’s Mid-day Meal Scheme began in 1995 and has covered around 118 million children in 1.12 million public schools. Each meal costs 11 US cents (15 Singapore cents) per child, according to Indian Ambassador to Indonesia Sandeep Chakravorty. The scheme has been praised for eliminating hunger and reducing malnutrition, as well as keeping girls and underprivileged children in school.
Despite controversies over the programme in Indonesia, principal Shalahudin is grateful for the free lunches at his school, calling them a “gift from God”. A majority of his pupils come from poor families whose parents, mostly farm labourers, earn less than one million rupiah a month.
“We hope we will continue to have the meals at our school. It’s been a great help,” he added.
- Hits: 98
Subcategories
More Articles …
Page 9 of 77
