Dipelintir Media, TKN Prabowo-Gibran Bantah Rencana Rasio Utang 50 Persen
Oleh: Iwan Purwantono
Selasa, 18 Juni 2024 - 11:24 WIB
Beberapa waktu lalu, situs Bloomberg News menyiarkan berita rencana Prabowo Subianto mengerek rasio utang menjadi 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Saat ini, rasio utang sekitar 39 persen.
Artinya, Prabowo sudah ancang-ancang menambah utang baru yang nilainya cukup besar. Dan, rasio utang sebesar 50 persen itu masih di bawah ambang batas yang ditetapkan UU Keuangan Negara sebesar 60 persen.
"Berita Bloomberg yang menyebut Pak Prabowo berniat menaikkan debt ratio (rasio utang) menjadi 50 persen dari PDB, itu adalah misinformasi (entah dari siapa). Atau jangan-jangan malah disinformasi," kata Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad H Wibowo kepada Inilahcom,Jakarta, Selasa (18/6/2024).
Dia pun mempertanyakan sumber informasi dari berita tersebut. Selama ini, Prabowo maupun tim internal tidak pernah menyampaikan informasi tersebut.
"Tidak ada satu pun dari kami yang pernah berkata dalam forum apapun bahwa pemerintahan Prabowo akan menaikkan debt ratio menjadi 50 persen dari PDB. Bloomberg bahkan tidak menyebut sumbernya, resmi ataupun tidak. Saya menyayangkan berita Bloomberg yang hemat saya ditulis tidak menjunjung tinggi kaidah jurnalisme," papar Dradjat.
Saat acara debat, kata Dradjat, Prabowo memang pernah menyampaikan tidak apa-apa, atau tepatnya tidak salah jika rasio utang mencapai 50 persen. Namun, jangan dianggap Prabowo punya rencana itu,
"Sama halnya saya saat piplres berkata 'tidak masalah' jika ada orang mendukung paslon 01 atau 03. Kenyataannya, saya tidak mendukung mereka. Saya malah bekerja keras memenangkan Prabowo-Gibran. Jadi pernyataan Pak Prabowo dalam debat itu, jangan dipelintir," ungkapnya.
Terkait pembayaran utang jatuh tempo, diakui Dradjad, membuat beban APBN semakin berat. Itu sebabnya, tim ekonomi Prabowo sangat disiplin dalam mengelola utang.
"Saya sudah menjadi tim pemenangan Pak Prabowo sejak 2014. Saya tahu betul beliau tidak ingin membebani generasi mendatang dengan beban utang yang mereka tanggung terlalu berat," ungkapnya.
Sejumlah program Prabowo-Gibran yang memerlukan anggaran jumbo, Dradjad mengatakan, kemungkinan dilakukan secara bertahap. Baik waktu maupun cakupannya. Semuanya akan disesuaikan dengan ruang fiskal yang tersedia.
"Jadi pelaku pasar tidak perlu khawatir terhadap defisit fiskal. Pemerintahan Pak Prabowo akan sangat disiplin dalam mengelola fiskal," pungkasnya.
https://www.inilah.com/dipelintir-media-tkn-prabowo-gibran-bantah-rencana-rasio-utang-50-persen
- Hits: 64
Dradjad Wibowo: Program Prabowo-Gibran DIlakukan Bertahap
Prabowo tidak ingin membebani generasi mendatang dengan beban utang yang berat.
Red: Joko Sadewo
Ahad 16 Jun 2024 13:15 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, mengatakan program-program yang dicanangkan Prabowo-Gibran akan dijalankan dengan konsisten. Walaupun dilakukan secara bertahap, baik waktu maupun cakupannya.
“Semuanya akan disesuaikan dengan ruang fiskal yang tersedia. Jadi pelaku pasar tidak perlu khawatir terhadap defisit fiskal. Pemerintahan pak Prabowo akan sangat disiplin mengelola fiskal,” kata Dradjad, Ahad (16/6/2024).
Hal ini disampaikan Dradjad menanggapi pertanyaan apakah Prabowo-Gibran akan menjalankan program makan siang gratis maupun IKN, yang beranggaran sangat besar, saat kewajiban bayar utang Indonesia mencapai Rp.800 triliun.
Jika ada media asing yang menyebut Prabowo berniat menaikkan debt ratio menjadi 50% PDB, menurut Dradjad, itu adalah misinformasi. Menurutnya, tidak ada satu pun dari tim Prabowo yang pernah berkata dalam forum apa pun bahwa pemerintahan Prabowo akan menaikkan debt ratio menjadi 50% PDB.
“Media tersebut bahkan tidak menyebut sumber, resmi ataupun tidak. Nama besar tapi tidak profesional menjunjung tinggi etika dan prosedur jurnalisme,” ungkap Ketua Dewan Pakar PAN ini.
Kata Dradjad, pembayaran utang jatuh tempo tentu membuat beban APBN semakin berat. Itu sebabnya, lanjut Dradjad, tim ekonomi Presiden Prabowo nantinya akan sangat disiplin mengelola utang.
“Saya sudah menjadi tim pemenangan pak Prabowo sejak 2014. Saya tahu betul beliau tidak ingin membebani generasi mendatang dengan beban utang yang mereka akan terlalu berat menanggungnya. Itu sebabnya program-program Prabowo-Gibran akan dilakukan secara bertahap,” papar ekonom senior INDEF ini.
- Hits: 74
Ekonom PAN Bantah Pemberitaan Media Asing, Prabowo Akan Naikkan Rasio Utang Jadi 50 Persen PDB
Minggu, 16 Juni 2024 13:11 WIB
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom senior dari Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo menampik pemberitaan media luar negeri yang menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto menaikkan rasio utang RI menjadi 50 persen PDB.
Menurutnya, tidak ada dalam forum manapun pemerintahan Prabowo akan menaikkan debt ratio setengah dari Produk Domestik Bruto.
“Media tersebut bahkan tidak menyebut sumbe resmi. Nama besar tapi tidak profesional menjunjung tinggi etika dan prosedur jurnalisme,” kata Dradjad kepada wartawan, Minggu (16/6/2024).
Dia menegaskan program makan bergizi gratis seperti disebutkan di visi misi akan dijalankan dengan konsisten tapi memang dilakukan bertahap, baik waktu maupun cakupannya.
Menurut dia, semuanya akan disesuaikan dengan ruang fiskal yang tersedia.
“Jadi pelaku pasar tidak perlu khawatir thd defisit fiskal. Pemerintahan pak Prabowo akan sangat disiplin mengelola fiskal,” tukasnya.
Dradjad mengatakan utang jatuh tempo tentu membuat beban APBN semakin berat. Itu sebabnya tim ekonomi Presiden Prabowo nantinya akan sangat disiplin mengelola utang.
“Saya sudah menjadi tim pemenangan pak Prabowo sejak 2014. Saya tahu betul beliau tidak ingin membebani generasi mendatang dengan beban utang yang mereka akan terlalu berat menanggungnya. Itu sebabnya program-program Prabowo-Gibran akan dilakukan secara bertahap,” katanya.
- Hits: 68
Respons Kubu Prabowo Dituding Biang Kerok Saham RI Underweight
Mis Fransiska Dewi
12 June 2024 12:50
Bloomberg Technoz, Jakarta - Kubu Presiden Terpilih Prabowo Subianto tidak khawatir usai Morgan Stanley menurunkan peringkat ekuitas Indonesia menjadi underweight.
Sebelumnya, penurunan peringkat ini lantaran lembaga keuangan tersebut melihat adanya risiko berinvestasi, terutama saham di Indonesia.
Anggota Dewan Pakar sekaligus Tim Ekonomi TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo menilai penurunan peringkat oleh Morgan Stanley dipengaruhi oleh faktor ketakutan yang berlebihan. Padahal, kubu Prabowo berulang kali menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo mendatang berkomitmen kuat menjaga disiplin fiskal.
"Ketakutan yang berlebihan," kata Drajad saat dihubungi, Rabu (12/6/2024).
“Pengelolaan fiskal dilakukan dengan sangat prudent. Defisit dikendalikan pada tingkat yang aman, bahkan jika mungkin dikurangi,” kata Drajad menegaskan.
Drajad menyadari pernyataan komitmen tersebut belum cukup bagi sebagian pelaku pasar karena mereka ingin adanya bukti. Drajad menegaskan, hingga 20 Oktober 2024 bukti itu belum bisa diberikan.
“Silakan pasar melihat bukti komitmen itu nanti setelah pak Prabowo dan mas Gibran dilantik,” tutur Drajad.
Dilansir dari Bloomberg, Rabu (12/6/2024), tim strategi, termasuk Daniel Blake, melihat adanya ketidakpastian jangka pendek mengenai arah kebijakan fiskal di masa depan serta beberapa pelemahan di pasar valas di tengah-tengah suku bunga AS yang masih tinggi dan prospek dollar AS yang menguat.
Janji-janji kampanye Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto, seperti proposal untuk penyediaan makan siang dan susu untuk siswa, juga dapat menimbulkan “beban fiskal yang substansial”.
Perubahan sikap Morgan Stanley terjadi ketika dolar mulai menunjukkan tren yang lebih tinggi menjelang keputusan suku bunga Federal Reserve pada hari Rabu (12/6/2024) dan keputusan Bank Indonesia pada minggu depan.
- Hits: 73
Komunikasi Jokowi-Prabowo dalam Usulan Destry Damayanti sebagai DGS BI
Usulan calon Deputi Gubernur Senior BI tidak lepas dari komunikasi dan koordinasi Presiden dengan presiden terpilih.
Oleh: AGUSTINUS YOGA PRIMANTORO
29 Mei 2024 18:52 WIB
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo melalui Surat Presiden Nomor R-17/Pres/05/2024 kembali mengusulkan Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Keputusan tersebut dinilai tidak lepas dari komunikasi dan koordinasi antara Presiden dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo menyebut, posisi Dewan Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) merupakan posisi strategis bagi otoritas moneter. Dalam mengambil keputusan terkait penempatan personel di posisi yang strategis, Presiden Jokowi berkomunikasi dan berkoordinasi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.
”Komunikasi dan koordinasi itu sangat bagus. Apalagi, presiden terpilih Prabowo adalah Menteri Pertahanannya Presiden Jokowi,” katanya yang juga Ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI), saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (29/5/2024).
Ia menambahkan, penentuan posisi-posisi strategis tersebut bukan lagi dalam wewenang dewan pakar, melainkan antara Presiden dan presiden terpilih. ”Saya tidak tahu pasti, tetapi saya rasa, beliau berdua sudah berkoordinasi,” imbuh Dradjad.
Sebagai informasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima Surat Presiden perihal Calon DGS BI tertanggal 7 Mei 2024. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara.
Surat tersebut diterima oleh DPR tepat tiga bulan sebelum masa jabatan Destry Damayanti sebagai DGS BI berakhir pada 7 Agustus 2024. Sebelumnya, ia diangkat sebagai Deputi Gubernur Senior BI melalui Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2019 pada 29 Juli 2019 dan mengucapkan janji di hadapan Ketua Mahkamah Agung pada 7 Agustus 2019.
“”Kami mengusulkan kembali Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior BI, untuk mendapat persetujuan DPR, sebelum ditetapkan pengangkatannya dengan keputusan presiden,” bunyi surat Presiden.
Komunikasi dan koordinasi itu sangat bagus. Apalagi, Presiden terpilih Prabowo adalah Menteri Pertahanannya Presiden Jokowi.
Usulan tersebut mengacu pada ketentuan dalam Pasal 41 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (5), dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Terakhir, ketentuan-ketentuan tersebut diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Ketentuan-ketentuan tersebut, antara lain Gubernur, DGS, dan Deputi Gubernur, diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Lebih lanjut, Presiden mengusulkan kepada DPR paling banyak tiga orang calon.
Adapun usulan Presiden kepada DPR paling lambat disampaikan tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur, DGS, dan Deputi Gubernur. Selanjutnya, anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan lima tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama paling banyak satu kali masa jabatan berikutnya.
Komisi XI DPR pada Selasa (28/5/2024) telah mengadakan rapat internal yang membahas hasil rapat konsultasi pengganti rapat badan musyawarah perihal DGS BI. Dalam rapat tersebut juga ditentukan mengenai jadwal uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
”(Jadwal uji kelayakan dan uji kepatutan yang disepakati) Tanggal 3 Juni 2024,” kata Amir.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad Hatari menambahkan, DPR juga akan langsung mengumumkan hasil uji kelayakan dan kepatutan DGS BI pada hari itu juga. Dalam menjalani uji kelayakan dan kepatutan, calon DGS BI harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan bidangnya.
Rekam jejak
Ini adalah kedua kalinya Destry diusulkan kembali sebagai calon tunggal DGS BI. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengusulkan Destry menggantikan Mirza Adityaswara yang masa jabatannya berakhir Juli 2019.
Perempuan lulusan Master of Science dari Cornell University, New York, Amerika Serikat, mengawali karier sebagai Senior Economic Adviser Duta Besar Inggris untuk Indonesia pada 2000-2003, serta peneliti dan pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 2005-2006.
Sebagai calon tunggal, Destry diyakini memiliki kapasitas yang mumpuni di sektor moneter. Hal ini tidak lepas dari pengalamannya menjadi anggota Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2015-2019.
Ia juga sempat menjajaki pengalaman sebagai ekonom di sejumlah bank. Kariernya sebagai ekonom dimulai dari Citibank Indonesia pada 1997-2000, Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas periode 2005-2011, dan Kepala Ekonom Bank Mandiri pada 2011-2015.
Destry juga dipercaya sebagai Ketua Satuan Tugas Ekonomi Kementerian Badan Usaha Milik Negara periode 2014-2015. Di luar bidang ekonomi, lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tersebut pernah menjabat sebagai Ketua Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2015.
Selama menjabat sebagai DGS BI, Destry bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dalam kebijakan moneter dan stabilitas keuangan di Indonesia. Dalam kelayakan sebelumnya, ia memaparkan rencana kebijakan bertajuk ”Menjadi Bank Sentral yang Adaptif dan Inovatif”.
Editor:
AUFRIDA WISMI WARASTRI
- Hits: 83
Subcategories
More Articles …
- Kubu Prabowo Berjanji Lanjutkan IKN, Faktor Gibran jadi Alasan
- PAN Sebut Kader Selebritas Siap Dukung Zita Anjani di Pilgub Jakarta
- Dengar Ahmad Luthfi Jadi Irjen Kemendag, Dewan Pakar PAN: Kalau Terjadi Tak Bisa Maju Cagub
- TKN: Prabowo Akan Genjot Pendapatan Negara untuk Biayai Janji Kampanye, dari Makan Gratis hingga IKN
Page 6 of 77
