Reporter: Annisa Febiola

Editor: Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

Minggu, 14 Juli 2024 15:40 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan tetap melanjutkan pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo, menyebut hal ini bukan hanya karena komitmen politik, melainkan pembangunan IKN sudah menjadi perintah undang-undang (UU).

Selama UU tetap berlaku, kata dia, berarti itu perintah yang harus dijalankan. Dia menjelaskan, seluruh program pembangunan akan bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Semua program pembangunan, baik makan bergizi, IKN, swasembada pangan dan energi, penyediaan rumah sakit berkualitas dan sebagainya tentu akan menjadi beban belanja APBN," kata Dradjad saat dihubungi Tempo pada Ahad, 14 Juli 2024.

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan berakhir Oktober 2024. Sementara itu, pemerintahannya masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Misalnya warisan utang pemerintah jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp 800,33 triliun.

Selain itu, proyek IKN juga masih diselimuti ketidakpastian. Progres infrastruktur IKN yang membuat rencana Presiden Jokowi untuk berkantor di IKN mundur, hingga upacara HUT Kemerdekaan RI yang tidak sepenuhnya akan berlangsung di IKN.

Melanjutkan pembangunan IKN ini, kata Dradjad, menjadi satu dari 17 program prioritas Prabowo-Gibran. Seluruh program yang telah dijanjikan Prabowo-Gibran ini akan dijalankan secara bertahap, sesuai kapasitas ruang fiskal yang ada.

Di sisi lain, ruang fiskal akan terus diperbesar melalui peningkatan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB). "Jadi, kuncinya memang penerimaan negara. Jika hal ini beres, urusan yang lain lebih leluasa ditanganinya."

Salah satu program Prabowo-Gibran adalah mendirikan Badan Penerimaan Negara. Badan ini ditargetkan mampu meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB mencapai 23 persen. Mengingat sebagian pembangunan ekonomi perlu dibiayai sebagian dari anggaran pemerintah, sehingga anggaran pemerintah perlu ditingkatkan dari sisi PNBP.

Pemerintahan Prabowo-Gibran juga menyoroti kinerja APBN semester I 2024 yang melemah. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di hadapan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) di Senayan pada Senin, 8 Juli 2024. APBN sudah defisit Rp 77,3 triliun atau setara dengan 0,34 persen dari PDB.

Kemudian, pendapatan negara per Juni 2024 tercatat sebesar Rp 1.320,7 triliun atau turun 6,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. "Itu adalah 47,1 persen dari target tahun ini Rp 2.802,3 triliun. Pendapatan negara semester I ini dibandingkan semester I tahun lalu yang Rp 1.407,9 triliun, berarti mengalami penurunan 6,2 persen," tutur Sri Mulyani dalam rapat.

Berdasarkan data yang dia paparkan, penerimaan pendapatan negara dari pajak turun paling dalam, yakni 7,9 persen dibandingkan tahun lalu. Penerimaan pajak semester I 2024 hanya Rp 893,8 triliun, sedangkan semester I 2023 sebesar Rp 970,2 triliun.

Pendapatan negara dari sisi kepabeanan dan cukai hingga Juni 2024 tercatat sebesar Rp 134,2 triliun. Angka ini turun 0,9 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023, yakni sebesar Rp 135,4 triliun.

Di samping itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga turun sebesar 4,5 persen. Pada semester I 2024, realisasi PNBP tercatat Rp 288,4 triliun, sedangkan pada periode yang sama tahun 2023 mencapai Rp 302,1 triliun. "Seluruh komponen penerimaan perpajakan dan PNBP, semuanya mengalami kontraksi."

Namun di sisi lain, realisasi belanja negara per semester I 2024 mencapai Rp 1.398 triliun. Belanja negara naik 11,3 persen dibandingkan semester I 2023 yang hanya Rp 1.255,7 triliun atau 40,3 persen dari total anggaran.

Data-data tersebut, kata Dradjad menjadi peringatan dini bagi pemerintahan baru. "Apalagi dengan melesetnya kinerja APBN 2024, itu adalah peringatan dini bagi pemerintahan Presiden Prabowo, yaitu peringatan akan semakin beratnya tekanan fiskal," tuturnya.

Dia menyebut, tekanan tersebut harus dilawan melalui terobosan penerimaan negara agar tidak mengganggu stabilitas fiskal dan ekonomi makro pada tahun 2025. Terobosan itu harus terjadi pada dua sumber penerimaan, baik sistemik maupun ad hoc. "Keduanya berlaku pada pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), PNBP, bea dan cukai."

Sejak tahun 2022 hingga 2023, Presiden Jokowi telah mengucurkan Rp 32,5 triliun anggaran negara untuk membangun IKN. Jokowi kembali mengalokasikan belanja senilai Rp 39,8 triliun pada tahun ini. Dengan demikian, anggaran negara yang telah mengalir untuk pembangunan IKN sebesar Rp 71,8 triliun.

https://bisnis.tempo.co/read/1891264/pemerintahan-prabowo-akan-tetap-lanjutkan-pembangunan-ikn-ini-sebabnya

Reporter: Ilona Estherina

Editor: Grace gandhi

Kamis, 11 Juli 2024 12:19 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN meleset dari target. Sampai akhir 2024, defisit diperkirakan akan berada pada level 2,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB atau melebar dari target 2,29 persen terhadap PDB.

Bendahara Negara itu mencatat pada paruh awal 2024, pendapatan negara terkontraksi 6,2 persen dibanding periode yang sama tahun lalu atau year on year (yoy). Sementara belanja negara meningkat 11,3 persen yoy.

Ekonom sekaligus anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan sudah memperkirakan kinerja fiskal akan meleset. Di sisi belanja negara terjadi pembengkakan. “Ada efek akhir masa jabatan, di mana belanja membengkak karena pemerintah mengejar target capaian pembangunan seperti IKN,” kata dia kepada Tempo, Rabu 10 Juli 2024.

Penerimaan juga merosot, menurut dia, disebabkan kondisi makro Indonesia terlalu mudah terganggu oleh apa yang diputuskan bank sentral Amerika atau The Fed. Terganggunya pun dalam skala yang tidak bisa diabaikan, yang ujungnya menurunkan kinerja perolehan negara dari perpajakan hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP). “Sekaligus menaikkan cost of money pembiayaan APBN,” ujarnya.

Drajad berujar kinerja APBN 2024 ini menjadi peringatan dini bagi pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto. Tekanan fiskal pada akhir tahun ini dan 2025 atau di masa transisi pemerintahan diyakini akan lebih berat.

Untuk menjaga defisit bukan hanya pada posisi 3 persen tapi stabil dan lebih rendah, tekanan tersebut perlu diatasi dengan beberapa pendekatan. Belanja negara, menurut dia, harus dibuat rasional dan bijak. Program presiden dan wakil terpilih bersifat ekspansionari atau luas dan menyasar pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan stimulus-stimulus. “Ini harus dibuat bertahap sesuai ruang fiskal yang ada,” ujarnya.

Selanjutnya, ruang fiskal, Drajad mengatakan, harus selalu diperbesar dengan melakukan terobosan penerimaan negara pada dua sumber penerimaan secara sistemik dan ad hoc. "Ini berlaku pada PPN, PPh, PNBP, bea dan cukai," katanya.

Ia menyarankan sebaiknya jangan mengandalkan pembiayaan utang karena biaya dana yang akan dikeluarkan cenderung meningkat. Selain itu, beban pembayaran pokok dan bunga utang tahun 2025 dan selanjutnya sangat besar. Untuk tahun depan, pemerintah menanggung beban utang jatuh tempo sekitar Rp 800 triliun.

Adapun program makan bergizi gratis dan pembangunan ibu kota baru atau IKN diyakini akan tetap berjalan beriringan. “Tapi tahapannya disesuaikan dengan ruang fiskal,” ujar Drajad.

https://bisnis.tempo.co/read/1890088/defisit-apbn-meleset-dari-target-drajad-wibowo-efek-akhir-masa-jabatan

Guru Besar FISIP UGM Wahyudi menilai menarik ”fit and proper test” bagi calon menteri karena ada menteri tak kompeten.

Oleh: NIKOLAUS HARBOWO

6 Juli 2024 09:00 WIB

Gagasan mengenai uji kelayakan dan kepatutan untuk menentukan menteri yang bakal duduk di kabinet tentu menarik dipertimbangkan. Namun, juga harus jelas mengenai format pengujiannya. Terlepas dari itu, sebenarnya hal yang terpenting ialah proses penunjukannya, yaitu harus didasari kriteria yang obyektif. Dengan begitu, mereka yang terpilih benar-benar akan kompeten, responsif, dan bertanggung jawab pada kepentingan rakyat.

Usulan agar ada uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dalam menentukan menteri di pemerintahan mendatang ini dilontarkan oleh politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Effendi Simbolon. Menurut dia, uji kelayakan dan kepatutan ini dibutuhkan agar mereka yang duduk sebagai menteri memang berkompeten dan profesional, bukan sekadar bagi-bagi jabatan.

Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Wahyudi Kumorotomo saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (5/7/2024), mengatakan, ide tersebut menarik untuk dipertimbangkan.

Jika uji kelayakan dan kepatutan dilakukan secara serius oleh pemerintahan mendatang, Indonesia akan memperoleh sosok menteri yang kompeten, responsif, dan bertanggung jawab pada kepentingan rakyat.

”Publik saat ini memang melihat bahwa banyak menteri yang duduk di kabinet kurang sesuai dengan keahlian dan kompetensinya,” ujar Wahyudi.

Tak melakukan apa-apa dan tak mundur

Contohnya, ketika bangsa Indonesia sedang prihatin dengan peretasan Pusat Data Nasional (PDN) yang mengakibatkan 282 simpul layanan publik lumpuh dan banyak pekerjaan untuk pemulihan data, justru Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian serta Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi seakan tidak melakukan apa-apa.

Dalam situasi itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan memutuskan mundur dari jabatannya sebagai wujud tanggung jawab atas kasus ini. Sementara Budi Arie berkelit sana-sini, menyalahkan banyak pihak, dan terakhir masih sempat-sempatnya datang ke Aceh untuk mendukung salah satu calon gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

”Ini hanya sebagian contoh kecil karena ada banyak menteri lain yang dipasang semata-mata untuk mengakomodir kepentingan politik saja,” ucap Wahyudi.

Namun, lanjut Wahyudi, jika akan dilakukan uji kelayakan dan kepatutan, masalahnya adalah bagaimana formatnya, siapa yang harus melakukan, dan bagaimana cara menjamin pengangkatan menteri nanti didasarkan pada proses fit and proper test yang obyektif.

Jika akan dilakukan uji kelayakan dan kepatutan, masalahnya adalah bagaimana formatnya, siapa yang harus melakukan, dan bagaimana cara menjamin pengangkatan menteri nanti didasarkan pada proses fit and proper test yang obyektif.

Dalam sistem presidensial, patut dipahami bahwa penunjukan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Namun, proses yang terjadi belakangan ini sudah mengisyaratkan kecenderungan bahwa penunjukan oleh presiden tidak lagi didasarkan pada kriteria kompetensi yang obyektif.

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat telah menyepakati untuk merevisi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kini, jumlah kementerian tidak dibatasi, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan presiden.

Sebagian analis, lanjut Wahyudi, sebenarnya telah berpendapat bahwa jumlah 34 menteri sebagaimana diatur sebelumnya dalam UU Kementerian Negara sudah terlalu banyak jika dibandingkan dengan jumlah menteri di negara-negara maju. Namun, jika seandainya nanti jumlah menteri diperbanyak hingga 40, serta ditambah begitu banyak jabatan wakil menteri, bisa dipastikan kompetensi dari para anggota kabinet tidak lagi menjadi dasar penunjukan.

Jika seandainya nanti jumlah menteri diperbanyak hingga 40, serta ditambah begitu banyak jabatan wakil menteri, bisa dipastikan kompetensi dari para anggota kabinet tidak lagi menjadi dasar penunjukan.

Wahyudi pun menegaskan bahwa kuncinya sebenarnya bukan pada perlu tidaknya fit and proper test, melainkan sejauh mana penunjukan menteri-menteri nanti sesuai dengan keahlian dan kompetensinya. Presiden tentu sudah bisa melihat semua ini dengan jelas.

”Jika proses penyusunan kabinet tidak ditentukan melalui politik 'dagang sapi', bagi-bagi kekuasaan, 'politik balas jasa', atau upaya untuk mematikan oposisi di parlemen, semestinya mudah diperoleh sosok menteri yang profesional dan memiliki kemampuan merumuskan kebijakan publik yang bermanfaat buat rakyat,” ujar Wahyudi.

Pertaruhan ”legacy” Prabowo

Dihubungi secara terpisah, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menghargai usulan fit and proper test yang disampaikan Effendi Simbolon. Sebagai sebuah aspirasi, hal tersebut boleh-boleh saja.

Apa pun itu bentuknya, mau " fit and proper test", mau konfirmasi ke lembaga-lembaga, itu adalah kewenangan dari presiden dan tentunya dijamin oleh undang-undang.

Namun, ia menegaskan bahwa penentuan kabinet mendatang merupakan hak prerogatif presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto. ”Karena itu, apa pun itu bentuknya, mau fit and proper test, mau konfirmasi ke lembaga-lembaga, itu adalah kewenangan dari presiden dan tentunya dijamin oleh undang-undang,” ujarnya.

Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo berpandangan, sejauh ini tidak ada dasar hukum yang mengatur mengenai fit and proper testuntuk para calon menteri. Pejabat eksekutif setingkat menteri, seperti Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), harus melalui fit and proper test di DPR karena UU tentang TNI, Polri, dan Intelijen Negara secara spesifik mengatur demikian.

”Untuk menteri yang lain, tidak ada aturannya sehingga 100 persen menjadi hak prerogatif presiden,” ucap Dradjad.

Terlepas dari itu, ia meyakini, presiden terpilih Prabowo akan sangat teliti memilih menteri-menterinya. Prabowo dipastikan mengecek latar belakang, integritas, kapasitas, dan akseptabilitas para calon menterinya dengan sangat ketat.

”Rakyat sudah memilih Pak Prabowo. Percayakan soal menteri ke beliau karena beliau akan menyeleksi dengan ketat,” ucap Dradjad.

Ia menyadari, hal tersebut juga menjadi tantangan bagi partai politik, apakah akan mengusulkan kader yang kompeten di bidangnya atau tidak. Jika parpol tidak melakukan itu, belum tentu Prabowo menyetujui nama yang diusulkan.

”Jangan lupa, Pak Prabowo itu komandan operasi tempur. Komandan seperti ini biasanya sangat selektif memilih anggota pasukannya. Salah pilih, nyawa anggota jadi taruhan. Dengan kabinet, juga sama. Salah pilih, nasib bangsa menjadi taruhan. Legacy Pak Prabowo juga dipertaruhkan, sementara beliau sudah 20 tahun menyiapkan diri,” tuturnya.

Bahkan, lanjut Dradjad, seandainya parpol menekan Prabowo dengan kekuatan di DPR untuk bisa mendapatkan jatah menteri, nanti ini akan berdampak negatif pada parpol itu sendiri. Misalkan, menterinya bakal ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kinerja menterinya akan jeblok.

Maukah Anda, hai politisi?

Editor:

SUHARTONO

https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/07/05/usulan-fit-and-proper-test-untuk-calon-menteri-menarik-dipertimbangkan

Reporter: Savero Aristia Wienanto

Editor: Ninis Chairunnisa

Selasa, 2 Juli 2024 16:43 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional atau PAN Dradjad H. Wibowo angkat bicara soal peluang mantan Panglima TNI Andika Perkasa maju di Pemilihan Gubernur Jawa Tengah atau Pilgub Jateng. Dradjad menyebut PAN beserta Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengakui kapabilitas Andika sebagai calon gubernur.

"Harus diakui, menjadi cagub di DKI atau Jateng, dia akan menjadi pesaing yang sangat tangguh bagi siapa pun," kata Dradjad dalam pesan tertulisnya kepada Tempo melalui aplikasi WhatsApp, Selasa, 2 Juli 2024.

Adapun Andika Perkasa dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) digadang-gadang akan menjadi penantang Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi yang diusung oleh KIM.

Dradjad juga menyebut bahwa KIM tak meremehkan pengaruh Andika untuk maju di Pilgub Jateng. "Sekarang elektabilitasnya (Andika) memang belum terlihat. Tapi begitu maju, elektabilitasnya berpotensi naik cepat," ujarnya.

Meski begitu, Dradjad mengatakan KIM memiliki keunggulan dalam mengusung Ahmad Luthfi. Menurut dia, sosialisasi Ahmad Luthfi yang lebih awal membuat elektabilitasnya terlanjur tinggi karena lebih dikenal masyarakat.

"Waktu adalah faktor yang sulit dikalahkan. Time is on our side," kata Drajad.

Saat ditanya soal siapa calon wakil gubernur yang akan mendampingi Luthfi, Dradjad enggan menjawab. Namun, dia menegaskan bahwa KIM tetap mengedepankan strategi yang lebih komprehensif untuk memenangkan Ahmad Luthfi. "Tapi kita tunggu saja siapa cagub pesaingnya nanti," kata dia.

Juru bicara PDIP Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim sebelumnya menilai Andika Perkasa akan lebih unggul jika maju di Pilgub Jateng melawan Ahmad Luthfi. Meski PDIP belum menggelar survei untuk mengukur elektabilitas, Chico optimistis Andika akan lebih unggul jika menghadapi Luthfi.

"Kalau dilihat dari segi CV (curriculum vitae) tentu Jenderal Andika yang pernah menjadi Panglima TNI lebih unggul," kata Chico dalam pesan tertulisnya kepada Tempo melalui aplikasi WhatsApp, Senin, 1 Juli 2024.

Walau begitu, Chico menegaskan Andika belum resmi diusung partainya dan mengingat masih ada kader lain PDIP yang dipertimbangkan.

Adapun sederet sosok lain yang juga dikabarkan akan maju di Pilgub Jateng meliput Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, dan Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto.

"Semua tokoh punya kelebihannya masing-masing. Unggul di satu sisi, tapi bisa tidak unggul di bidang lain," kata Chico.

Chico menjelaskan nama-nama yang masuk dalam radar PDIP untuk maju bakal calon gubernur Jateng memiliki potensi yang seimbang untuk sama-sama dipilih. Dia menyebut bahwa meski Puan, Bambang, dan Utut sudah pernah menjadi anggota DPR, mereka tetap berpeluang maju di Pilgub Jateng. "Sama besarnya peluangnya. Kami tidak melihat dari sisi itu," ujarnya.

https://nasional.tempo.co/read/1886567/pan-sebut-andika-perkasa-bisa-jadi-pesaing-tangguh-jika-maju-pilgub-jateng-atau-jakarta