BISNIS.COM,08 Jan 2024, 18:17 WIB

Penulis: Rizqi Rajendra

Bisnis.com, JAKARTA - Pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Gibran berencana akan meningkatkan fungsi intelijen dari regulator di pasar modal. Pasalnya, saat ini banyak terjadi kasus di pasar modal yang berpotensi merugikan investor, salah satunya yakni aksi menggoreng saham.

Tim Ekonomi Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengatakan, perlu adanya penguatan fungsi intelijen pasar modal yang perlu ditekankan dalam peta jalan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Di OJK itu ada fungsi intelijen, untuk menggali informasi dari waktu ngopi-ngopi atau mengobrol dengan emiten atau bank-bank tertentu. Nah, dari informasi itu akan ketahuan jika ada hal-hal yang kira-kira akan berbahaya bagi investor," ujar Drajad dalam Dialog Arah Kebijakan Investasi dan Pasar Modal 2024-2029, Senin, (8/1/2024).

Nantinya, salah satu peran intelijen di pasar modal itu untuk mencegah aksi goreng saham yang akan menimbulkan kerugian bagi para investor saham.

"Iya, termasuk aksi goreng saham. Karena itu termasuk penyakit kolesterol di pasar modal," kata dia.

Lebih lanjut dia menjelaskan, peran intelijen yang dimaksud bukanlah seperti yang dilakukan oleh BIN, Intelkampolri, maupun KPK, melainkan fungsi intelijen dalam ranah ekonomi sesuai kewenangan OJK yang menurutnya masih lemah.

Drajad yang sempat menjabat sebagai Ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan Badan Intelijen Negara (DISK BIN) periode 2014-2015 mengatakan, dirinya pernah memberikan pelatihan intelijen di pasar modal untuk para regulator seperti OJK maupun Bank Indonesia (BI).

"Waktu saya di BIN, itu kami pernah membahas untuk bagaimana melatih teman-teman di OJK maupun di BI, dengan fungsi-fungsi intelijen yang bisa mereka lakukan dalam kewenangan mereka, tanpa harus melangkahi, masuk ke wilayah kewenangan badan-badan atau lembaga-lembaga intelijen," katanya.

Dia pun mencontohkan di negara maju juga terdapat peran regulator pasar modal yang berperan dalam perlindungan investor. Misalnya, di Amerika Serikat terdapat Securities and Exchange Commission (SEC) dan Consumer Financial Protection Bureau (CFPB).

Sementara di Indonesia, sejatinya juga sudah ada peran penyidik OJK yang berwenang memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan sebelum dan saat tahap penyidikan.

Namun menurutnya, perlu adanya peran intelijen di pasar modal sebagai upaya preventif agar tidak terjadi kasus-kasus atau pelanggaran pidana di pasar modal, sebelum ke tahap penyidikan OJK.

"Kalau penyidik OJK itu kan setelah ada laporan atau kasus, baru dilakukan penyidikan. Itu bagus dan tetap harus dijalankan. Tapi, ini adalah peran-peran sebelum ada penyidikan. Jadi intelijen itu lebih ke penyelidikan," pungkasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan keterangan OJK, sepanjang 2023 OJK telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di pasar modal kepada 110 pihak yang terdiri dari sanksi administratif berupa denda sebesar Rp65.70 miliar, 9 pencabutan izin, 1 pembekuan izin, 49 perintah tertulis, dan 23 peringatan tertulis.

Selain itu, OJK juga mengenakan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan dengan nilai sebesar Rp15,74 miliar kepada 350 pelaku jasa keuangan di pasar modal dan 5 peringatan tertulis atas keterlambatan penyampaian laporan.

https://m.bisnis.com/amp/read/20240108/7/1730450/cegah-aksi-goreng-saham-prabowo-gibran-usulkan-bentuk-intelijen-pasar-modal

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance

Senin, 08 Jan 2024 17:48 WIB

Jakarta - Tim Ekonomi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo mengatakan ada sumber-sumber penerimaan negara yang selama ini tidak dikumpulkan. Hal itu disampaikannya saat bicara mengenai pembiayaan program yang diusung.

Bahkan, ia mengaku pernah melakukan uji coba dan hasilnya dalam 30 menit uang negara sebanyak Rp 400 miliar terkumpul.

"Sumber-sumber penerimaan negara yang selama ini tidak dikumpulkan dan ini saya nggak omon-omon. Ini riil pengalaman saya sewaktu saya di kantor yang satu itu," katanya Dialog Arah Kebijakan Investasi dan Pasar Modal 2024-2029, di Jakarta, Senin (8/1/2024)

"Dan saya melakukan sendiri kita uji coba dalam waktu 30 menit uang negara Rp 400 miliar terkumpul. Ada beberapa sumber penerimaan yang bisa kita gali di sana," tambahnya.

Pihaknya juga memastikan tidak menaikkan tarif pajak PPh dan PPN kecuali yang telah diumumkan. "Ini menekan risiko crowding out antara belanja negara dengan comsumption dan investment," katanya.

Saat dikonfirmasi, penerimaan negara yang kilat itu berasal dari kasus yang telah inkrah. Namun, ia tak menyebut kasus itu secara detil.

"Dari kasus yang sudah inkrah, kita lakukan satu kegiatan khusus yang tadinya nggak bayar akhirnya mau bayar," katanya.

(acd/ara)

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7131037/tim-prabowo-gibran-ungkap-ada-sumber-duit-negara-kilat-30-menit-rp-400-m

CNN Indonesia

Senin, 08 Jan 2024 17:00 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajat Wibowo mengklaim pihaknya memiliki sejumlah program yang akan didanai dari sumber penerimaan negara baru senilai Rp400 miliar.

Drajat mengatakan sudah pernah melakukan uji coba terhadap sumber penerimaan negara tersebut dan terkumpul Rp400 miliar dalam 30 menit.

"Ini real pengalaman saya sewaktu saya di kantor satu itu. Saya melakukannya sendiri kita uji coba dalam 30 menit uang negara Rp400 miliar terkumpul," katanya dalam Dialog Arah Kebijakan Investasi dan Pasar Modal Apindo di Jakarta, Senin (8/1).

Salah satu program yang diusung Prabowo-Gibran adalah makan siang gratis. Ia mengatakan dana program tersebut akan berputar di ekonomi rakyat.

"Peternak ayam dan sapi, katering, jasa pengantaran, semuanya itu akan ikut menikmati," imbuhnya.

Prabowo-Gibran berjanji akan memberikan makan siang dan susu gratis jika terpilih dalam Pilpres 2024. Setidaknya, ada 82,9 juta orang yang menjadi sasarannya. Program itu memerlukan anggaran Rp400 triliun per tahun.

Drajat mengatakan kubunya menemukan empat 'pohon duit' atau sumber pendanaan baru yang bisa membiayai program yang disusun, termasuk makan siang gratis. Dengan begitu keuangan negara tidak akan terbebani.

Menurutnya, sumber pertama didapat melalui revisi satu pasal dari satu aturan yang bisa menambah penerimaan negara hingga ratusan triliun. Bilamana Prabowo-Gibran terpilih menjadi pemimpin Indonesia, maka revisi aturan tersebut akan langsung dieksekusi.

Kedua, dana dari kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Potensi penerimaan negara sekitar Rp90 triliun lebih dari dana-dana yang belum masuk ini.

Ketiga, merombak aturan perpajakan. Salah satunya terkait pajak pertambahan nilai (PPN). Keempat, digitalisasi di berbagai sektor ekstraktif.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240108154919-532-1046801/kubu-prabowo-klaim-ada-sumber-duit-baru-rp400-m-terkumpul-30-menit

Reporter: Antara

Editor: Juli Hantoro

Kamis, 4 Januari 2024 13:45 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Saling sanggah persoalan bantuan sosial atau bansos antara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud dengan Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran masih terjadi. Kali ini anggota TKN Prabowo-Gibran, Dradjad H. Wibowo mempertanyakan kekhawatiran kubu Ganjar soal pendistribusian bansos selama masa kampanye Pemilu 2024.

Dradjad mengatakan, persoalan distribusi bansos selama ini dikoordinasi oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini yang juga merupakan kader PDI Perjuangan, partai yang mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

"Jika tim pasangan calon nomor urut 3 khawatir politisasis dan sebagainya (atas peluncuran bansos), lha, mensosnya kan Mbak Risma, dari PDI Perjuangan," kata politikus Partai Amanat Nasional itu.

Dradjad mengatakan bansos merupakan program pemerintah karena sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, kata dia, penyaluran bansos merupakan kewenangan pihak eksekutif, yaitu Pemerintah.

"Karena itu, masalah berapa besar, di mana disalurkan, kepada siapa dan kapan, itu adalah kewenangan Pemerintah. Jadi, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah untuk memutuskannya," ujar dia.

Polemik soal bansos ini berawal dari pernyataan Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis yang mengusulkan sebaiknya pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres 2024.

Menurut dia, pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai saat membagikan bansos. Menurut Todung, hal ini menguntungkan pasangan calon tertentu.

"Nah sebaiknya, ini usul saya, pejabat pemerintah itu menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," ujar Todung di kawasan Menteng, pada Jumat petang, 29 Desember 2023.

Namun Todung kemarin membantah narasi yang menyebut pihaknya meminta agar menghentikan pemberian bansos sampai Pilpres selesai.

"Saya ingin menegaskan setegas-tegasnya bahwa TPN tidak mengadvokasi penghentian atau penundaan pemberian bansos," kata Todung di Jakarta, Rabu, 3 Januari 2024.

Dia menegaskan TPN Ganjar-Mahfud sangat setuju bahwa bansos harus diteruskan karena rakyat membutuhkannya.

Todung pun menanggapi kampanye Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan yang menyebut seolah-olah bansos adalah dari kantong Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Padahal kata dia, bansos merupakan program yang dananya berasal dari uang masyarakat dan penyalurannya disetujui Pemerintah dan DPR RI.

"Marilah kita bersikap jujur dalam penyaluran bansos ini," kata Todung.

https://nasional.tempo.co/read/1817086/polemik-bansos-tkn-prabowo-gibran-ke-kubu-ganjar-mensos-nya-kan-mbak-risma-dari-pdip