Ahad 10 Jan 2021 05:33 WIB

Red: Joko Sadewo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo disarankan menjalankan putusan PTUN Jakarta, yang membatalkan Keppres tentang pemberhentian tidak hormat anggoa KPAI periode 2017-2022 Sitti Hikmawaty. Sayang jika Presiden Jokowi dibenturkan di pengadilan dengan seorang Komisioner KPAI.

Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad WIbowo menyarankan pemerintah, khususnya Presiden untuk berbesar hati menghormati dan menjalankan keputusan PTUN ini. "Mensesneg dan pejabat-pejabat lain di sekitar Presiden sebaiknya memberikan masukan yang bijak kepada Presiden,” kata Dradjad, Ahad (10/1).

Diungkapkannya, pemerintah memang masih bisa banding dan kasasi. "Tapi untuk apa? Sayang sekali jika Presiden dibenturkan di pengadilan dengan seorang Komisioner KPAI,” kata Dradjad. Rugi waktu, energi dan uang negara. Lebih baik dipakai untuk memperkuat KPAI sehingga benar-benar bermanfaat bagi anak Indonesia.

Kepada Dr Hikmawatty, Dradjad menyarankan ke depannya lebih berhati-hati dalam menjawab wawancara. Pejabat publik memang wajib memastikan sikap, ucapan dan tindakannya itu benar dan pas.

Sebelumnya, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan eks anggota KPAI Dr. Sitti Hikmawatty. Dalam putusannya, PTUN Jakarta meminta Presiden Joko Widodo selaku tergugat untuk mencabut Keppres tentang pemberhentian tidak hormat anggoa KPAI periode 2017-2022 Sitti Hikmawaty.

Putusan dengan perkara nomor: 122/G/2020/PTUN-JKT., yang disampaikan secara elektronik pada tanggal 7 Januari 2020 tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Dr. Sitti Hikmawatty selaku penggugat untuk seluruhnya. Isi Putusan itu di antaranya; 1) Menyatakan batal Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2020, 2) Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan tersebut, 3) Mewajibkan Tergugat merehabilitasi dan memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan,harkat dan martabat seperti semula sebagai anggota KPAI, 4) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara Rp422.000.

Dr. Sitti Hikmawatty yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh Presiden RI (Tergugat) melalui Kepres Nomor: 43/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota KPAI Periode Tahun 2017-2022 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 24 April 2020 atas nama Dr. Sitti Hikmawaty, M.Pd., (sebagai Objek Sengketa) dinyatakan batal oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta yang diketuai oleh Danan Priambada, S.H., M.H., dan Bambang Soebiyantoro, S.H., M.H., serta Akhdiat Sastrodinata, S.H., M.H., masing-masing sebagai anggota.

Link berita : https://www.republika.co.id/berita/qmoun1318/ptun-jakarta-batalkan-keppres-jokowi-dradjad-terima-saja-part1

Sabtu 27 Mar 2021 14:03 WIB

Laporan oleh Agustina Suminar

Dradjad Hari Wibowo Ketua Majelis Pakar Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) menegaskan secara makro kerja sama atau kolaborasi antar tiga kepala daerah yakni Surabaya, Gresik dan Sidoarjo potensinya sangat besar dalam pembangunan. Terutama dalam sektor pembangunan infrastruktur maupun mobilisasi penduduknya.

“Kerjasama THRE3 MAS KADA yakni Surabaya, Gresik, Sidoarjo secara makro memang kelihatannya nggak besar. Tapi kalau mereka bisa melakukan sinkronisasi di beberapa proyek seperti pembangunan jalan, atau kebijakan yang terkait dengan mobilisasi penduduk, itu potensinya sangat besar,” ujar Dradjad saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi webinar “Mewujudkan Jawa Timur basis PAN guna memantik pertumbuhan ekonomi nasional”, Sabtu (27/3/2021).

Untuk itu, kata Dradjad, Pemrov Jawa Timur harus bisa mengkoordinasikan klaster-klaster di daerah lain seperti THRE3 MAS KADA ini. Karena kalau tidak, akan bisa membuat ketimpangan secara ekonomi untuk daerah lain tersebut.

Menurut dia, THRE3 MAS KADA untuk pertumbuhan ekonomi daerahnya sudah paling bagus di Jawa Timur, sehingga Pemrov perlu memperluas klaster-klaster lain untuk pertumbuhan ekonomi.

“Nah, saya kira Pemprov bisa mengkoordinasikan klaster-klaster seperti THRE3 MAS KADA, karena kritik saya ke THRE3 MAS KADA adalah mereka hanya fokus pada tiga daerah yang memang sudah tinggi pertumbuhan ekonominya dan paling bagus di Jawa Timur,” jelasnya.

“Kalau ini tidak diimbangi dengan klaster di daerah lain, maka ketimpangan daerah lain di Jawa Timur akan semakin tinggi,” imbuhnya.

Karena itu, Dradjad minta fraksi PAN di Jawa Timur mendorong supaya klaster kerjasama antar daerah ini bisa lebih sinergis dan lebih bagus lagi, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan.

Hal lainnya, Dradjad juga minta fraksi PAN Jawa Timur menyuarakan agar para pengusaha tidak rebutan proyek pemerintah.

“Kita bisa menyuarakan supaya pengusaha di Jatim itu jangan kita jadikan pengusaha yang rebutan jadi kontraktor atau suplier proyek pemerintah,” tegasnya.

Kata Dradjad, kalau orang didorong untuk menjadi kontraktor atau suplier proyek pemerintah maka daerah tersebut tidak akan maju. Negara atau daerah akan maju jika pengusaha-pengusahanya menjadi inovator-inovator yang membuka pasar baru.

“Percaya saya, tidak ada negara yang maju kalau pengusahanya jadi kontraktor atau suplier pemerintah. Negara itu maju kalau pengusahanya menjadi inovator-inovator yang membuka pasar baru,” pungkas Dradjad.(faz/tin/ipg)

Link Berita : https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2021/pan-thre3-mas-kada-bisa-buat-ketimpangan-klaster-lain-harus-didorong/

Senin 11 Mar 2021 09:39 WIB

Red: Joko Sadewo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo menyarankan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim agar belajar dari kasus banyaknya anak-anak Indonesia yang lupa hafalan Pancasila. Hal ini terkait dengan tidak dicantumkannya frasa agama dalam Visi Pendidikan 2035 yang disusun dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional.

Kata Pancasila terdapat di banyak dokumen, meski demikian pendidikan Pancasila tidak seintensif dulu lagi. Akibatnya, kata Dradjad, banyak anak-anak yang tidak hafal Pancasila. “Karena Mendikbud sekarang senang sains dan komputer, yang beri analogi yang terkait matematika,” kata Dradjad, kepada Republika.co.id, Kamis (11/3).

Sulit bagi seseorang bosa menyesaikan solusi-solusi untuk persamaan integral kalau sudah lupa rums-rumus integral. “Tidak mungkin, Ia harus menghafal rumus-rumus integral, kemudia berlatih lagi. Baru dia bisa mengerjakan,” kata Dradjad.

Kalay orang tidak hafal Pancasila, kata Dradjad, bagaimana bisa mengamalkan Pancasila dengan konsisten. Tentu bukan Pancasila saja, Pembukaan UUD 1945, juga banyak yang sudah tidak hafal.

“Kalau Pancasila saja yang masih banyak terdapat di dokumen saja seperti itu, bagaimana kalau agama tidak ada lagi dalam pendidikan?” ungkap ekonom senior Indef ini.

Dradjad mengingatkan kalau hal ini sangat berbahaya bagi keimanan dan akhlak mulia dari anak-anak Indonesia. Dicontohkannya, bagaimana mereka bisa mengerti iman dan taqwa kalau tidak ada pendidikan agama.

“Ini jelas melanggar pasal 31 UUD 1945 ayat 3, bunyinya pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia,” ungkapnya.

Sistem pendidikan Indonesia harus meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia. Kalau agama dihilangkan dari visi pendidikan, kata Dradjad, bagaimana anak-anak Indonesia bisa belajar beriman dan bertaqwa.

Apa yang dipersiapkan Mendikbud, menurut Dradjad, berpotensi menjerumuskan Presiden Jokowi, karena berpotensi menimbulkan kegaduhan konstitusional. Dijelaskannya, pasal 31 memerintahkan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia.

“Jelas ini (penghilangan frasa agama) jelas bertentangan dengan Pasal 31 ayat 3. Sehingga kalau diteruskan, saya khawatir nanti akan muncul kegaduhan konstitusional, yang akan membuat repot semua,” kata Dradjad.

Dengan begitu, Dradjad menyarankan, Kemendikbud agar memasukan kata agama dalam Visi Pendidikan 2035. Sehingga tidak berbahaya bagi keimana dan ketaqwaan anak Indonesia, dan tidak menjerumuskan presiden dalam kegaduhan konstitusional.

Link berita : https://republika.co.id/berita/qpsa13318/frasa-agama-dradjad-mendikbud-berpotensi-jerumuskan-jokowi