Selasa, 27 Februari 2024 13:48 WIB

Penulis: Reynas Abdila

Editor: Hendra Gunawan

TRIBUNNEWS.COM. JAKARTA - Pemerintah telah menerbitkan revisi regulasi terkait Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap.

Pada tanggal 29 Januari 2024, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah meneken Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 2 Tahun 2024 tentang PLTS Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU).

Beleid itu menggantikan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang PLTS Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang IUPTL untuk Kepentingan Umum.

Ekonom senior sekaligus pembina Sustainable Development Indonesia (SDI) Dradjad Wibowo turut mengkritisi Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024.

“Permen tersebut berpotensi menghambat transisi ke energi surya,” kata Dradjad dikonfirmasi Tribun, Selasa (27/2/2024).

Menurutnya, biaya pemakaian energi surya berisiko lebih mahal, birokrasinya lebih panjang.

“Tidak sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk mempercepat capaian Indonesia menuju NZE (Net Zero Emission),” tukasnya.

Dradjad berpandangan Permen 2/2024 itu cerminan paradigma lama, memberi proteksi berlebihan terhadap PLN.

Seharusnya KemenESDM justru mendorong PLN menggenjot sumber EBT bagi pembangkitnya.

“Bukan malah menerbitkan permen yang merugikan PLTS Atap,” ujarnya.

Seperti diketahui m terbitnya Revisi Permen tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa skema jual beli listrik dari pemasangan PLTS Atap, sudah tidak bisa dilakukan oleh pengguna PLTS Atap.

Walau demikian, pemerintah akan memberikan insentif untuk menarik pemasangan PLTS Atap.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 13 dalam Permen, yang berisikan bahwa kelebihan energi listrik dari sistem PLTS Atap yang masuk ke jaringan pemegang IUPTLU tidak diperhitungkan ke dalam penentuan jumlah tagihan listrik pelanggan PTLS atap.

"Kan tidak ada ekspor impor (listrik), tapi kita tetap ada insentifnya. Jadi konsumen yang pasang PLTS Atap itu tidak kena charge, kan ada biaya sandar dan sebagainya.

Nah di dalam itu tidak ada, itu sebagai insentif," ujarnya.

Namun, dalam beleid tersebut Pasal 47 tercantum bahwa bagi sistem PLTS Atap yang telah beroperasi dan terhubung ke jaringan pemegang IUPTLU, ekspor impor listrik dinyatakan tetap berlaku selama 10 tahun sejak mendapatkan persetujuan dari pemegang IUPTLU.

Selain itu, pelanggan PLTS Atap yang telah mendapatkan persetujuan dari pemegang IUPTLU namun belum beroperasi sebelum Permen ini berlaku, mekanisme perhitungan ekspor impor listrik dan ketentuan biaya kapasitasnya tetap berlaku selama 10 tahun sejak mendapatkan persetujuan dari pemegang IUPTLU.

Lebih lanjut Dadan menyebutkan dalam Permen anyar tersebut akan menerapkan sistem kuota, mengingat PT. PLN (Persero) harus menjamin kualitas listrik tetap andal untuk disalurkan kepada masyarakat dan industri.

"PLN juga punya keterbatasan dari sisi menerima listrik dari PLTS Atap. Misalnya sekarang mendung, padahal PLN menghitung ini ada listrik plts atap, di satu sisi harus menyediakan listrik yang harus siap salur, di sisi lain tetap harus menyalurkan listrik yang berkualitas," imbuh Dadan.

Sistem kuota tersebut termaktub dalam Pasal 7-11, dimana kuota pengembangan sistem PLTS Atap disusun oleh pemegang IUPTLU dengan mempertimbangkan arah kebijakan energi nasional, rencana dan realisasi rencana usaha penyediaan tenaga listrik.

Serta keandalan sistem tenaga listrik sesuai dengan ketentuan dalam aturan jaringan sistem tenaga listrik (grid code) pemegang IUPTLU untuk jangka waktu 5 tahun yang dirincikan per tahun.

https://m.tribunnews.com/amp/bisnis/2024/02/27/pemerintah-revisi-regulasi-plts-atap-ekonom-berpotensi-menghambat-transisi-ke-energi-surya?page=2

Permen tersebut berpotensi menghambat transisi ke energi surya.

Red: Joko Sadewo

Selasa 27 Feb 2024 11:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekonomi senior INDEF, yang juga pembina Sustainable Development Indonesia (SDI), Dradjad Wibowo, kurang setuju dengan langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  yang mengeluarkan Permen ESDM No 2 tahun 2024.  Permen ini dinilai tidak sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk mempercepat net zero emission (NZE).

Permen ESDM No 2 tahun 2024 ini berisi tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atas yang terhubung dengan jaringan listrik pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU).  Di dalamnya ada sejumlah aturan yang direvisi, di antaranya eksor-impor energi listrik dan penghapusan batasan kapasitas.

Dikatakan Dradjad, Permen tersebut berpotensi menghambat transisi ke energi surya. Biaya pemakaian energi surya berisiko lebih mahal, birokrasinya lebih panjang. “Tidak sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk mempercepat capaian Indonesia menuju NZE,” kata Dradjad, Senin (27/2/2024).

Menurut Dradjad, seharusnya Kementerian ESDM justru mendorong PLN menggenjot sumber EBT bagi pembangkitnya. Bukan malah menerbitkan permen yang merugikan PLTS Atap.

https://ekonomi.republika.co.id/berita/s9hxvo318/dradjad-menilai-permen-plts-atap-menghambat-nze

Menurut Bank Dunia selama 2024 dan berlanjut 2025 harga beras diperkirakan akan naik.

Red: Agus raharjo

Senin 26 Feb 2024 14:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekonomi senior INDEF, Dradjad Wibowo, menilai, narasi yang menyebut harga beras naik karena bantuan sosial (bansos) adalah salah dan menyesatkan. Menurut Dradjad, harga beras dunia memang sedang naik tinggi.

“Salah, karena bertentangan dengan teori baku. Jika bansos membuat harga beras naik, berarti bansos menggeser kurva permintaan ke kanan,” kata Dradjad, dalam keterangan, Senin (26/2/2024).

Dradjad menambahkan, fakta lainnya adalah rakyat penerima bansos selama ini mengonsumsi beras dalam jumlah tertentu. Bedanya, tanpa bansos, mereka membeli beras dari kantong sendiri. Dengan bansos, uangnya utuh atau dibelanjakan barang dan jasa lain. Kuantitas berasnya relatif tidak berubah banyak.

“Jadi yang bergeser akibat bansos adalah pendapatan disposable rakyat. Bukan kurva permintaan beras. Jika permintaan beras tidak bergeser, cateris paribus, harga tidak berubah. Jadi narasi itu bertentangan dng teori,” ujar Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Dradjad mengatakan narasi harga beras naik akibat bansos menyesatkan karena tidak berbasis data. Faktanya harga beras dunia memang sedang naik tinggi. “Mari lihat data Organisasi Pangan dan Pertanian PBB yaitu FAO. Mereka mempunyai indeks harga beras yang disebut FARPI, atau the FAO All Rice Price Index,” ujar dia.

Dijelaskannya, pada Januari 2024 angka FARPI adalah 142,8. Bulan Januari 2023 angkanya 126,4. Artinya, harga beras dunia secara rerata naik 13 persen selama Januari 2023-Januari 2024. FARPI Januari 2024 itu bahkan tertinggi sejak 2008.

“Selama 2024 harga beras dunia diperkirakan akan naik 6 persen menurut Bank Dunia. Bahkan, kenaikan ini akan berlanjut hingga awal 2025,” kata Dradjad yang juga pembina Sustainable Development Indonesia (SDI).

Kenaikan drastis ini, menurut Dradjad, dipicu beberapa faktor. Pertama, larangan ekspor beras varietas non-basmati oleh India per 21 Juli 2023. Larangan ini ditambah dengan restriksi ekspor lain yaitu penerapan harga dasar ekspor 950 dolar AS per metrik ton (MT) terhadap beras basmati dan 20 persen tarif terhadap ekspor beras setengah matang.

India merupakan eksportir beras terbesar dunia dengan menguasai lebih dari 40 persen pasar. India bahkan menyalip Thailand sebagai eksportir terbesar mulai 2011. Restriksi ekspor India membuat 9 juta MT beras menghilang dari pasar global sehingga harga melonjak.

Kedua, lanjut Dradjad, terjadi El Nino sehingga produksi beras di berbagai negara anjlok. S&P memperkirakan produksi India turun dari 135,5 juta MT tahun lalu menjadi 128 juta MT. Pemerintah Thailand memroyeksikan penurunan produksi 6 persen selama 2023-2024.

Dengan demikian, kata Dradjad, wajar jika harga beras di Indonesia juga melonjak. Untuk mengurangi dampak buruk kenaikan beras ini bagi rakyat, pemerintah perlu segera menggelontor pasar dengan cadangan beras Bulog. Operasi pasar ini bisa mengurangi skala kenaikan harga.

Hal inilah, menurut Dradjad, yang membuat Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendorong masyarakat beralih ke beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yaitu beras Bulog. Mendag juga menyebut stok aman karena Bulog memilik cadangan 1,5 juta ton, dan sudah mengimpor 4 juta ton serta on going 2 juta ton.

Menko Perekonomian Airlangga dan Mendag Zulkifli juga sudah meminta penyaluran beras Bulog dipercepat dan diperbanyak. Gerak cepat Bulog ini sangat penting bagi rakyat banyak, selain untuk mementahkan pelintiran politik yang mengarah fitnah.

https://news.republika.co.id/berita/s9gctd436/ekonom-indef-harga-beras-naik-karena-bansos-adalah-narasi-menyesatkan

Jumat, 23 Februari 2024 13:24 WIB

Penulis: Reynas Abdila

Editor: Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dradjad Wibowo menyampaikan pembentukan kementerian baru bukan hal yang sederhana.

Hal itu menanggapi pernyataan Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko terkait program makan siang dan susu gratis.

“Budiman mengatakan mungkin, artinya bisa dibentuk kementerian baru, bisa juga tidak. Tentu nanti akan diputuskan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran setelah dilantik,” kata Dradjad kepada Tribun Network, Jumat (23/2/2024).

Pembentukan kementerian baru sebuah keniscayaan sebab ada ketentuan Pasal 4, 5, 6, 13, 15 UU 39/2008 tentang Kementerian Negara yang harus ditaati.

Jika dibentuk kementerian, perlu waktu cukup panjang untuk memprosesnya.

“Kebetulan saya dulu anggota pansus penyusunan UU ini, jadi lumayan hafal isinya,” ucap Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran ini.

Terlebih, program makan siang dan susu gratis itu bukan sebuah nomenklatur urusan pemerintahan yang diatur oleh Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5.

Konsekuensinya, bisa nanti muncul uji materi atau gugatan hukum lain jika UU 39/2008 tidak direvisi.

Tapi jika direvisi, prosesnya sudah makan waktu meski seandainya memakai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

“Belum lagi pasal-pasal lain yang saya sebut di atas, termasuk pembatasan jumlah kementerian sebanyak maksimal 34 sbgmn ditetapkan dalam Pasal 15,” ungkap Dradjad.

Menurutnya, pembentukan kementerian baru dimungkinkan hanya prosesnya jauh lebih lama.

Apabil ingin segera menjalankan program ini, yang lebih cepat adalah dimasukkan ke dalam program salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang ada.

“Jika Kemenko, prosesnya bisa lebih cepat namun perlu pertimbangan matang, kementerian urusan apa saja yg dimasukkan ke dalam kementerian baru,” tukas Ketua Dewan Pakar PAN tersebut.

Dradjad mengingatkan agar pemerintah tidak kebanyakan Kemenko yang nantinya justru kontraproduktif bagi koordinasi.

“Apa-apa yg terlalu banyak atau terlalu sedikit itu biasanya tidak maksimal hasilnya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Calon presiden dan wakil presiden 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berencana membentuk Kementerian Koordinator baru khusus untuk mengurus program makan siang dan susu gratis

Itu merupakan janji mereka saat kampanye pilpres.

Kemungkinan membuat Kemenko baru untuk program itu diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko.

Budiman menjelaskan program makan siang gratis memerlukan pendekatan khusus sehingga diperlukan Kemenko khusus menanganinya.

Menurut Budiman wacana ini akan terus bergulir, namun jika tidak memungkinkan maka penanganannya akan diserahkan ke Kemenko yang sudah ada.

"Memerlukan pendekatan khusus untuk agar terlaksana, maka tidak tertutup kemungkinan dibentuk kemenko khusus untuk program ini," katanya.

Budiman menegaskan makan siang dan susu gratis harus segera dilaksanakan usai pasangan calon nomor urut 2 itu sah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 nanti.

"Karena urgensi program dan ini merupakan bagian dari program terbaik hasil cepat yang telah disampaikan oleh Prabowo-Gibran, sehingga memerlukan pendekatan khusus agar segera terlaksana. Maka, tidak tertutup kemungkinan dibentuk kemenko khusus untuk program ini," ucapnya.

Meski begitu, Budiman menegaskan rencana ini masih dalam bentuk pembahasan.

Menurutnya, pembentukan kemenko baru demi berjalannya program ini akan terus dirumuskan lebih lanjut.

Terlepas dari rencana itu, ia merinci bakal ada 5 kementerian yang terlibat langsung dalam program makan siang dan susu gratis ini.

Mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UKM dan Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan.

"Koordinasi dengan pemerintah-pemerintah daerah dan desa akan lebih difokuskan pada kesiapan penyediaan bahan pangan yang dibutuhkan untuk program ini. Karena salah satu kunci keberhasilan program ini adalah pada ketersediaan bahan pangan dan sumber produksi pangannya," katanya.

Budiman mengatakan, program makan siang gratis akan membutuhkan 6,7 juta ton beras dan 1,2 juta ton daging ayam setiap tahunnya.

Selain itu, juga akan dibutuhkan 1 juta ton daging ikan, 500 ribu ton daging sapi, hingga 4 juta kiloliter (kL) susu sapi.

Budiman menyebut program makan siang gratis juga mengacu kepada komposisi 4 sehat 5 sempurna.

https://www.tribunnews.com/bisnis/2024/02/23/ekonom-dradjad-wibowo-nilai-pembentukan-kementerian-baru-bukan-hal-sederhana?page=3