Suhu Politik Jelang Pemilu Kian Panas, Gejolak Ekonomi Bisa Dihindari Kecuali Ada Hal Luar Biasa
Rabu, 25 Oktober 2023 07:59 WIB
Editor: Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksanaan pemilu 2024 kini hanya menghitung bulan.
Manuver dan dansa politik kerap dipertontonkan elite kepada khalayak ramai.
Hal tersebut membuat eskalasi naik level, suhu politik pun kian panas.
Kondisi tersebut pastinya bakal berimbas terhadap kondisi ekonomi dalam negeri.
Ekonom Dradjad Wibowo membenarkan suhu politik kekinian memang kian panas.
Namun, selama tidak terjadi sesuatu yang luar biasa seperti keributan massa dengan eskalasi tinggi memanasnya suhu politik bisa diatasi pasar.
"Suhu politik memang mulai memanas. Tapi selama tidak terjadi hal yang luar biasa, seperti misalnya keributan massa, memanasnya politik ini sudah di'factored'in oleh pasar. Sudah masuk dalam formulasi harga," kata Dradjad saat berbincang dengan Tribun, Rabu (25/10/2023) pagi.
Dradjad juga memprediksi kondisi ekonomi jelang Pilpres jauh dari gejolak.
Hanya saja perlu diperhatikan mengenai pemicu-pemicunya seperti pecahnya kejadian luar biasa.
"Kecuali itu tadi ada hal yang luar biasa terjadi," kata Dradjad.
Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional(PAN) ini juga menjelaskan tantangan paling berat bagi ekonomi Indonesia sekitar 12 bulan ke depan adalah soal ketahanan dan harga pangan serta energi.
Berikutnya, masalah ketahanan fiskal, terutama bagaimana menjamin ruang fiskal yang cukup dalam melanjutkan proyek infrastruktur dan menjadi buffer bagi tantangan pangan dan energi.
"Masalah pangan dan energi ini adalah akibat perang Ukraina dan Timur Tengah. Rentetannya ke inflasi dan suku bunga di negara maju, sehinfga pasar keuangan seluruh dunia termasuk Indonesia harus mengalami koreksi. Ujungnya bisa berpengaruh ke penerimaan negara," kata dia.
Dradjad juga mengomentari mengenai adanya pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan(IHSG) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang nyaris menyentuh angka Rp 16.000.
Kalangan ekonom dan pengusaha menduga hal itu disebabkan kegaduhan politik menjelang pemilu 2024 mendatang terutama munculnya nama Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka yang dibidik menjadi cawapres Prabowo Subianto.
Dradjad Wibowo mengatakan analisis tersebut dianggapnya mengada-ada dan terlalu dipaksakan.
"Klaim bahwa rupiah dan IHSG melemah karena pengumuman Gibran sebagai Cawapres itu 'ngadi-ngadi'. Logikanya tidak nyambung, terlalu dipaksakan, terlalu mengada-ada," kata Dradjad.
Menurut Dradjad penyebab utama pasar goyang adalah karena yield dari Treasury Bond 10 tahun Amerika Serikat untuk pertama kali kembali menyentuh 5 persen sejak tahun 2007.
Akibatnya kata dia pasar saham dan nilai tukar juga bergoyang untuk melakukan penyesuaian pasar.
"Rupiah dan IHSG juga ikut kena," kata Dradjad.
Namun, kata dia sekarang tekanan itu perlahan berkurang.
Makanya kinerja pasar modal di Asia pada 24 Oktober 2023 jadi mixed.
Ada yang masih turun di Tokyo, Hongkong dan Seoul.
Ada yang naik seperti Sydney, Taiwan dan Shanghai.
"Jadi wajar jika IHSG dan Rupiah terkoreksi. Apalagi tidak jarang, respon pasar Jakarta agak lebih lambat dari pasar dan lainnya," kata dia.
Menurut dia kondisi-kondisi ekonomi global tersebut masih akan terus terjadi selama inflasi di negara Barat tetap tinggi.
Ancaman inflasi yang persisten ini kata Dradjad menjadi risiko global yang serius.
"Saya belum melihat adanya pemicu bagi pasar mengalami crash. Tapi pemicu bagi pasar bergoyang cukup kuat, terutama inflasi yang memaksa the Fed dan bank sentral Barat menaikkan suku bunganya," kata dia.
- Hits: 251
TikTok Shop Tutup, Apakah Lapak Ritel Offline Serta-Merta Laris Lagi?
Kompas.com - 06/10/2023, 17:58 WIB
Editor : Palupi Annisa Auliani
YANG lagi ramai, TikTok Shop tutup. Fitur jual beli di media sosial TikTok ini tak lagi bisa diakses mulai Rabu (4/10/2023).
Semua bermula dari keriuhan publik. Di lapangan, pasar ritel offline disebut terhantam keras oleh praktik jual beli online, terutama di media sosial. Fenomena lapak-lapak ritel offline sepi pembeli mencuat di aneka pemberitaan.
Pemerintah pun lalu meresponsnya dengan membuat pengetatan aturan. Lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023, pemerintah menegaskan bahwa media sosial bukan tempat untuk berjualan dan bertransaksi langsung.
Hanya promosi yang masih dibolehkan dilakukan melalui media sosial. Transaksi harus dilakukan lewat wadah e-commerce. Media sosial ditegaskan bukan masuk kategori e-commerce.
Pertanyaan besarnya, apakah setelah TikTok Shop tutup maka pasar ritel offline pun serta merta pulih?
Duduk perkara ritel
Sebelum lebih jauh mengaitkan kemunduran pasar offline ritel dengan social commerce—media sosial yang menjalani laku e-commerce—, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dradjad Hari Wibowo berpendapat ada persoalan lebih mendasar soal ritel domestik, terutama untuk tekstil dan produk tekstil (TPT).
Misal, sebut Dradjad, tak dimungkiri ada banjir produk impor murah bahkan yang ilegal.
"TPT kita kalah bersaing karena biaya produksi impor itu murah dan mereka lolos dari pajak," ujar Dradjad, Kamis (5/10/2023).
Di tengah situasi itu, lanjut Dradjad, industri TPT dalam negeri banyak dibebani aneka biaya. "Ketika (biaya) di hulu sudah unda-undi (tak berselisih banyak) bahkan kalah bersaing, di hilir makin sulit," tegas dia.
Bersamaan, kata Dradjad, disrupsi teknologi memang tidak terbendung di seluruh dunia. Ini membuat peritel kakap dunia yang menjual produk massal pun banyak menutup gerai offline.
Hanya peritel dengan produk dan merek niche saja, ujar Dradjad, yang cenderung bisa mempertahankan gerai offline. "(Pemilik produk dan merek niche) punya segmen pasar tertentu yang berani membayar mahal, yang perilaku belanjanya tidak bisa dipenuhi oleh teknologi," ungkap Dradjad.
Dari sisi regulasi, Dradjad pun melihat masih ada kelemahan peraturan keuangan dan perpajakan untuk transaksi e-commerce. Akibatnya, kata dia, tidak terjadi kesetaraan "arena pertempuran" antara pasar offline dan online.
"Secara privat saya pernah mengusulkan agar transaksi online diatur seperti transaksi pasar modal, dengan modifikasi tertentu," tutur Dradjad.
Perlakuan itu, misalnya, pemberlakuan ketentuan laiknya di pasar modal yang mengharuskan pelaku pasar untuk membuka rekening dana nasabah (RDN). Melalui rekening ini, ujar Dradjad, pemerintah dapat memonitor dan menetapkan pungutan atas transaksi online.
"Mengapa pemilik platform, pembeli, dan penjual online tidak diwajibkan membuat rekening seperti (RDN) ini dengan lalu lintas transaksi keuangannya harus melalui rekening tersebut?" tanya Dradjad.
Menurut Dradjad, logika sistem ini masuk akal, apalagi aplikasi mengharuskan penggunanya memiliki akun sendiri.
Dengan penggunaan analogi RDN tersebut, imbuh Dradjad, pajak dan pungutan bisa dilakukan pula melalui rekening itu.
"(Jadi), negara bisa mendapat tambahan penerimaan yang besar, kesetaraan lapangan bermain juga lebih terwujud," tegas Dradjad.
Bagi Dradjad, pelarangan transaksi jual beli melalui media sosial hanyalah tindakan cepat yang dibutuhkan saat ini.
Namun, kata dia, negara perlu melakukan langkah-langkah sistemik untuk menghadapi tantangan yang sesungguhnya dari sektor ritel di tengah disrupsi teknologi.
Kilas balik
Manajemen TikTok, Selasa (3/10/2023), menyatakan penutupan TikTok Shop merupakan komitmen perusahaannya untuk menghormati dan mematuhi peraturan di Indonesia.
Peluang Tik Tok ataupun platform lain untuk menggelar transaksi tidak berarti hilang sepenuhnya. Hanya saja, harus ada garis batas yang tegas antara media sosial dan e-commerce.
Dalam kasus TikTok, misalnya, platform tersebut tinggal membuat entitas baru sebagai e-commerce dengan sejumlah kriteria dan ketentuan yang diatur dalam beleid baru Kementerian Perdagangan, bila hendak memasuki ranah transaksi langsung.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pun mengatakan transaksi perdagangan live secara online tidak akan tiba-tiba hilang begitu saja dengan pemberlakuan Permendag Nomor 31 Tahun 2023.
"Yang live-live itu juga bisa di e-commerce. Kan ada itu," kata Zulkifli.
Adapun Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop dan UKM) Teten Masduki menegaskan, media sosial seperti TikTok diharapkan fokus saja pada promosi.
"Tetap bisa naikin konten promosi di TikTok (sebagai) medsos. Malah bagus enggak ada lagi shadow banned," tegas Teten.
Untuk penjualan, lanjut dia, para pelapak bisa memakai platform lain yang peruntukannya memang dirancang dan atau dimungkinkan untuk berjualan.
Naskah Permendag Nomor 31 Tahun 2023
Berikut ini naskah lengkap Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yang dapat diakses dan atau diunduh langsung di sini.
- Hits: 302
Ekonomi Indef Nilai Merger Bisnis Sawit PTPN Group Momentum Optimalisasi Aset
Penulis: Whisnu Bagus Prasetyo | Editor: WBP
Selasa, 12 September 2023 | 05:43 WIB
Jakarta, Beritasatu.com - Ekonom senior sekaligus pendiri Indef Dradjad Wibowo mengatakan rencana pendirina PalmCo melalui proses merger unit bisnis sawit antara anak usaha PTPN Group menjadi momentum untuk mendata seluruh aset, termasuk memverifikasi lahan-lahan yang berpeluang dioptimalisasi. Dampaknya, akan mendongkrak kinerja PTPN Group.
“Dengan digabungkan, otomatis ada pendataan pada aset-aset, dicek mana-mana saja. Ini (PalmCo) menjadi pintu masuknya. Jadi sebenarnya penggabungan itu momentum kan, kesempatan emas untuk bersih-bersih kemudian ditingkatkan,” jelas Dradjad Wibowo, di Jakarta, Senin (11/9/2023).
Laba PTPN Group Rp 5,5 T Dinilai Muluskan Pembentukan PalmCo dan SupportingCo
Apalagi, kata Dradjad, ada rencana penambahan modal. Dengan adanya PalmCo, menjadi kesempatan due diligence atau audit riwayat keuangan perusahaan.
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V, VI dan XIII direncanakan bergabung ke dalam PTPN IV untuk membentuk subholding bernama PalmCo yang khusus menggarap bisnis minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya. Dari hasil merger unit bisnis sawit di empat anak usaha PTPN Grup itu, PalmCo akan memiliki lahan sawit seluas 500.000 hektare (ha). Namun berdasarkan data PTPN Group masih ada optimalisasi dan revitalisasi sekitar 200.000 ha.
Dradjat mengatakan pemanfaatan lahan secara penuh menjadi salah satu kendala BUMN yang memiliki lahan luas. Kondisi ini, tidak bisa dibiarkan terus-menerus, tetapi harus ada upaya bersih-bersih. Cara yang paling efektif adalah merger dan akuisisi. “Sebenarnya jadi kesempatan untuk bersih-bersih,” terangnya.
Dengan demikian, kata dia, semua lahan dapat didata, dirapikan dan dikembalikan ke perusahaan. Misalnya, lahan mana yang dikuasai perusahaan, digarap masyarakat, disewakan, hingga diselewengkan oleh oknum atau pihak tertentu.
“Yang masih dikuasai perusahaan tetapi belum optimal, bisa langsung dilakukan penanaman. Kalau yang sudah diambil masyarakat secara tidak sah, tentu cara penanganannya berbeda,” lanjutnya.
Di sisi lain, upaya bersih-bersih melalui merger tidak hanya untuk lahan, tetapi juga sumber daya manusia (SDM). “Jadi termasuk bersih-bersih manajemennya, Kementerian BUMN akan tahu track record-nya, mana yang baik, siapa yang mampu dan siapa tidak mampu, kan nanti kelihatan,” kata dia.
- Hits: 289
Ekonom Indef: PalmCo Jadi Pintu Masuk Revitalisasi Lahan Sawit PTPN Group
Selasa, 12 September 2023 09:22 WIB
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Senior dan Pendiri Indef Dradjad Wibowo mengatakan pembentukan PalmCo dapat menjadi pintu masuk revitalisasi lahan-lahan sawit PTPN Group yang belum optimal dikelola agar menjadi produktif.
Menurutnya, proses merger unit bisnis sawit antara anak usaha PTPN Group menjadi menjadi momentum untuk mendata seluruh aset, termasuk memverifikasi lahan-lahan yang berpeluang dioptimasi. “Karena dengan digabungkan, secara otomatis ada pendataan terhadap aset-aset. Aset akan dicek mana-mana aja. Jadi ini (PalmCo-red) jadi pintu masuknyalah. Jadi sebenarnya penggabungan itu momentumkan, kesempatan emas untuk bersih-bersih kemudian ditingkatkan,” jelas Dradjad, Selasa (12/9/2023).
Apalagi, paparnya, ada rencana penambahan modal. Tentu investor dengan adanya PalmCo menjadi kesempatan due diligence atau aktivitas investigasi atau audit riwayat keuangan perusahaan. Seperti diketahui, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V, VI dan XIII direncanakan akan bergabung ke dalam PTPN IV untuk membentuk Sub Holding bernama PalmCo yang khusus menggarap bisnis minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya.
Dari hasil merger unit bisnis sawit di 4 anak usaha PTPN Grup itu, maka PalmCo serta merta akan memiliki lahan sawit seluas 500.000 ha. Namun, berdasarkan data PTPN Group masih ada optimalisasi dan revitalisasi sekitar 200.000 ha.
Lebih jauh, Dradjat mengatakan pemanfaatan lahan secara penuh memang menjadi salah satu “penyakit” BUMN yang memiliki lahan luas. Kondisi ini, menurutnya, tidak bisa dibiarkan terus menerus, tetapi harus ada upaya bersih-bersih dan cara yang efektif adalah Merger dan Akuisisi (M&A).
“Jadi itu sebenarnya jadi kesempatan untuk bersih-bersih. Kalau program Erick (Menteri BUMN Erick Thohir-red) memang banyak yang kita support ya, termasuk untuk merger BUMN. Ini memang posisinya kita support,” terangnya.
Dengan demikian, paparnya, semua lahan dapat didata, dirapikan dan dikembalikan ke perusahaan. Misalnya, lahan mana yang dikuasai perusahaan, digarap masyarakat, disewakan hingga diselewengkan oleh oknum atau pihak tertentu.
“Yang masih dikuasai perusahaan namun belum optimal, bisa langsung dilakukan penanaman. Kalau yang sudah diambil masyarakat secara tidak sah, tentu cara penanganannya berbeda,” lanjutnya.
Di sisi lain, upaya bersih-bersih melalui M&E, ujarnya lagi, tidak hanya untuk lahan, tetapi juga sumber daya manusia. “Jadi termasuk bersih-bersih manajemennya, nantikan Kementerian BUMN tahu track recordnya. Mana yang baik, mana yang bandel, siapa yang mampu dan siapa yang tidak mampu kan nanti kelihatan. Ini (pembentukan PalmCo-red) kesempatan,” terangnya.
Di sisi lain, dia mengingatkan merger dan akusisi perusahaan milik negara memiliki sisi negatif, yaitu berpotensi menjadi kesempatan masuknya kepentingan politik yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kinerja perusahaan.
“Jadi ini harus diwanti-wanti agar PalmCo dipastikan dikelola oleh orang professional. Sehingga, target Pemerintah untuk menjadikan PalmCo menjadi perusahan profit dan berdampak besar bagi perekonomian masyarakat dapat tercapai,” jelasnya.
Mengenai rencana PalmCo melepas sebagian saham ke publik melalui IPO, Dradjad mengatakan menjadi emiten akan membantu perbaikan perusahaan, terutama dari sisi transparansi dan tata kelola peerusahaan.
Namun, dia menganjurkan saham yang dilepas jangan terlalu besar, sebaiknya sekitar 20 persen saja sesuai dengan kebutuhan tambahan modal.
Sehingga, Pemerintah tidak kehilangan kendali karena lahan PalmCo sangat luas dan strategis.
- Hits: 308
PalmCo Bisa Jadi Pintu Masuk Revitalisasi dan Optimalisasi Lahan PTPN Group: Proses merger unit bisnis sawit menjadi momentum untuk mendata seluruh aset.
Senin 11 Sep 2023 17:33 WIB
Red: Agus Yulianto
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pendirian PalmCo diyakini dapat menjadi pintu masuk, bahkan kesempatan emas bagi PTPN Group untuk merevitalisasi lahan-lahan sawit yang belum optimal dikelola agar menjadi produktif, sehingga meningkatkan pendapatan perusahaan.
Ekonom Senior dan Pendiri INDEF Dradjad Wibowo mengatakan, proses merger unit bisnis sawit antara anak usaha PTPN Group menjadi momentum untuk mendata seluruh aset, termasuk memverifikasi lahan-lahan yang berpeluang dioptimasi.
“Karena dengan digabungkan, secara otomatis ada pendataan terhadap aset-aset. Aset akan dicek mana-mana aja. Jadi ini (PalmCo-red) jadi pintu masuknyalah. Jadi sebenarnya penggabungan itu momentumkan, kesempatan emas untuk bersih-bersih kemudian ditingkatkan,” jelas Dradjad Wibowo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/9/2023).
Apalagi, paparnya, ada rencana penambahan modal. Tentu investor dengan adanya PalmCo menjadi kesempatan due diligence atau aktivitas investigasi atau audit riwayat keuangan perusahaan.
Seperti diketahui, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V, VI dan XIII direncanakan akan bergabung ke dalam PTPN IV untuk membentuk Sub Holding bernama PalmCo yang khusus menggarap bisnis minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya.
Dari hasil merger unit bisnis sawit di 4 anak usaha PTPN Grup itu, maka PalmCo serta merta akan memiliki lahan sawit seluas 500.000 ha. Namun, berdasarkan data PTPN Group masih ada optimalisasi dan revitalisasi sekitar 200.000 ha.
Lebih jauh, Dradjat mengatakan, pemanfaatan lahan secara penuh memang menjadi salah satu “penyakit” BUMN yang memiliki lahan luas. Kondisi ini, menurutnya, tidak bisa dibiarkan terus menerus, tetapi harus ada upaya bersih-bersih dan cara yang efektif adalah Merger dan Akuisisi (M&A).
“Jadi itu sebenarnya, jadi kesempatan untuk bersih-bersih. Kalau program Erick (Menteri BUMN Erick Thohir-red) memang banyak yang kita support ya, termasuk untuk merger BUMN. Ini memang posisinya kita support,” ucapnya.
Dengan demikian, paparnya, semua lahan dapat didata, dirapikan dan dikembalikan ke perusahaan. Misalnya, lahan mana yang dikuasai perusahaan, digarap masyarakat, disewakan hingga diselewengkan oleh oknum atau pihak tertentu.
“Yang masih dikuasai perusahaan namun belum optimal, bisa langsung dilakukan penanaman. Kalau yang sudah diambil masyarakat secara tidak sah, tentu cara penanganannya berbeda,” lanjutnya.
Di sisi lain, upaya bersih-bersih melalui M&E, ujarnya lagi, tidak hanya untuk lahan, tetapi juga sumber daya manusia.
“Jadi termasuk bersih-bersih manajemennya, nantikan Kementerian BUMN tahu track recordnya. Mana yang baik, mana yang bandel, siapa yang mampu dan siapa yang tidak mampu kan nanti kelihatan. Ini (pembentukan PalmCo-red) kesempatan,” terangnya.
Waspadai kepentingan politik
Di sisi lain, Dradjat Wibowo mengingatkan, merger dan akusisi perusahaan milik negara memiliki sisi negatif, yaitu berpotensi menjadi kesempatan masuknya kepentingan politik yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kinerja perusahaan.
“Jadi ini harus diwanti-wanti agar PalmCo dipastikan dikelola oleh orang professional. Sehingga, target Pemerintah untuk menjadikan PalmCo menjadi perusahan profit dan berdampak besar bagi perekonomian masyarakat dapat tercapai,” jelasnya.
Mengenai rencana PalmCo melepas sebagian saham ke publik melalui IPO, Dradjat mengatakan menjadi emiten akan membantu perbaikan perusahaan, terutama dari sisi transparansi dan tata kelola peerusahaan,
Namun, dia menganjurkan, saham yang dilepas jangan terlalu besar, sebaiknya sekitar 20 persen saja sesuai dengan kebutuhan tambahan modal. Sehingga, Pemerintah tidak kehilangan kendali karena lahan PalmCo sangat luas dan strategis.
Agar target dana yang dibutuhkan dapat tercapai tanpa melepas banyak saham, dia mengatakan PalmCo dan Kementerian BUMN harus berupaya meningkatkan nilai aset perusahaan terlebih dahulu sebelum listing di pasar saham.
Dia mencontohkan strategi merger dan akuisisi yang telah dilakukan di BUMN perbankan saat krisis. Setelah dilakukan pendataan dan bersih-bersih aset, sahammya di lepas ke publik, sehingga mau tidak mau bank mengeluarkan laporan ke publik.
“Ini pengalaman bank setelah bersih-bersih. Waktu masuk krisis itukan bank-bank itu, massih bermasalah, kredit macet dan KKN dan segala macam. Dibersihkan, nilainya naik, kemudian dilepas ke bursa. Mudah-mudahan, PTPN yang punya lebih banyak cerita macam-macam, bisa seperti itu,” kata Dradjat.
- Hits: 303
More Articles …
Page 15 of 28
