CNN Indonesia

Senin, 15 Jan 2024 16:33 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo membantah ramalan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri yang menyebut utang Indonesia bisa bengkak ke Rp16 ribu triliun jika Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang di Pilpres 2024.

"Tidak benar," ujar Dradjad saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (15/1).

Dradjad mengklaim pasanganPrabowo-Gibran bakal menggenjot penerimaan negara dari sumber-sumber yang selama ini belum terjamah untuk membiayai pembangunan RI, termasuk melaksanakan program makan siang gratis. Namun, ia tak bisa menyebutkan sumber-sumber itu secara rinci.

"Tapi ada dua sumber penerimaan dan pembiayaan yang sudah pernah saya sampaikan di publik. Yaitu, mengumpulkan hak negara dari kasus yang sudah inkracht. Beberapa tahun lalu nilainya di atas Rp90 triliun," kata dia.

"Lalu ada lagi perubahan satu peraturan yang bisa membuat Rp116,4 triliun dipakai untuk pembangunan. Dua itu hanya contoh dan bukan merupakan sumber terbesar," jelas Dradjad lebih lanjut.

Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah sebesar Rp8.041,01 triliun per akhir November 2023, di mana menjadi rekor tertinggi hingga kini.

Berdasarkan buku APBN KiTa edisi Desember 2023, rasio utang tercatat 38,11 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio itu masih di bawah batas maksimal yang diatur UU Keuangan Negara yaitu 60 persen terhadap PDB.

Faisal Basri mengatakan utang Indonesia yang sudah tembus sekitar Rp8.000 triliun ini terjadi karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

Hal itu katanya, membuat Indonesia akhirnya harus ketergantungan dengan utang.

"Kalau kebijakan Jokowi dilanjutkan sama Prabowo dan Gibran, bisa Rp16 kuadriliun (utang Indonesia), 5 tahun ini karena enggak kerja keras (tambah pendapatan)," ramal Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1).

Menurut Dradjad, Faisal meramal hal itu dengan memakai pendekatan 'business as usual'. Sementara ia menyebut timnya menggunakan pendekatan 'terobosan penerimaan negara'.

"Itu pun dengan komitmen kuat bahwa tidak akan ada kenaikan tarif PPN dan PPh kecuali yang sudah diumumkan sebelumnya," kata dia.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240115162001-532-1049794/tkn-jawab-prediksi-faisal-basri-utang-rp16-ribu-t-jika-prabowo-ri-1

Bagi Dradjad Wibowo, rencana koalisi pasangan 1 dan 3 itu sah-sah saja.

Senin 15 Jan 2024 16:11 WIB

Red: Erik Purnama Putra

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo mengajak semua pihak berhenti mempolitisasi keimanan dan ketakwaan. Dradjad menanggapi isu koalisi antara pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Anies-Muhaimin dan no urut 3, Ganjar-Mahfud.

"Saya kenal sebagian oknum itu secara pribadi. Nasihat saya ke mereka istighfar lah. Hentikan memanipulasi ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah dengan harga murah. Mari kita wujudkan pilpres dan pileg yang gembira dan guyub," kata Dradjad kepada Republika.co.id di Jakarta, Senin (15/1/2024).

Bagi Dradjad, rencana koalisi pasangan 1 dan 3 itu sah-sah saja. Namun, menurut Dradjad, ada satu hal yang sangat penting. Dia menjelaskan, sebelum ini ada oknum-oknum tertentu yang senang menarasikan 'paslon kami yang paling membela Islam'.

Tidak jarang mereka mengatakan 'jika benar-benar Muslim, benar-benar bertakwa, maka bla bla bla'.  "Oknum-oknum ini kadang dalam khutbah Jumat menyiratkan hanya paslon tertentu yang Islami, meski tidak secara eksplisit," kata Dradjad.

Dia juga menyinggung, PDIP sering dituduh 'anti-Islam'. Padahal, tidak sedikit tokoh ormas Islam, seperti NU dan Muhammadiyah maupun aktivis organisasi kemahasiswaan Islam, seperti HMI bergabung dalam PDIP. "Sebaliknya, jangan ada juga yang dengan mudah melabeli pihak pesaing sebagai tidak nasionalis, tidak Pancasilais," ucap Dradjad.

Dia mengatakan, saat ini, komunikasi antara paslon 1 dan 3 serta tim dan relawan mereka semakin intensif. Menurut Dradjad. Ganjar mengakui paslon 1 dan 3 kompak karena semuanya alumni UGM.

Belum lagi, sambung dia, M Jusuf Kalla (JK) sebagai mentor paslon 1 sudah menerima kunjungan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto. "Presiden PKS Pak Ahmad Syaikhu juga terbuka pada semua kalangan. Masih banyak lagi tontonan kekompakan dan kemesraan kedua paslon, tim, dan pendukungnya," kata Dradjad.

Sebagai timses Prabowo-Gibran, kata Dradjad, hal tersebut sah-sah dan biasa-biasa saja. Dia tidak khawatir jika keduanya benar-benar bergabung. "Kami di parpol terbiasa saling berkomunikasi meskipun sedang bersaing secara politik," kata Ketua Dewan Pakar DPP PAN ini.

Apakah kedekatan di atas akan berubah menjadi koalisi? Dradjad mengaku tidak tahu. Yang jelas, kata dia, Prabowo-Gibran berusaha memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran.

"Jika ikhtiar ini dikabulkan Allah, tentu koalisi jelang pilpres tidak terwujud. Pascapilpres, dinamikanya akan berubah. Jumlah kursi DPR masing-masing parpol akan sangat berpengaruh. Konstelasi politiknya akan berbeda," kata Dradjad.

https://news.republika.co.id/berita/s7apid484/paslon-1-dan-3-mesra-dradjad-jangan-lagi-menarasikan-paling-islam-dan-nasionalis

Estu Suryowati

- Jumat, 12 Januari 2024 | 15:41 WIB

JawaPos.com - Komitmen meninggalkan energi fosil atau energi tinggi emisi ke energi baru terbarukan ditawarkan oleh ketiga pasangan calon presiden-wakil presiden yang berkontestasi di pilpres 2024. Tak terkecuali oleh paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo menyampaikan, sudah sejak lama atau setidaknya sejak 2010, Prabowo Subianto menaruh harapan pada bioetanol dan biofuel sebagai sumber energi bersih. Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran pun telah memasukkan poin ini dalam Dokumen Asta Cita Prabowo-Gibran dalam sub Ekonomi Hijau.

"Ini sudah sering disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto sejak beliau mulai terjun di politik. Singkong dan tebu, sekaligus menuju kemandirian komoditas gula. Ini salah satu program favorit beliau," kata Dradjad Wibowo dalam diskusi yang digelar Traction Energy Asia, Trend Asia, dan Forest Watch Indonesia (FWI), Rabu (10/1).

Saat ini, pemanfaatan energi bersih di Indonesia baru sekitar 12,6 GW atau 0,3 persen dari potensinya yang mencapai 3.687,4 GW. Berdasarkan data Dewan Energi Nasional, potensi sumber energi bersih itu tersebar dalam bentuk energi surya 3.294,4 GW, angin 155 GW, hidro 95 GW, arus laut 63 GW, bioenergi 57 GW, dan panas bumi 23 GW.

"Kalau ditanyakan program andalan Prabowo-Gibran untuk transisi energi bersih ini adalah kita akan memperbanyak sumber-sumber bioetanol," lanjut Dradjad.

Lebih lanjut, dia menyebut, jika saat ini pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin memiliki program lumbung pangan (food estate), maka jika terpilih nanti pemerintahan Prabowo-Gibran akan membangun lumbung energi. Pengembangan bioetanol menjadi fokus pasangan capres-cawapres nomor urut 2 ini karena berpotensi membuka banyak lapangan pekerjaan.

"Nanam singkong, nanam tebu, rakyat kita relatif terbiasa. Jadi, kesiapan kultural sudah ada. Penyerapan tenaga kerjanya tinggi. Keekonomiannya lebih cepat dicapai," kata ekonom Indef ini.

Namun, meskipun pengembangan bioetanol menjadi andalan, Prabowo-Gibran juga akan mendorong pemanfaatan energi alam seperti surya dan panas bumi. Khusus untuk panas bumi atau geothermal ini, Dradjad menyadari, mungkin akan sulit mencapai keekonomian. Oleh karenanya, perlu disiapkan pula skema pembiayaan APBN.

"Kita tidak bisa begitu saja memaksa PLN untuk langsung membeli tanpa menyiapkan skema keuangannya. Karena kalau tidak, PLN yang sudah mengalami banyak permasalahan sekarang, tentu akan semakin berat bebannya," terang Dradjad. "Kita sadar transisi energi ke energi bersih ini memerlukan dana besar," lanjutnya.

Atas dasar itu pula, TKN Prabowo-Gibran dalam dokumen Asta Citanya mengalokasikan anggaran yang besar untuk kegiatan-kegiatan riset, pengembangan, dan inovasi seperti yang dilakukan oleh BRIN, salah satunya. "Supaya peneliti-peneliti kita bisa menemukan cara agar panas bumi lebih kompetitif, menemukan cara-cara agar energi surya kita bisa lebih dimasifkan penyebarannya ke banyak daerah," jelas Dradjad.

Sementara itu, terkait dengan pengembangan biodiesel yang sejauh ini mengandalkan kelapa sawit (CPO), Dradjad mengakui masih ada kompetisi antara kebutuhan untuk pangan dan energi. Untuk hal ini, dia menawarkan perlunya dibangun konsensus nasional, berapa kebutuhan untuk pangan, dan berapa untuk energi.

Terkait pengembangan biodiesel ini, dia pun mengusulkan perlunya mengembangkan audit lingkungan yang kredibel. Sehingga diharapkan, upaya-upaya transisi energi yang dilakukan betul-betul memenuhi aspek kelestarian.

"Terakhir kita harus sepakat, program-program yang dijalankan tidak mengonversi hutan alam. Tetapi, memanfaatkan tanah-tanah yang rusak, tanah yang idle untuk memenuhi kebutuhan energi dan pangan," tuturnya.

Dalam diskusi bertajuk Meneropong Bioenergi di Tangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 tersebut, Manager Kampanye, Advokasi, dan Media FWI Anggi Putra Prayoga mengingatkan setiap paslon mengenai dampak yang terjadi ketika transisi energi digalakkan di Indonesia. Utamanya, terhadap kondisi hutan dan lahan.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi 2021, porsi energi baru terbarukan baru mencapai 11,7 persen. Masih ada gap cukup jauh untuk mencapai target 23 persen pada 2025. Pemerintah pun telah menetapkan strategi percepatan penggunaan EBT melalui penggunaan B30, B40, dan B50, hingga pemanfaatan biomassa untuk co-firing PLTU.

Di sisi lain, pemanfaatan biomassa untuk co-firing PLTU belum tergambar dalam data produksi kayu 2022 dan 2023, berdasarkan data KLHK. Artinya, lanjut Anggi, ketika co-firing diimplementasikan di 52 PLTU, maka akan terjadi perubahan grafik, perubahan produksi, dan perubahan intervensi terhadap hutan dan lahan di Indonesia.

"Itu yang menyebabkan kecenderungan deforestasi hutan dan lahan di Indonesia. Maka pemanfaatan biomassa untuk co-firing atau dibakar itu adalah pemanfaatan baru yang akan mengubah tata kelola hutan di Indonesia," jelas Anggi.

Padahal fungsi hutan tidak hanya untuk menurunkan emisi, tetapi juga sebagai ruang hidup masyarakat terutama di kawasan timur Indonesia dan pulau-pulau kecil. FWI mencatat, luas hutan alam di Indonesia saat ini mencapai 93 juta hektare (ha), dimana seluas 26,5 juta ha diantaranya masuk dalam kawasan konsesi, dan 66,5 juta ha berada di luar konsesi.

Menurut Anggi, ketika hutan alam dikonversi menjadi hutan tanaman energi, penurunan emisinya tentu tidak akan sama. "Ini seharusnya dikuatkan dari masing-masing paslon 1, 2, 3 apakah memang hutan tanaman energi yang akan dibangun itu berbasis konsesi, atau berbasis masyarakat, atau akan menjaga hutan alam yang ada di Indonesia tapi dengan rehabilitasi lahan-lahan kritis. Komitmen itu perlu dimunculkan ke publik," tukas Anggi.

https://www.jawapos.com/energi/013724578/prabowo-gibran-andalkan-bioetanol-dari-singkong-dan-tebu-untuk-transisi-energi

Arief Rahman HakimArief Rahman Hakim

Diperbarui 10 Jan 2024, 17:15 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka turut menyusun strategi meningkatkan penggunaan energi bersih, termasuk bioenergi. Salah satu fokusnya adalah mendorong pengembangan dari bioetanol.

Anggota Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengatakan pihaknya fokus pada pengembangan bioetanol di dalam negeri.

"Kalau ditanya program andalan dari Prabowo-Gibran, untuk transisi energi bersih ini itu kita akan memperbanyak sumber-sumber bioetanol," ujar Drajad dalam diskusi bertajuk Meneropong Bioenergi di Tangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, Rabu (10/1/2024).

Drajad menegaskan, program ini melengkapi beberapa inisiasi yang sudah mulai berjalan seperti lumbung pangan atau food estate. Melalui pengembangan bioetanol, diharapkan bisa menjadikannya sebagai lumbung energi.

"Jadi kalau di pangan kita ada lumbung pangan atau food estate, kita juga nanti akan kembangkan lumbung energi, terutama melalui bioetanol," tegasnya.

Dia mengungkap alasan dibalik rencana Prabowo-Gibran tersebut. Misalnya, adanya peluang pembukaan lapangan kerja yang luas dari pengembangan produksi bioetanol.

Drajad juga melihat adanya kecenderungan masyarakat Indonesia yang terbiasa dengan penanaman singkong dan tebu sebagai sumber pengolahan bioetanol.

"Menanam singkong menanam tebu rakyat kita sudah relatif terbiasa, kalau di Jawa memang menanam tebu sudah terbiasa, kalau di luar Jawa belum terbiasa. Jadi kesiapan kultural sudah ada, penyerapan lapangan kerjanya tinggi, nilai keekonomisannya itu bisa lebih cepat dicapai," tuturnya.

"Jadi andalan kita memang adalah bioetanol," imbuh Drajad.

Bioetanol Lebih Efisien

Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Muhammad Abdul Ghani menilai bioetanol lebih efisien dibandingkan dengan biodiesel. Hal ini dilihat dari tingkat produksi diantara keduanya.

"Saya ingin mengelaborasi dari perspektif efisiensi sumber daya. diantara dua komoditas energi yang berbasis Green yaitu Biodiesel dan bioetanol, itu sebenarnya yang paling efisien itu bioetanol," ujar dia di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (26/10/2023).

Dia membandingkan, dengan luasan sawit sebesar 16 juta hektare di Indonesia, mampu memproduksi minyak sawit rata-rata 3 juta ton per hektare. Jika dikonversi, hanya menghasilkan sekitar 2 kilo liter per hektare.

"3 ton per hektare itu kalo di-convert menjadi biodiesel itu hanya 2,5 KL per hektare jadi hanya 2.500 liter per hektare per tahun untuk biodiesel," kata dia.

Butuh Dua Jalur Proses

Namun, untuk proses bioetanol bisa melalui dua jalur. Pertama, saat tebu diolah menjadi gula, sisa tetes nya bisa diolah menjadi etanol. Kedua, tebu diolah menjadi nira, dan nira bisa langsung diproses jadi etanol.

"1 hektare lahan tebu itu bisa menghasilkan etanol 4-5 KL jadi antara 4.000-5.000 liter, maknanya apa? Kemampuan tanah (lahan) menghasilkan etanol 2 kali lebih besar dibandingkan dengan biodiesel," bebernya.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/5502040/andalkan-bioetanol-prabowo-gibran-mau-bikin-lumbung-energi-nasional?page=3