Ekonomi Indonesia Cukup Tahan Hadapi Resesi Tapi Pertumbuhan Akan Sedikit Melambat

 

Rabu, 23 November 2022 08:46 WIB

Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz

Editor: Choirul Arifin

 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Dradjad Hari Wibowo menilai fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat menghadapi  ancaman resesi yang disebut akan terjadi pada 2023.

Namun, dia juga berpendapat pertumbuhan ekonomi Indonesia akan turun di tahun depan meskipun tidak terlalu drastis.

Menurut dia, tanda-tanda penurunan ekonomi Indonesia tahun depan sudah mulai terlihat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan teknologi.

"Kemudian, mungkin ekspor dan impor akan terkoreksi. Otomatis nanti konsumsi rumah tangga akan terkoreksi juga," kata Drajad ketika ditemui di kantor Tribunnews, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2022).

Dia mengatakan pertumbuhan ekonomi biasanya mengikuti tren pada konsumsi rumah tangga.

Kalau konsumsi rumah tangga tumbuh lima persen, pertumbuhan ekonomi akan berada sedikit di atas atau di bawahnya.

 

"Itu yang saya amati sepanjang sejarah. Terutama sejak kita krisis pada 1998, ya seperti itu," ujar Drajad.

Namun penurunan tersebut tidak akan terjadi terlalu lama dan akan kembali meningkat berkat pengeluaran politik pada akhir 2023.

 

"Pengeluaran politik menjelang pemilu itu besar dan langsung dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah," katanya.

Drajad mengatakan kalau dana menetes ke rumah tangga kelas menengah bawah, efek pertumbuhannya lebih besar dibandingkan dana ke keluarga menengah atas

Usaha rumah tangga kelas menengah ke bawah seperti percetakan, penjual gorengan, dan nasi goreng.

Pedagang informal seperti penjual makanan di atas bisa kena efeknya apabila ada kerumunan massa.

"Jadi, usaha-usaha rakyat bisa ikut berkembang," ujarnya. Meski meningkat, ia menyimpulkan pertumbuhan ekonomi di akhir 2023 tidak melejit tinggi.

Tren Indonesia dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi ini memang relatif stabil, tak loncat drastis seperti Malaysia.

Menurut mantan politisi partai PAN itu pertumbuhan Malaysia yang drastis tak bisa dibandingkan dengan Indonesia

"Malaysia itu pertumbuhannya double digit. Itu membuat banyak orang mengatakan kita kalah dari mereka. Tidak juga. Kita itu pertumbuhannya relatif stabil," katanya.

 

 

https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/11/23/ekonomi-indonesia-cukup-tahan-hadapi-resesi-tapi-pertumbuhan-akan-sedikit-melambat

  • Hits: 486

Sejumlah Ekonom Senior Bertemu Jokowi Bahas Hilirisasi Tambang Mineral

Laporan oleh Muchlis Fadjarudin

 

Kamis, 4 Agustus 2022

| 17:11 WIB

 

Dradjad Hari Wibowo Ekonom senior Indef membenarkan soal bertemunya sejumlah ekonom, termasuk dirinya dengan Joko Widodo Presiden di istana. Ekonom tersebut di antaranya Hendri Saparini, Aviliani dan Esther Sri Astuti.

 

“Iya benar saya hadir dalam silaturahmi Jokowi Presiden dengan para ekonom hari Rabu 3 Agustus kemarin di Istana. Ekonom yang hadir antara lain mbak Hendri S dari CORE, mbak Avi dan mbak Esther dari Indef, Prof Nunung dari IPB, Prof Agustinus Prasetyantoko Rektor Atmajaya, mbak Ninasapti UI, Prof Ari Rektor UI, Asep Yadi SMERU dan beberapa ekonom dari bank,” ujar Dradjad dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/8/2022).

 

Menurut Dradjad, acara dimulai dengan makan siang, disambung penjelasan Presiden dan diskusi yang dipandu oleh Pramono Anung Menseskab.

 

“Ada juga “ngobrol” informal dan guyon seperti ketika mas Pram dan saya saling celetuk soal politik yang membuat Presiden tertawa lepas,” jelasnya.

 

Kata dia, banyak kebijakan ekonomi yang disampaikan oleh Presiden. Dradjad sendiri menyoroti hilirisasi tambang mineral yang menjadi topik awal Presiden.

 

“Secara obyektif saya harus mengapresiasi apa yang yang sudah dicapai oleh Jokowi Presiden dan jajarannya. Mungkin saya akan dicerca, saya mengatakan ini karena Ketum PAN menjadi Mendag. Mungkin yang mencerca belum paham betapa panjang dan beratnya perjuangan hilirisasi di Indonesia,” kata Dradjad yang juga Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

 

Sejak tahun 2000an, Dradjad mengaku sudah berteriak soal industri hilir di DPR 2004-2009.

 

“Meskipun tidak ikut pansus, saya ikut mendorong hilirisasi dalam RUU Minerba. Mas Pram (Pramono Anung) salah satu tokoh kunci hilirisasi dari Fraksi PDIP saat itu. Yang kami lakukan hanya bicara dan berdebat. Itu saja tekanannya sudah super berat,” terangnya.

 

“Nah yang dilakukan oleh Jokowi Presiden adalah mewujudkannya. Beliau berhadapan langsung dengan negara besar dan pemain tambang global yang dirugikan. Jelas tekanannya jauh lebih besar,” imbuhnya.

 

Contoh konkretnya, lanjut Dradjad, adalah hilirisasi nikel dan kaitannya dengan ekspor besi/baja. Pada tahun 2012-2014 ekspor besi/baja Indonesia hanya berkisar USD 1.6-2.1 Miliar. Tahun 2019 ekspornya USD 7.9 Miliar. Setelah hilirisasi tahun 2020, ekspor besi/baja naik menjadi USD 11.3 Miliar (2020), bahkan melonjak hampir 2 kali lipat menjadi USD 21.4 Miliar pada 2021.

 

“Itu semua tidak akan tercapai jika hilirisasi nikel tidak dilakukan. Lawan yang dihadapi pun tidak main-main. Uni Eropa marah karena Indonesia melarang / membatasi ekspor bijih nikel pada 2020. Penyebabnya, industri baja di sana terancam kekurangan nikel, sementara Indonesia adalah eksportir nikel kedua terbesar ke Uni Eropa,” ungkapnya.

 

Dalam acara kemarin, dia melihat Presiden memiliki political will yang sangat kuat untuk hilirisasi. Tanpa itu, belum tentu Indonesia berhasil menghadapi tekanan Uni Eropa. Apalagi, Presiden tidak berhenti di nikel. Bauksit, tembaga dan mineral lain juga diharuskan ber-hilirisasi.

 

Ia mengatakan, manfaat hilirisasi jelas. Nilai tambah naik signifikan yang mendorong pertumbuhan. Neraca perdagangan dan pembayaran diuntungkan. Hal ini memperkuat stabilitas makro termasuk nilai tukar Rupiah.

 

“Kritik dan saran tentu ada. Pertama, kita perlu memperbaiki ekosistem bisnis, agar sisi pemerataan dari hilirisasi bisa maksimal. Pelaku usaha menengah dan kecil yang mendapat nilai tambah dari hilirisasi perlu diperbanyak. Kedua, hilirisasi agroindustri juga perlu digenjot seperti di tambang. Sawit contohnya, banyak dikerjai di Amerika Utara dan Uni Eropa. Jadi harus hilirisasi. Ketiga, hilirisasi migas perlu mendapat perhatian lebih. Puluhan tahun kita tergantung pada Singapura yang tidak punya minyak, karena hilir migas kita tertinggal,” pungkas Dradjad.(faz/ipg)

 

https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2022/sejumlah-ekonom-senior-bertemu-jokowi-bahas-hilirisasi-tambang-mineral/


  • Hits: 546

Bertemu Jokowi di Istana, Drajad Wibowo dan Sejumlah Ekonom Soroti Hilirisasi di Sektor Tambang

Kamis, 4 Agustus 2022 13:17 WIB

Penulis: Dennis Destryawan

Editor: Choirul Arifin

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Senior Indef Dradjad Wibowo menceritakan pertemuan antara sejumlah ekonom dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2022).

 

Dradjad menerangkan, acara dimulai makan siang dan diskusi mengenai persoalan ekonomi dalam negeri. Sejumlah kebijakan ekonomi disampaikan Presiden kepada para ekonom.

 

"Kali ini saya akan menyoroti hilirisasi tambang mineral. Secara obyektif saya harus mengapresiasi apa yang sudah dicapai oleh Presiden Jokowi dan jajarannya," ujar Dradjad saat dihubungi Tribunnews, Kamis (4/8/2022).

 

Dradjad menyatakan, sejak 2000 dirinya sudah menyoroti soal industri hilir. Saat duduk di kursi DPR 2004-2009, Dradjad ikut mendorong hilirisasi dalam Rancangan Undang-Undang Minerba.

 

"Yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah mewujudkannya. Beliau berhadapan langsung dengan negara besar dan pemain tambang global yang dirugikan. Jelas tekanannya jauh lebih besar," imbuh Dradjad.

 

Contoh konkret, kata Dradjad, adalah hilirisasi nikel dan kaitannya dengan ekspor besi atau baja. Pada tahun 2012-2014 ekspor besi atau baja Indonesia hanya berkisar 1.6-2.1 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

 

"Tahun 2019 ekspornya 7.9 miliar dolar AS. Setelah hilirisasi tahun 2020, ekspor besi atau baja naik menjadi 11.3 miliar dolar AS (2020), bahkan melonjak hampir 2 kali lipat menjadi 21.4 miliar dolar AS pada 2021," ucap Dradjad.

 

Dradjad berujar, lompatan tersebut tidak akan tercapai jika hilirisasi nikel tidak dilakukan. Hal tersebutlah, menurutnya yang membuat Uni Eropa berang karena Indonesia melarang atau membatasi ekspor bijih nikel pada 2020.

 

"Penyebabnya, industri baja di sana terancam kekurangan nikel, sementara Indonesia adalah eksportir nikel kedua terbesar ke Uni Eropa," kata Dradjad.

 

Dia menilai, dalam pertemuan kemarin Presiden dinilai memiliki political will yang kuat untuk hilirisasi. Tanpa itu, belum tentu Indonesia berhasil menghadapi tekanan Uni Eropa.

 

"Apalagi, Presiden tidak berhenti di nikel. Bauksit, tembaga dan mineral lain juga diharuskan ber-hilirisasi," ucap Dradjad.

 

Ia menerangkan, manfaat hilarisasi di antaranya nilah tambah naik signifikan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian, neraca perdagangan dan pembayaran diuntungkan, ini memperkuat stabilitas makro termasuk nilai tukar Rupiah.

 

Namun, ucap Dradjad, dirinya juga memberikan catatan agar perekonomian Indonesia terus tumbuh. Di antaranya, perlu memperbaiki ekosistem bisnis, agar sisi pemerataan dari hilirisasi bisa maksimal.

 

Pelaku usaha menengah dan kecil yang mendapat nilai tambah dari hilirisasi perlu diperbanyak.

 

"Kedua, hilirisasi agroindustri juga perlu digenjot seperti di tambang. Sawit contohnya, banyak dikerjai di Amerika Utara dan Uni Eropa. Jadi harus hilirisasi," ujar Dradjad.

 

Yang terakhir, hilirisasi migas perlu mendapat perhatian lebih. Puluhan tahun Indonesia tergantung pada Singapura yang tidak punya minyak, karena hilir migas Indonesia tertinggal.

 

https://m.tribunnews.com/amp/bisnis/2022/08/04/bertemu-jokowi-di-istana-drajad-wibowo-dan-sejumlah-ekonom-soroti-hilirisasi-di-sektor-tambang?page=2


  • Hits: 564

Komitmen Kuat Jokowi dalam Hilirisasi Tambang Mineral

Kamis 04 Aug 2022 14:03 WIB

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekonom INDEF, Dradjad Wibowo mengapresiasi upaya hilirisasi tambang mineral, yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Proses hilirisasi akan menghadapi tantangan yang berat.

 

Dikonfirmasi tentang kehadirannya di acara silaturahim dengan Jokowi, Ketua Dewan Pakar PAN ini membenarkan kehadirannya. “Iya benar saya hadir dalam silaturahmi Presiden Jokowi dengan para ekonom hari Rabu 3 Agustus kemarin di Istana.,” kata Dradjad kepada Republika.co.id, Kamis (4/8/2022).

 

Dijelaskannya, acara dimulai dengan makan siang, disambung penjelasan Presiden dan diskusi yang dipandu oleh Menseskab Pramono Anung." Ada juga “ngobrol” informal dan guyon seperti ketika mas Pram dan saya saling celetuk soal politik yang membuat Presiden tertawa lepas,” jelas Dradjad.

 

Dalam silaturahim itu, ungkap Dradjad, banyak kebijakan ekonomi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Salah satu yang disoroti Dradjad adalah masalah menyoroti hilirisasi tambang mineral. Secara obyektif  Dradjad mengatakan  harus mengapresiasi apa yang yang sudah dicapai oleh Presiden Jokowi dan jajarannya.

 

"Mungkin saya akan dicerca, saya mengatakan ini karena Ketum PAN menjadi Mendag. Mungkin yang mencerca belum paham betapa panjang dan beratnya perjuangan hilirisasi di Indonesia,” papar Dradjad.

 

Sejak tahun 2000an, Dradjad mengaku sudah berteriak soal industri hilir. Di DPR 2004-2009, meskipun tidak ikut pansus, Dradjad mengaku kut mendorong hilirisasi dalam RUU Minerba. "Mas Pram salah satu tokoh kunci hilirisasi dari Fraksi PDIP saat itu. Yang kami lakukan hanya bicara dan berdebat. Itu saja tekanannya sudah super berat,” ungkap yang saat itu menjadi anggota DPR dari PAN.

 

Menurut Dradjad, hal yang saat ini dilakukan Presiden Jokowi adalah mewujudkannya. Dikatakannya, Jokowi berhadapan langsung dengan negara besar dan pemain tambang global yang dirugikan. "Jelas tekanannya jauh lebih besar,” ungkapnya.

 

Contoh kongkretnya adalah hilirisasi nikel dan kaitannya dengan ekspor besi/baja. Pada tahun 2012-2014 ekspor besi/baja Indonesia hanya berkisar USD 1.6-2.1 milyar. Tahun 2019 ekspornya USD 7.9 milyar. Setelah hilirisasi tahun 2020, ekspor besi/baja naik menjadi USD 11.3 milyar (2020), bahkan melonjak hampir 2 kali lipat menjadi USD 21.4 milyar pada 2021.

 

Menurut Dradjad, hal Itu semua tidak akan tercapai jika hilirisasi nikel tidak dilakukan. Lawan yang dihadapi pun tidak main-main. Uni Eropa marah karena Indonesia melarang / membatasi ekspor bijih nikel pada 2020. Penyebabnya, industri baja di sana terancam kekurangan nikel, sementara Indonesia adalah eksportir nikel kedua terbesar ke Uni Eropa.

 

Dalam silaturahim kemarin, Dradjad melihat Presiden memiliki political will yang sangat kuat untuk hilirisasi. Tanpa itu, menurutnya, belum tentu Indonesia berhasil menghadapi tekanan Uni Eropa. Apalagi, Presiden Jokowi tidak berhenti di nikel. Bauksit, tembaga dan mineral lain juga diharuskan ber-hilirisasi.

 

Manfaat hilirisasi, kata Dradjad, sangat jelas. Nilai tambah naik signifikan, ini mendorong pertumbuhan. Neraca perdagangan dan pembayaran diuntungkan. Ini memperkuat stabilitas makro termasuk nilai tukar Rupiah.

 

"Kritik dan saran tentu ada. Pertama, kita perlu memperbaiki ekosistem bisnis, agar sisi pemerataan dari hilirisasi bisa maksimal,” paparnya.  Pelaku usaha menengah dan kecil yang mendapat nilai tambah dari hilirisasi perlu diperbanyak.

 

Kedua, hilirisasi agroindustri juga perlu digenjot seperti di tambang. Sawit contohnya, banyak dikerjai di Amerika Utara dan Uni Eropa. Jadi harus hilirisasi.

 

Ketiga, hilirisasi migas perlu mendapat perhatian lebih. Puluhan tahun Indonesia tergantung pada Singapura yang tidak punya minyak, karena hilir migas Indonesia tertinggal.

https://www.republika.co.id/berita/rg2wxg318/komitmen-kuat-jokowi-dalam-hilirisasi-tambang-mineral


  • Hits: 581

3 Catatan Penting Ekonom buat Jokowi

Aulia Damayanti - detikFinance

Kamis, 04 Agu 2022 22:33 WIB

 

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja bertemu dengan sejumlah ekonom, Rabu (3/8/2022). Menurut Ekonom Senior INDEF Dradjad Wibowo, yang hadir dalam pertemuan itu, ada beberapa materi yang dibahas, salah satunya mengenai hilirisasi tambang mineral di Indonesia

 

"Banyak kebijakan ekonomi yang disampaikan oleh Presiden. Kali ini saya akan menyoroti hilirisasi tambang mineral. Secara obyektif saya harus mengapresiasi apa yang yang sudah dicapai oleh Presiden Jokowi dan jajarannya," ujar Dradjad kepada wartawan Kamis (4/8/2022).

 

Meski begitu, ada sejumlah kritik dan saran yang disampaikan kepada Jokowi. Pertama, Indonesia perlu memperbaiki ekosistem bisnis, agar sisi pemerataan dari hilirisasi bisa maksimal.

 

"Pelaku usaha menengah dan kecil yang mendapat nilai tambah dari hilirisasi perlu diperbanyak," kata Dradjad.

 

Kedua, hilirisasi agroindustri juga perlu digenjot seperti di tambang. Ia mencontohkan seperti sawit yang saat ini banyak dikerjain di Amerika Utara dan Uni Eropa. "Jadi harus hilirisasi," lanjut Drajad.

 

"Ketiga, menurutnya hilirisasi migas perlu mendapat perhatian lebih. Puluhan tahun Indonesia telah tergantung pada Singapura yang tidak punya minyak, karena hilir migas kita tertinggal," tambahnya.

 

Meski begitu, apa yang dilakukan Presiden Jokowi saat ini perlu diapresiasi. Pasalnya Jokowi telah berhadapan langsung dengan negara besar dan pemain tambang global yang dirugikan.

 

"Jelas tekanannya jauh lebih besar. Contoh konkretnya adalah hilirisasi nikel dan kaitannya dengan ekspor besi/baja. Pada tahun 2012-2014 ekspor besi/baja Indonesia hanya berkisar US$ 1,6 miliar- US$ 2,1 miliar. Tahun 2019 ekspornya US$ 7,9 miliar. Setelah hilirisasi tahun 2020, ekspor besi/baja naik menjadi US$ 11.3 miliar (2020), bahkan melonjak hampir 2 kali lipat menjadi US$ 21,4 miliar pada 2021," jelasnya.

 

Dradjad menambahkan lawan yang dihadapi Jokowi dalam menekan ekspor nikel tidak main-main. Ia mengatakan sejak Jokowi melarang ekspor nikel, Uni Eropa marah karena Indonesia eksportir nikel kedua terbesar ke Uni Eropa.

 

"Penyebabnya, industri baja di sana terancam kekurangan nikel," ucapnya.

 

Meski begitu, menurutnya manfaat hilirisasi bisa menambah nilai tambah negara secara signifikan. "Neraca perdagangan dan pembayaran diuntungkan, ini memperkuat stabilitas makro termasuk nilai tukar rupiah," tutur Dradjad.

 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6217237/3-catatan-penting-ekonom-buat-jokowi

  • Hits: 548

Page 18 of 28

About SDI


Sustainable development is defined as “development that meets the current need without reducing the capability of the next generation to meet their need (UNCED, 1992)

Partner

Contact Us

Komplek Kehutanan Rasamala
Jl.Rasamala No.68A
Ciomas,Bogor Jawa Barat 16610

Telp : 0251-7104521 
Fax  : 0251-8630478
Email: sdi@sdi.or.id