Firda Cynthia Anggrainy - detikNews

Selasa, 03 Okt 2023 15:09 WIB

Jakarta - Desas desus reshuffle atau perombakan kabinet kembali mencuat. Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo menerka Demokrat akan masuk kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Saya belum mendengar apakah Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle segera. Jika Demokrat masuk koalisi pemerintah dan AHY menjadi menteri, hemat saya bagus. Ini adalah 'sesuatu banget' secara politis," kata Dradjad kepada wartawan, Selasa (3/10/2023).

Dradjad menilai kans masuknya Demokrat ke kabinet menunjukkan dinamika hubungan Jokowi dengan dua presiden sebelumnya. Menurutnya, hal ini membutuhkan sejumlah pertimbangan.

"Karena, dia menjadi cerminan dinamika hubungan antara Presiden Jokowi dengan kedua pendahulu beliau, yaitu Ibu Presiden Megawati dan Bapak Presiden SBY," ujarnya.

"Karena 'sesuatu banget', hemat saya prosesnya akan perlu waktu yang cukup. Ada beberapa pertimbangan," imbuhnya.

Dradjad menyinggung sikap Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang dinilai akan sulit menerima Demokrat ke koalisi.

"Pertama, Presiden Megawati selama ini sulit menerima Presiden SBY dan partainya masuk ke dalam koalisi. Berbicara empat mata setahu saya juga tidak pernah selama sekitar 20 tahun terakhir. Pertanyaannya, apakah Presiden Jokowi tidak akan berdiskusi dulu dengan Presiden Megawati tentang hal ini, meskipun reshuffle itu hak prerogatif beliau?" katanya.

Dradjad meyakini SBY akan hati-hati pula dalam mempertimbangkan masuk kabinet Jokowi. Dia lalu menilai peluang Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi menteri dari Demokrat.

"Kedua, Presiden SBY adalah tokoh yang selalu hati-hati dan cermat dalam mempertimbangkan segala sesuatu. Saya yakin beliau akan menghitung dengan cermat apa untung ruginya bagi Demokrat jika masuk kabinet sekarang, apalagi jika AHY atau Ibas yang menjadi menteri. Berdasarkan pengalaman Golkar, Gerindra dan PAN, Presiden Jokowi cenderung ingin Ketum parpol yang menjadi menteri beliau, kecuali ada alasan yang juga 'sesuatu banget'," katanya.

"Ketiga, jika benar AHY yang masuk kabinet, Presiden Jokowi tentu akan sangat cermat memilih portofolio mana agar kinerja pemerintah maksimal. Di sisi lain Presiden SBY tentu ingin portofolio di mana AHY bisa berkinerja bagus sehingga membantu elektabilitas Demokrat," lanjut Dradjad.

Sementara itu, Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menyebut SBY tidak mewakili partai dalam pertemuannya dengan Jokowi. Menurut dia, pembicaraan dua tokoh itu lebih luas ketimbang perihal partai dan urusan pemilu.

"Itu pertemuan presiden yang pernah memerintah dan sedang memerintah. Bukan SBY sebagai majelis tinggi partai. Level pembicaraan beyond soal partai dan pemilu," kata Andi.

Adapun Presiden Jokowi kerap melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada Rabu Pon. Diketahui Rabu Pon terdekat jatuh pada 4 Oktober 2023.

Pada Senin (2/10), Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan jawaban soal desas-desus reshuffle kabinet. Puan mengaku mendengar kabar tersebut sembari mengungkit kementerian yang tengah bermasalah.

"Namun kalau melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini bahwa ada kementerian yang menjadi permasalahan hukum tentu saja cepat atau lambat akan terjadi reshuffle menteri pada kementerian tersebut," kata Puan di Selangor, Malaysia, Senin (2/10). Puan menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Di tengah isu reshuffle, Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor kemarin.

https://news.detik.com/pemilu/d-6962814/isu-reshuffle-elite-pan-senang-jika-demokrat-masuk-kabinet

Rabu, 17 Mei 2023 – 19:03 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad H Wibowo menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak punya pilihan kecuali mengganti Menkominfo Johnny G Plate yang berstatus tersangka.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Plate jadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS yang merugikan keuangan negara Rp 8,3 Triliun.

Dradjad menilai yang dilakukan Presiden Jokowi secara politis sejauh ini sudah arif karena tetap mempertahankan Menkominfo Johnny Plate hingga saat sekarang.

Artinya, kata dia, presiden memberi kesempatan yang luas kepada Menkominfo untuk melakukan klarifikasi sekaligus membela diri secara hukum maupun politik.

"Namun, jika menkominfo menjadi tersangka, saya rasa secara politis dan tata pemerintahan, presiden tidak memiliki pilihan lain kecuali me-reshuffle menkominfo," ucap Dradjad Wibowo di Jakarta, Rabu (17/5).

Mantan anggota DPR itu menilai secara hukum seorang tersangka belum tentu bersalah.

Dengan status tersangka, Plate berhak membela diri membuktikan bahwa dia tidak bersalah.

"Namun secara politis, tidak mungkin presiden mempertahankan menteri yang berstatus tersangka," ujarnya.

Bila Presiden Jokowi tidak segera mengganti Menkominfo Plate, maka akan banyak kegaduhan publik dengan publikasi negatif.

"Tata pemerintahan terganggu karena para birokrat menjadi gamang menjalankan perintah menteri yang tersangka, kinerja kementerian jadi terganggu," kata Dradjad.(fat/jpnn)

https://m.jpnn.com/amp/news/dradjad-wibowo-presiden-tidak-punya-pilihan-kecuali-mengganti-menkominfo-johnny-plate

Rabu, 17 Mei 2023 17:34 WIB

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia

Editor: Hasanudin Aco

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang juga Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station (BTS).

Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo menilai apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah arif dalam menyikapi penanganan perkara Johnny G Plate.

Dimana Presiden tetap mempertahankan Johnny Plate sebagai Menkominfo hingga saat ini.

"Artinya presiden memberi kesempatan yang luas kepada Menkominfo untuk melakukan klarifikasi sekaligus membela diri secara hukum maupun politik," kata Drajad Wibowo kepada wartawan, Rabu (17/5/2023).

Namun Drajat menambahkan jika Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem itu menjadi tersangka maka secara politis dan tata pemerintahan, Presiden Jokowi tidak memiliki pilihan lain kecuali me-reshuffle Menkominfo.

Meski secara hukum seorang tersangka belum tentu bersalah.

Sebab tersangka berhak membela diri membuktikan bahwa dia tidak bersalah.

Namun secara politis tidak mungkin Presiden mempertahankan menteri yang berstatus tersangka korupsi.

"Akan banyak kegaduhan publik dengan publikasi negatif. Tata pemerintahan terganggu karena para birokrat menjadi gamang menjalankan perintah menteri yang tersangka, kinerja kementerian jadi terganggu," jelas Drajad Wibowo.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Menkominfo Johnny G Plate sebagai tersangka kasus korupsi tower base transceiver station (BTS).

"Setelah pemeriksaan, kami memutuskan menaikkan status yang bersangkutan sebagai tersangka," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Kuntadi usai sang Menkominfo digiring ke mobil tahanan.

Setelah ditetapkan tersangka, Johnny G Plate langsung ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini, Rabu (17/5/2023).

"Ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan," kata Kuntadi.

Dalam perkara ini, Johnny G Plate dimintai pertanggung jawaban sebagai pengguna anggaran (PA).

"Perannya yang bersangkutan diperiksa diduga keterlibatannya terkait jabatan yang bersangkutan selaku menteri dan pengguna anggaran," ujar Kuntadi.

Oleh sebab itu, dirinya dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebagai informasi perkara ini sebelumnya telah menyeret lima tersangka.

Mereka ialah Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif; Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak; Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto; Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali; dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan.

Oleh sebab itu, Menkominfo Johnny G Plate menjadi tersangka keenam dalam rasuah tower BTS ini.

https://www.tribunnews.com/nasional/2023/05/17/jokowi-dinilai-tak-memiliki-pilihan-lain-kecuali-mereshuffle-menkominfo-johnny-g-plate?page=2

Laporan oleh Muchlis Fadjarudin

Rabu, 17 Mei 2023| 17:23 WIB

Dradjad Hari Wibowo Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) menilai apa yang dilakukan Joko Widodo (Jokowi) Presiden masih mempertahankan Johnny Gerard Plate sebagai Menkominfo sebelum menjadi tersangka adalah sebuah kearifan.

“Saya rasa yang dilakukan Jokowi Presiden secara politis sudah arif. Presiden tetap mempertahankan Johnny Plate Menkominfo hingga saat ini. Artinya, Presiden memberi kesempatan yang luas kepada Menkominfo untuk melakukan klarifikasi sekaligus membela diri secara hukum maupun politik,” ujar Dradjad dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/5/2023).

Namun, kata dia, jika Menkominfo menjadi tersangka, maka tidak ada pilihan lain kecuali melakukan reshuffle atau mengganti Johnny G Plate.

“Saya rasa secara politis dan tata pemerintahan, Presiden tidak memiliki pilihan lain kecuali me-reshuffle Menkominfo,” tegasnya.

Secara hukum, lanjut Dradjad, seorang tersangka belum tentu bersalah. Tersangka berhak membela diri membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Namun secara politis, tidak mungkin Presiden mempertahankan Menteri yang berstatus tersangka.

Menurut Dradjad, akan banyak kegaduhan publik, dengan publikasi negatif. Tata pemerintahan terganggu karena para birokrat menjadi gamang menjalankan perintah Menteri yang tersangka, termasuk kinerja kementerian menjadi terganggu.

Sekadar diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Johnny Gerard Plate Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan base transceiver station (BTS) 4G, dan infrastruktur pendukung Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).

Menurut Kuntadi Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, penyidik Kejaksaan Agung menemukan cukup bukti untuk menetapkan Johnny Plate sebagai pihak yang terlibat tindak pidana korupsi.

“Telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi pembangunan BTS 4G. Tim penyidik telah meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi jadi tersangka,” ujar Kuntadi di kantor Kejagung, Rabu (17/5/2023).

Sekitar pukul 12.05 WIB, Johnny Plate yang memakai kemeja putih dan rompi warna merah muda bertuliskan Tahanan Kejaksaaan Agung, keluar dari Gedung Bundar dengan tangan terborgol.

Kemudian, dia digiring petugas masuk Mobil Tahanan Kejaksaan Agung yang sudah parkir di halaman Gedung JAM Pidsus.

Untuk kepentingan penyidikan, Johnny Plate jadi penghuni sementara Rumah Tahanan Kejaksaaan Agung cabang Salemba, Jakarta Pusat.

Kasus korupsi proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022, diduga merugikan negara Rp8 triliun.(faz/ipg)

https://www.suarasurabaya.net/politik/2023/plate-jadi-tersangka-pan-presiden-tak-punya-pilihan-lain-kecuali-reshuffle/