Dradjad: Masalah Minyak Goreng Bisa Lama, Perlu Stok Nasional
Kamis 28 Apr 2022 15:02 WIB
Red: Joko Sadewo
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekonom INDEF, Dradjad Wibowo mengingatkan bahwa persoalan minyak goreng bisa berlangsung lama. Untuk itu Dradjad menyarankan pemerintah mengubah kebijakan terkait masalah kelapa sawit.
“Jangan lupa, negara-negara Eropa sekarang itu agak kesulitan minyak goreng karena suplai minyak bunga matahari itu sebagian besar dari Ukraina. Kemudian yang 20 persen dari Rusia. Suplai ini terganggu sehingga minyak goreng dari Sun Flower itu berkurang,” papar Dradjad dalam diskusi webinar yang diselenggarakan Partai Gelora, Rabu (25/4/2022).
Otomatis negara Eropa, menurutnya, akan berpikir untuk pindah ke minyak nabati lain termasuk sawit, walaupun mereka berkampanye negatif terhadap sawit. Apalagi sawit ini bisa dipakai untuk es krim, kosmetik, dan berbagai macam produk di industri hilirnya, dan paling kompetitif.
Dengan kondisi ini, Dradjad mengatakan sulit mengharapkan harga sawit di dunia itu akan turun ke level sebelum akhir 2020. Sehingga ancaman kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng akan terus terjadi hingga satu atau dua tahun ke depan. “Ini yang harus diantisipasi. Kebijakannya harus efektif. Tidak bisa kebijakannya seperti yang kemarin dilakukan,” ungkapnya.
Pemerintah, menurut Dradjad, sudah paham sekali dengan kebijakan apa yang harus mereka lakukan. Tinggal political will, bagaimana pembantu Presiden Jokowi merumuskan kebijakan, yang tidak hanya di atas kertas saja. Tapi betul-betul efektif.
Dradjad bahkan mengingatkan agar jangan hanya melihat minyak goreng saja, tapi juga kebutuhan pokok lainnya. Dalam perang Rusia Vs Ukraina ini, menurunya, bahan pangan lain juga berpotensi melonjak harganya.
“Jangan terkaget-kaget kalau nanti kedelai juga akan naik. Kalau beras mungkin tidak bermasalah, tapi gandum. Di kita kan banyak juga yang makan mie. Mungkin ini yang akan terkena masalah,” kata Ketua Dewan Pakar PAN tersebut.
Termasuk, kata Dradjad, jangan kaget jika harga BBM, seperti solar, premium, pertamax akan melonjak. Kondisi-kondisi inilah, kata Dradjad, yang perlu terobosan kebijakan tata niaga dan pengamanan harga. Bukan hanya migor, tapi pangan lain yang dianggap strategis. Perlu stok nasional, yang harus ditopang dana yang cukup dari APBN atau sumber lain. “Kalau tidak ada dananya ya sama saja omong kosong,” kata dia.
https://republika.co.id/berita/rb1i6y318/dradjad-masalah-minyak-goreng-bisa-lama-perlu-stok-nasional
- Hits: 552
Setelah Pemerintah Melarang Ekspor Sawit dan Minyak Goreng, Apa Selanjutnya?
Streamed live on Apr 27, 2022
- Hits: 561
Politisi PAN Dradjad Wibowo Nilai Larangan Ekspor CPO Bisa Rugikan Pemerintah Sendiri
Rabu, 27 April 2022 21:51
TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Ekonom Indef yang juga seorang politisi PAN, Dradjad Hari Wibowo menilai pelarangan ekspor Crude Palm Oil ( CPO) justru merugikan pemerintah.
Hal itu karena porsi penghasilan pemerintah dari sawit jumlahnya sangat besar.
"Saya beri contoh tahun 2020 untuk bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE), jadi ada dua yang dipungut pemerintah. Jatuhnya hampir 25 persen dari seluruh CPO milik RI," kata Dradjad dalam webinar Gelora Talks, Rabu (27/4/2022).
Apalagi ditambah pengenaan tarif pajak maka penghasilan pemerintah dari sawit di atas 40 persen.
Pungutan pajak ini karena perusahaan-perusahaan CPO memiliki kewajiban membayar pajak.
"Bahkan di 2021 dan 2022 kemungkinan dengan harga CPO sekitar Rp 1.400 sampai Rp 1.500 per kilogram, pemerintah menarik penghasilan 33 persen lebih dari BK dan PE," tutur Dradjad.
Dradjad menuturkan angka riil yang dilaporkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) per Desember 2021 sudah mencapai Rp 70 triliun melalui PE.
Sementara total pajak yang dikumpulkan dari perusahaan CPO sekitar Rp 20 triliun per bulan.
"Kalau pertahunnya mungkin Rp240 triliun, tapi saya tidak pasti tau karena nggak pernah diungkap ke publik data ini," kata pria yang juga Ketua Dewan Pakar PAN ini.
Dradjad mengungkapkan hasil estimasi yang telah dilakukan pemerintah kemungkinan memperoleh Rp250 triliun sampai Rp300 triliun per tahun (dengan asumsi harga CPO sekarang sebesar 6.000 Ringgit Malaysia).
"Ini hanya dugaan kasar saya. Tapi dengan asumsi harga CPO saat ini rasanya agak sulit membayangkan pemerintah melarang ekspor sebab menembak kita sendiri," jelasnya.
Sebelumnya, Pemerintah menetapkan kebijakan pelarangan ekspor sementara minyak goreng atau Refined, Bleached, Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein) mulai 28 April 2022.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (27/4/2022).
“Sesuai arahan Bapak Presiden, sementara ini pelarangan ekspor sampai tercapainya harga minyak goreng curah sebesar Rp14 ribu per liter di pasar tradisional dan mekanisme pelarangannya disusun secara sederhana,” ujar Menko Airlangga.
Pelarangan diberlakukan sampai minyak goreng curah tersedia merata di seluruh wilayah Indonesia.
Menko Airlangga menerangkan pelarangan ekspor hanya berlaku untuk produk RBD Palm Olein dengan tiga kode Harmonized System (HS) yaitu 1511.90.36, 1511.90.37, dan 1511.90.39.
Adapun untuk CPO dan RPO masih tetap dapat diekspor sesuai kebutuhan.
"Perusahaan tetap bisa membeli tandan buah segar (TBS) dari petani," tuturnya.
Kebijakan pelarangan ekspor ini diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).
Airlangga menambahkan kebijakan pelarangan ini sesuai dengan ketentuan Article XI GATT yang mengatur bahwa negara anggota organisasi perdagangan dunia (WTO) dapat menerapkan larangan atau pembatasan ekspor sementara untuk mencegah kekurangan bahan makanan.
Larangan ekspor RBD Palm Olein berlaku untuk seluruh produsen yang menghasilkan produk RBD Palm Olein.
Airlangga menegaskan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan dan Polri melalui Satuan Tugas Pangan akan menerapkan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan kebijakan ini.
Pengawasan akan dilakukan secara terus-menerus termasuk dalam masa libur Idul Fitri.
“Evaluasi akan dilakukan secara terus-menerus atas kebijakan pelarangan ekspor ini. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” papar Airlangga.
- Hits: 608
Ekonom Indef Nilai Pelarangan Ekspor CPO Bakal Merugikan Pemerintah
Rabu, 27 April 2022 20:37 WIB
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Indef Dradjad Hari Wibowo menilai pelarangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) justru merugikan pemerintah.
Hal itu karena porsi penghasilan pemerintah dari sawit jumlahnya sangat besar.
"Saya beri contoh tahun 2020 untuk bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE), jadi ada dua yang dipungut pemerintah. Jatuhnya hampir 25 persen dari seluruh CPO milik RI," kata Dradjad dalam webinar Gelora Talks, Rabu (27/4/2022).
Apalagi ditambah pengenaan tarif pajak maka penghasilan pemerintah dari sawit di atas 40 persen.
Pungutan pajak ini karena perusahaan-perusahaan CPO memiliki kewajiban membayar pajak.
"Bahkan di 2021 dan 2022 kemungkinan dengan harga CPO sekitar Rp 1.400 sampai Rp 1.500 per kilogram, pemerintah menarik penghasilan 33 persen lebih dari BK dan PE," tutur Dradjad.
Dradjad menuturkan angka riil yang dilaporkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) per Desember 2021 sudah mencapai Rp 70 triliun melalui PE.
"Kalau pertahunnya mungkin Rp240 triliun, tapi saya tidak pasti tau karena nggak pernah diungkap ke publik data ini," kata pria yang juga Ketua Dewan Pakar PAN ini.
Dradjad mengungkapkan hasil estimasi yang telah dilakukan pemerintah kemungkinan memperoleh Rp250 triliun sampai Rp300 triliun per tahun (dengan asumsi harga CPO sekarang sebesar 6.000 Ringgit Malaysia).
"Ini hanya dugaan kasar saya. Tapi dengan asumsi harga CPO saat ini rasanya agak sulit membayangkan pemerintah melarang ekspor sebab menembak kita sendiri," jelasnya.
Sebelumnya, Pemerintah menetapkan kebijakan pelarangan ekspor sementara minyak goreng atau Refined, Bleached, Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein) mulai 28 April 2022.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (27/4/2022).
“Sesuai arahan Bapak Presiden, sementara ini pelarangan ekspor sampai tercapainya harga minyak goreng curah sebesar Rp14 ribu per liter di pasar tradisional dan mekanisme pelarangannya disusun secara sederhana,” ujar Menko Airlangga.
Pelarangan diberlakukan sampai minyak goreng curah tersedia merata di seluruh wilayah Indonesia.
Menko Airlangga menerangkan pelarangan ekspor hanya berlaku untuk produk RBD Palm Olein dengan tiga kode Harmonized System (HS) yaitu 1511.90.36, 1511.90.37, dan 1511.90.39.
Adapun untuk CPO dan RPO masih tetap dapat diekspor sesuai kebutuhan.
"Perusahaan tetap bisa membeli tandan buah segar (TBS) dari petani," tuturnya.
Kebijakan pelarangan ekspor ini diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).
Airlangga menambahkan kebijakan pelarangan ini sesuai dengan ketentuan Article XI GATT yang mengatur bahwa negara anggota organisasi perdagangan dunia (WTO) dapat menerapkan larangan atau pembatasan ekspor sementara untuk mencegah kekurangan bahan makanan.
Larangan ekspor RBD Palm Olein berlaku untuk seluruh produsen yang menghasilkan produk RBD Palm Olein.
Airlangga menegaskan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan dan Polri melalui Satuan Tugas Pangan akan menerapkan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan kebijakan ini.
Pengawasan akan dilakukan secara terus-menerus termasuk dalam masa libur Idul Fitri.
“Evaluasi akan dilakukan secara terus-menerus atas kebijakan pelarangan ekspor ini. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” papar Airlangga.
- Hits: 601
Cukai Rokok Naik 12%, Bakal Ngaruh ke Ekonomi Nggak Ya?
Senin, 13 Des 2021 20:29 WIB
Jakarta - Pemerintah resmi menetapkan kenaikan cukai rokok 2022 sebesar 12%. Kebijakan tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu pengendalian konsumsi rokok, tenaga kerja serta penerimaan negara dan pengawasan barang ilegal.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai kenaikan cukai rokok akan menekan ekonomi tahun depan.
"Daya beli masyarakat tahun depan akan jatuh, cukai rokok naik, pajak PPN juga naik, termasuk pajak sembako. Ekonomi tahun depan akan tertekan," kata Anthony kepada detikcom, Senin (13/12/2021).
Dia mengatakan, cukai rokok mengalami kenaikan tiap tahun kecuali di tahun 2019. Pada tahun 2020, cukai rokok naik drastis sebesar 23,05%. Menurutnya, kenaikan cukai rokok akan meningkatkan jumlah masyarakat miskin.
"Cukai rokok naik terus tiap tahun, perokok kebanyakan rakyat berpendapatan rendah, mereka sekarang yang membiayai keuangan negara yang sedang terpuruk. Kenaikan cukai ini sangat tinggi, pasti menjadi beban biaya hidup, dan berpotensi meningkatkan kemiskinan," ujarnya.
Sementara itu, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dradjad Wibowo mengatakan, kenaikan cukai itu sejalan dengan agenda Michael Bloomberg melalui Bloomberg Philanthropies (BP) di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menjadi anggota gugus tugas Kebijakan Fiskal untuk Kesehatan.
Dia meragukan, peningkatan cukai rokok akan efektif mengurangi jumlah konsumsi rokok. Pasalnya, kata dia, belum ada riset yang melatar belakangi tujuan tersebut.
"Di sisi lain, kenaikan cukai otomatis akan pass through ke petani tembakau dan pelaku usaha kecil di industri hilirnya. Jelas bisnis dan keuangan mereka akan terpukul meski saya tidak punya data berapa persen terpukulnya," ujarnya.
Pemerintah, kata dia, harus memiliki transformasi ekonomi dan bisnis dari petani tembakau dan pelaku usaha yang terdampak. Sehingga dapat meminimalisir dampak kerugian dari kenaikan cukai rokok.
"Saran saya, jangan hanya tangani masalah rokok ini dari satu sisi saja. Hanya dengan kenaikan cukai saja. Siapkan juga transformasi ekonomi dan bisnis dari petani tembakau dan pelaku UMKM terdampak. Jadi mereka tdk akan terlalu dirugikan," paparnya.
"Kalau hanya menaikkan cukai saja, ya tentu mudah. Tapi korbannya banyak," pungkas Dradjad.
Meski begitu, dia setuju dengan upaya untuk mengurangi jumlah perokok dengan ketat. Menurutnya, terlalu banyak biaya kesehatan yang harus dikeluarkan masyarakat akibat merokok.
(dna/dna)
https://finance.detik.com/industri/d-5853499/cukai-rokok-naik-12-bakal-ngaruh-ke-ekonomi-nggak-ya
- Hits: 771
More Articles …
Page 20 of 28
